BERBAGI
Masinton Pasaribu , anggota Komisi III DPR RI, memberikan keterangan kepada para wartawan tentang pemanggilan Gubernur Lampung Ridho Ficardo, di sela-sela kunjungan Komisi III ke Polda Lampung, Selasa (28/2/2017).

Zainal Asikin|Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG — Komisi III DPR RI menegaskan akan memanggil paksa Gubernur Lampung Ridho Ficardo karena dua kali mangkir dari panggilan. Komisi III memanggil Ridho terkait dengan laporan wanita bernama Sinta Melyati yang mengadukan ‘nasibnya’ terkait hubungannya dengan Ridho.

Hal tersebut dikatakan oleh beberapa anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu, ketika di sela-sela kunjungannya ke Mapolda Lampung, Selasa (28/2/2018).

Menurut Masinton, pemanggilan terhadap Gubenur Lampung tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat.

“Laporan yang masuk itu dari masyarakat, yakni berkaitan dengan beberapa kasus Gubernur Lampung. Kami sudah dua kali melakukan pemanggilan, tapi Gubernur Lampung belum hadir penuhi panggilan tersebut,”ujar anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu saat kunjungan di Mapolda Lampung, Selasa (28/2/2017).

Dikatakannya, dalam hal ini, Komisi III DPR RI sudah berkoordinasi dengan Polri, rencana pemanggilan ketiga terhadap Gubernur Lampung, Ridho Ficardo. Jika dalam pemanggilan ketiga tersebut Ridho tidak hadir, maka akan dilakukan pemanggilan paksa.

“Beberapa hari lalu, kami sudah gelar rapat bersama Kapolri. Terlebih lagi, Gubernur Lampung sudah dua kali dipanggil tapi tidak hadir. Apabila dalam pemanggilan berikutnya tidak hadir, maka akan dipanggil paksa dan Polri menyatakan sudah siap. Tapi itu juga, tergantung bagaimana nanti Komisi,”terangnya.

BACA: Soal Pemanggilan Gubernur Lampung, JKL Minta Komisi III DPR Ungkap Sosok Misterius Sinta Melyati

Menurutnya, salah satu kasus dari masyarakat, memang ada hubungan dengan sosok perempuan bernama SM tersebut diduga ada hubungan dengan Gubernur Lampung.

“Kami melakukan pemanggilan terhadap Gubernur Lampung, untuk rapat dengar pendapat (hearing) dan menanyakan mengenai beberapa laporan dari masyarakat. Untuk panggilan ketiga itu, akan dilakukan usai masa reses ini,”pungkasnya.

Sementara menurut anggota Komisi III DPR RI lainnya dari fraksi Gerindra, Supratman Andi Agtas membenarkan adanya surat pemanggilan terhadap Gubernur Lampung, Ridho Ficardho, untuk meminta kelarifikasinya mengenai adanya beberapa laporan dari masyarakat ke Komisi III DPR RI.

“Ya memang benar, ada pemanggilan Gubernur Lampung untuk menanyakan sejumlah laporan dari masyarakat,”ujarnya.

Semestinya, kata Supratman, pemanggilan terhadap Gubernur Lampung dalam dengar pendapat tersebut, yang bersangkutan harusnya hadir. Karena hal tersebut, merupakan salah bentuk dari pengawasan.

“Dalam klarifikasi ini langsung hadir, sebab siapa pun yang dipanggil wajib hadir. Apa lagi hal ini menyangkut kewibawaan lembaga dan dugaan adanya penyimpangan,”ungkapnya.

Dikatakannya, menegani hal tersebut, DPR RI memang berhak melakukan pemanggilan paksa terhadap masyarakat yang mangkir dalam panggilan.

Diketahui, beredar kabar bahwa pemanggilan yang dilakukan Komisi III DPR RI terhadap Gubernur Lampung, Ridho Ficardo tersebut terkait laporan yang dilayangkan Shinta Melyati (LAW Office DSA & Partners) beberapa waktu lalu.

Mengenai laporan tersebut, Kepala Sekretariat Komisi III DPR RI, Tami sudah melayangkan surat panggilan pertama kepada Gubernur Lampung, Ridho Ficardo untuk dilakukan rapat dengar Pendapat (hearing), pada Rabu 30 Nopember 2016 lalu.

Setelah tiga bulan berselang, Komisi III DPR RI kembali mengirimkan surat panggilan hearing ke II, 20 Februari 2017 lalu. Surat pemanggilan tersebut, diduga diterima oleh Bagian Umum Pemda Provinsi Lampung dan dijadwalkan Ridho hadir 22 Februari 2017. Surat panggilan Gubernur Lampung bernomor: PW/0314/DPR RI/II/2017. Tapi, pertemuan dengar pendapat tersebut kembali gagal.

Dalam surat panggilan tersebut, ditandatangani oleh Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen), Achmad Juned.

Loading...