Beranda Teras Berita Masalah Pembangunan Jaringan Transmisi Listrik di Lampura Bisa Diselesaikan dengan UU 30/2014

Masalah Pembangunan Jaringan Transmisi Listrik di Lampura Bisa Diselesaikan dengan UU 30/2014

358
BERBAGI

Feaby/Teraslampung.com

Hotman, salah satu warga yang menolak pembangunan jaringan transmisi listrik di Kecamatan Bukit Kemuning akibat besaran ganti rugi yang dianggap tak sesuai dengan Undang – Undang.

Kotabumi–Meski belum ada kesepakatan mengenai besaran ganti rugi, Ketua Komisi I DPRD Lampung Utara, Guntur Laksana, menilai  tidak ada persoalan serius dibalik penolakan pembangunan jaringan transmisi yang dilakukan oleh delapan warga Kelurahan Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning.

“Kesimpulannya tak ada masalah karena akan disesuaikan dengan Undang – Undang Nomor 30/2014,” terang guntur usai mengikuti rapat tim penyelesaian sengketa tanah di ruang Asisten I Pemkab, Senin (30/11).

Nantinya, menurut Guntur, besaran ganti rugi akan dikaji secara menyeluruh oleh tim dari PT. PLN sehingga besarannya akan benar – benar disesuaikan dengan peraturan yang ada. Dengan demikian, persoaan yang telah mengendap selama hampir empat tahun ini akan segera selesai sehingga pembangunan jaringan transmisi di Kecamatan Bukit Kemuning tak akan ‘terganggu’.

“Nanti besaran ganti rugi akan dikaji oleh tim dari PLN,” tuturnya.

BACA: Ganti Rugi Tanah tidak Sesuai, Warga Bukit Kemuning Tolak Pembangunan Transmisi Listrik

Di lain sisi, Hotman, salah satu warga yang menolak besaran ganti rugi bersikukuh tak akan memberikan tanahnya apabila besaran ganti rugi yang diberikan tak sesuai. Ia berpendapat besaran ganti rugi itu harus sesuai dengan Undang – Undang. Sayangnya, ketika ditanya berapa besaran ganti rugi yang ia perkirakan jika berpatokan pada Undang – Undang, Hotman malah mengaku tak tahu.

“Saya hanya minta harga riil sesuai dengan Undang – Undang. (Yang jelas kalau ganti ruginya enggak sesuai) saya enggak kasih (tanah saya),” tuturnya.

Disinggung mengenai tudingan bahwa penolakan pembangunan jaringan transmisi menjadi salah satu penyebab krisis listrik di Lampung, Hotman menyatakan hal itu hanya dalih pihak PLN saja yang hendak mengkambinghitamkan dirinya dan warga lainnya.

“Kalau soal mati lampu, dari dulu kan sudah mati lampu. Dan kenapa enggak cepat diselesaikan oleh PLN kalau memang seperti itu,” kelit dia.

Rapat Tim penyelesaian masalah tanah Pemkab Lampung Utara bersama Komisi I DPRD dengan pihak PLN dan sejumlah warga Kecamatan Bukit Kemuning yang menolak pembangunan transmisi listrik di daerah tersebut, Senin (30/11), kembali menemui jalan buntu. Perwakilan warga yang hadir tetap bersikeras bahwa besaran ganti rugi dianggap tak sesuai dengan yang mereka inginkan.

BACA: Inilah Dua Rahasia PLN Lampung Mengalami Krisis Daya Listrik

Padahal, penyelesaian persoalan penolakan pembangunan transmisi di daerah Bukit Kemuning ini sangat dinantikan oleh Gubernur Lampung dan Gubernur Sumatera Selatan. Sebab, akibat penolakan tersebut, pembangunan transmisi di wilayah tersebut terganggu sehingga berimbas pada krisis listrik di Lampung yang kerap terjadi belakangan ini.‎