Beranda Ruwa Jurai Bandarlampung Masuki Tahap II, Transparansi Dana Kelurahan di Bandarlampung Baru akan Diusulkan

Masuki Tahap II, Transparansi Dana Kelurahan di Bandarlampung Baru akan Diusulkan

381
BERBAGI
Kepala Bappeda Kota Bandarlampung Khaidarmansyah
Kepala Bappeda Kota Bandarlampung, Khaidarmansyah

TERASLAMPUNG.COM — Dana kelurahan di Kota Bandarlampung sudah memasuki tahap II atau tahap akhir di tahun 2019. Sayangnya transparansi dana kelurahan ke masyarakat baru akan diusulkan.

“Memang betul sosialisasi (dana kelurahan) yang masih kurang oleh lurah dengan masyarakat. Saran tadi bahwa di kantor kelurahan di tempelkan pengumuman bahwa tahun ini kita dapat dana kelurahan sekian, peruntukannya berdasarakan usulan masyarakat sekian-sekian lokasinya juga disebutkan mohon masukan masyarakat. Bagus, nanti akan saya sampaikan pada rapat koordinasi dengan para lurah,” ujar Kepala Bappeda Kota Bandarlampung Khaidarmansyah kepada awak media, Jumat 29 November 2019 di halaman Gedung Satu Atap.

Khaidarmansyah mengakui dalam petunjuk teknis (juknis) dana kelurahan, lurah tidak mempunyai kewajiban untuk menyapaikan laporan kegiatannya dalam bentuk papan informasi.

“Bentuk transparansi dana kelurahan itu, lurah dalam bentuk musyawarah kelurahan, kan untuk melaksanakan dana kelurahan lurah harus melakukan musyawarah dulu,” tambahnya.

Pada kesempatan itu dia juga mengungkapkan, Kota Bandarlampung mendapat dana kelurahan sebesar Rp46 miliar yang dibagi ke 126 kelurahan, setiap kelurahan mengelola dana kelurahan senilai Rp370 juta.

“Permendagri nomer 130 tahun 2018 tentang dana kelurahan. Isi dari permendagri itu dana kelurahan dibagi dalam dua aspek. Pertama dana kelurahan peruntukannya sarana dan prasarana kelurahan dan yang kedua pembangunan pemberdayaan masyarakat,” katanya.

“Kemudian Perwali kita menegaskan bahwa, karena tadi ada dua aspek, maka sarana dan prasarana sebesar 80 persen sedangkan yang 20 persen digunakan untuk pemberdayaan masyarakat,” jelas Khaidarmansyah.

Khaidarmansyah juga menambahkan Permendagri nomer 130 tahun 2018 juga menjelaskan rambu-rambu untuk pengalokasian pembangunan sarana dan prasarana.

“Permendagri itu sudah memberikan rambu-rambu, misalnya untuk membikin gorong-gorong, paving block yang penting itu untuk sarana dan prasarana kelurahan,” katanya.

Sementara itu pada bagian lain Lurah Pahoman Teguh Djayadi menjelaskan dana kelurahan di tempatnya digunakan untuk perbaikan talud di RT II Lingkungan II disebabkan sering terkena banjir.

“Dana kelurahan tahun 2019 ini kami gunakan untuk pembuatan talud karena daerah tersebut sering banjir kalau hujan deras. Sedangkan tahun 2020 baru saya rapatkan dengan masyarakat peruntukkannya pengaspalan beton jalan di RT 01 Lingkungan II dan RT 01 Lingkungan I serta paving bloc,” jelasnya.

Sedangkan dana untuk pemberdayaan masyarakat yang 20 persen dari anggaran kelurahan sebesar Rp370 juta itu. Di Kelurahan Pahoman dana sekitar Rp74 juta digunakan untuk sosialisasi demam berdarah dengue (DBD).

“Pemberdayaan di tempat kita itu penyuluhan sosialisasi pengentasan DBD yang baru kita laksanakan dengan mengundang 150 orang,” katanya.

Dandy Ibrahim