Mantan Menlu Mochtar Kusumaatmadja Wafat, Dimakamkan di TMP Kalibata Minggu Sore

  • Bagikan
Sosok Mochtar Kusumaatmadja pada 17 November 1978, saat ia masih menjadi Menteri Luar Negeri RI. Foto: wikipedia.org
Sosok Mochtar Kusumaatmadja pada 17 November 1978, saat ia masih menjadi Menteri Luar Negeri RI. Foto: wikipedia.org

TERASLAMPUNG.COM — Mantan Menteri Luar Negeri di era kepemimpinan Presiden Soeharto, Mochtar Kusumaatmadja, meninggal dalam usia 92 tahun, Minggu , 6 Juni 2021. Hal ini dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri. Setelah disemayamkan di kediamannya, Minggu sore jenazah pakar hukum internasional dan mantan diplomat ulung itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalimabata, Jakarta.

Mochtar menjabat sebagai Menteri Luar Negeri selama 10 tahun. Dari Maret 1978 hingga 1988. Saat menjabat, ia menggantikan Adam Malik. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Kehakiman.

Kakak kandung Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Persatuan Nasional dan MenterI Pendayagunaan Aparatur Negara Kabinet Pembangunan V, Sarwono Kusumaatmadja, ini lahir di Jakarta pada 17 Februari 1929. Selain menjabat Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman, Mochtar juga menjadi Guru Besar Hukum di Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung.

Sebelum menjadi menteri, Mochtar Kusumatmadja  pernah menjadi Rektor Unpad periode 1973-1974.

Dikutip dari unpad.ac.id, Mochtar mulai aktif mengajar di Fakultas Hukum pada 1959. Ia kemudian terkenal sebagai pakar pendidikan hukum di Indonesia, terutama hukum laut dan hukum internasional/

Guru Besar di Fakultas Hukum Unpad itu diantaranya pernah mendapat tanda jasa seperti Mahaputera Utama dan Mahaputera Adipradana.

Menurut Kepala Kantor Komunikasi Publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Dandi Supriadi, almarhum dinyatakan meninggal di rumah sakit.

BACA JUGA:   Seorang Warga Negara China Jadi Pasien Suspect Corona di Papua Barat

“Setelah sebelumnya lemas saat sarapan di rumahnya sekitar pukul 09.00 WIB,” kata dia, Ahad 6 Juni 2021. Rumah duka berada di Jalan Balitung III Nomor 2 Senopati, Jakarta Selatan.

Dikutip dari laman wikipedia.org, tokoh  yang memulai karier diplomasi pada usia 29 tahun ini dikenal piawai dalam mencairkan suasana dalam suatu perundingan yang amat serius bahkan sering menegangkan. Dia cepat berpikir dan melontarkan kelakar untuk mencairkan suasana. Diplomat penggemar olahraga catur dan berkemampuan berpikir cepat namun lugas ini, memang suka berkelakar.

Wakil Indonesia pada Sidang PBB mengenai Hukum Laut, Jenewa dan New York, ini berperan banyak dalam konsep Wawasan Nusantara, terutama dalam menetapkan batas laut teritorial, batas darat, dan batas landas kontinen Indonesia. Alumni S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1955), ini berperan banyak dalam perundingan internasional, terutama dengan negara-negara tetangga mengenai batas darat dan batas laut teritorial itu.

Tahun 1958-1961, dia telah mewakil Indonesia pada Konperensi Hukum Laut, Jenewa, Colombo, dan Tokyo. Beberapa karya tulisnya juga telah mengilhami lahirnya Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia, 1970. Dia memang seorang ahli di bidang hukum internasional. Selain memperoleh gelar S1 dari FHUI, dia melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Yale (Universitas Yale) AS (1955). Kemudian, dia menekuni program doktor (S3) bidang ilmu hukum internasional di Universitas Padjadjaran ( lulus 1962).

BACA JUGA:   Anggaran Mobil Dinas Menteri Jokowi Rp 147 Miliar

Dari sejak mahasiswa, terutama setelah menjadi dosen di FH Unpad Bandung, Mantan Dekan Fakultas Hukum Unpad ini telah menunjukkan ketajaman dan kecepatan berpikirnya. Ketika itu, dia dengan berani sering mengritik pemerintah, antara lain mengenai Manifesto Politik Soekarno. Akibatnya, dia pernah dipecat dari jabatan guru besar Unpad. Pemecatan itu dilakukan Presiden Soekarno melalui telegram dari Jepang (1962).

Namun pemecatan dan ketidaksenangan Bung karno itu tidak membuatnya kehilangan jati diri. Kesempatan itu digunakan menimba ilmu di Harvard Law School (Universitas Harvard), dan Universitas Chicago, Trade of Development Research Fellowship tahun 1964-1966. Malah kemudian kariernya semakin melonjak setelah pergantian rezim dari pemerintahan Soekarno ke pemerintahan Soeharto. (Pemerintahan Soeharto memberi batasan pembagian rezim ini sebagai Orde Lama dan Orde Baru).

Di pemerintahan Orde baru, sebelum menjabat Menteri Luar Negeri Kabinet Pembangunan III dan IV, 29 Maret 1978-19 Maret 1983 dan 19 Maret 1983-21 Maret 1988, menggantikan ‘Si Kancil’ Adam Malik, Mochtar terlebih dahulu menjabat Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II, 28 Maret 1973-29 Maret 1978. Namun tampaknya dia lebih menunjukkan kepiawian dalam jabatan Menlu dibanding Menkeh.

  • Bagikan