Beranda Views Opini Masa Depan Aglomerasi di Bandarlampung

Masa Depan Aglomerasi di Bandarlampung

418
BERBAGI
I.B. Ilham Malik

Oleh: Dr. Eng. I.B. Ilham Malik*

Wujud fisik kota Bandarlampung sudah semakin lebar. Kabupaten yang ada di sekitarnya juga turut terdampak dari perkembangan wujud fisik kota yang terjadi di Bandarlampung. Ada dua kabupaten yang bersinggungan langsung dengan Bandarlampung yaitu Lampung Selatan dan Pesawaran.

Jika kita lihat angka penambahan populasi yang terjadi di dua Kabupaten yang bersinggungan langsung dengan Bandar Lampung ini maka data menunjukkan bahwa terjadi penambahan populasi yang sangat tinggi di dua kabupaten tersebut jika kita bandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya yang menjadi bagian dari kawasan aglomerasi Bandarlampung yaitu Pringsewu dan Metro.

Kawasan aglomerasi Bandarlampung itu terdiri dari lima daerah yang terdiri dari dua kota dan tiga kabupaten. Mereka adalah Kota Bandarlampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Pesawaran. Dua kota dan tiga kabupaten ini tumbuh bersama-sama dan mereka memiliki ketergantungan satu sama lain dalam berbagai hal yang berbeda-beda. Kebergantungan inilah yang harus dapat dikelola dengan baik oleh kelima pemerintah daerah tersebut agar kebergantungan ini dapat memberikan manfaat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi wilayahnya. Sehingga, setiap kota dan kabupaten yang ada dalam kawasan aglomerasi ini memiliki spesialisasi tersendiri yang yang bisa menopang kebutuhan daerah lain yang ada di sekitarnya.

Secara fisik dan ekonomi,memang. Ekonomi itu berada di Bandarlampung. Karena itu jika Bandarlampung semakin berkembang dan semakin maju daerahnya, maka hal ini akan semakin berdampak juga pada kabupaten dan kota yang ada di sekitarnya. Itulah sebabnya secara fisik dan ekonomi telah muncul aglomerasi Bandar Lampung yang terdiri dari dua kota dan tiga kabupaten tadi.

Pertumbuhan populasi yang terjadi di kawasan aglomerasi ini sudah mencapai lebih dari 300.000 orang dalam kurun waktu 9 tahun. Penelitian yang dilakukan sejak tahun 2010 sampai dengan 2019 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan populasi yang cukup tinggi di kawasan aglomerasi ini yang dapat memberikan dampak positif dan juga negatif pada masa depan kawasan aglomerasi.

Penambahan populasi yang sangat besar ini jika dapat dikelola dengan baik maka akan memberikan manfaat pada peningkatan ekonomi di dalam kawasan aglomerasi. Jika tidak dapat dimanfaatkan dan juga tidak dapat dikelola, maka peningkatan sumber daya manusia ini akan memberikan dampak negatif pada ekonomi dan juga kemajuan daerah. Sebab, ada beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada penduduk yang terus meningkat, yang tetapi dari sisi produktivitasnya jumlah penduduk yang banyak ini tidak memberikan manfaat ekonomi.

Terkait dengan manfaat ini, saya kira menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab warga yang tinggal di dalam kawasan aglomerasi ini sebagai penduduk lama ataupun sebagai penduduk baru. Dan di sinilah saya kira tanggungjawab pemerintah untuk memikirkan dan menyusun strategi serta menyediakan anggarannya untuk meningkatkan nilai manfaat dari keberadaan sumber daya manusia yang semakin bertambah banyak di dalam kawasan aglomerasi Bandarlampung.

Saya melihat pemerintah daerah di lima kabupaten kota ini tampaknya masih belum memiliki perhatian terhadap integrasi program dan penyamaan visi pembangunan di dalam kawasan aglomerasi mereka. Memang harus diakui bahwa saling kebergantungan ini masih belum menjadi nafas kebijakan di lima daerah kawasan aglomerasi. Karena kebergantungan ini masih terjadi dari sisi ekonomi sosial budaya dan juga mobilitas. Seharusnya adanya kebergantungan dan interaksi pada sektor-sektor yang saya sebutkan tadi memberikan pengaruh pada arah kebijakan pembangunan yang diciptakan atau disusun oleh lima kabupaten kota. Sebab, dengan adanya fenomena yang muncul di masyarakat bahwa ada kebergantungan satu sama lain dari masing-masing ini mendorong pemerintah untuk menyusun strategi untuk merancang kondisi yang baik, berkeadilan, dan juga sesuai dengan kebutuhan tantangan dimasa yang akan datang.

Kalau kelima daerah ini memang sulit untuk melakukan koordinasi, maka pihak yang harus melakukan langkah dalam rangka untuk mengkoordinir kelima daerah ini adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Pemprov Lampung  tentu memiliki jangkauan pemahaman yang lebih besar Karena kebijakannya tentu jauh lebih makro daripada kebijakan teknis. Dengan begitu, Pemprov bisa melihat suatu hal dari berbagai sudut pandang, termasuk juga terkait dengan kegiatan saling bergantung antara lima kabupaten dan kota ini, yang harus dikelola dengan baik dan dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Dari total penambahan populasi yang sangat besar itu terlihat bahwa daerah pinggiran kota yang berada di dalam kawasan yaitu Pesawaran dan Lampung Selatan, telah berkembang menjadi kota secara fisik yang terkoneksi dengan Bandar Lampung. Ini yang disebut dengan kota gepeng atau urban sprawl di mana kawasan wujud fisik perkotaan semakin melebar dan dan memiliki kepadatan yang cenderung rata.

Wujud fisik kota yang semakin melebar ini memiliki korelasi dengan peningkatan atau penambahan populasi di dalam kawasan aglomerasi. Karena itulah dokumen rencana tata ruang yang disusun oleh masing-masing kabupaten dan kota yang masuk dalam kawasan aglomerasi ini harus terkoneksi satu sama lain dan saling menunjang kebutuhan satu sama lain. Dengan demikian, Lampung Selatan dan Pesawaran bisa memperoleh banyak manfaat yang optimal dari perubahan wujud fisik daerahnya yang semula adalah daerah pedesaan atau rural, berubah menjadi daerah perkotaan atau bagian dari urban areanya Bandarlampung.

Perubahan wujud fisik ini memberikan dampak pada peningkatan ekonomi penduduk dan juga peningkatan pendapatan asli daerah. Hanya saja, jika tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan persoalan lingkungan hidup. Dan biasanya persoalan lingkungan hidup ini membutuhkan penanganan yang membutuhkan dana sangat besar. Efeknya, pada akhirnya, adalah dapat membebani anggaran pemerintah yang sudah diperoleh dari pajak dan juga retribusi dari kawasan perkotaan di daerah mereka yang terkoneksi dengan kawasan perkotaan Bandar Lampung.

Hal yang ingin saya sampaikan disini adalah bahwa ada penambahan populasi yang sangat besar yang terjadi di kawasan aglomerasi. Saya sangat berharap agar kawasan aglomerasi ini dapat ditetapkan atau diputuskan secara hukum agar menjadi bagian integral dari pengembangan kawasan di di bagian selatan Provinsi Lampung.

Aglomerasi ini menuntut setiap kabupaten dan kota yang masuk di dalam kawasan aglomerasi untuk berkoordinasi secara intensif agar pembangunannya dapat terintegrasi dan hasilnya juga dapat maksimal.Namun,  kelima daerah ini tidak akan mungkin bisa berkoordinasi kalau tidak di manajemen oleh Pemda Provinsi Lampung. Oleh sebab itu, dibutuhkan satuan kerja khusus untuk dapat mengelola kawasan aglomerasi ini. Sebab, aglomerasi ini bukan hanya berkaitan dengan perizinan tetapi juga berkaitan dengan masa depan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan pembangunan secara fisik dan nonfisik di daerah ini.***

*) Kepala Pusat Studi Kota & Daerah Universitas Bandar Lampung (PSKD UBL) dan dosen Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Bandar Lampung (UBL)

Tulisan ini adalah ringkasan populer dari sebagian hasil penelitian yang akan dimuat dalam jurnal, dengan judul paper “A Study On Population Change & Distribution On the Urban Aglomeration Area”

Loading...