Megaproyek Jembatan Selat Sunda Kemungkinan Besar Dibatalkan

  • Bagikan
Gambar rencana megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS)

JAKARTA, Teraslampung.com — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof Chaniago mengatakan, pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla kemungkinan besar tidak akan melanjutkan rencana megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS).

Menurut Andrinof, Presiden Joko Widodo tidak akan melanjutkan proyek yang masuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) itu karena banyak pertimbangan. Antara lain, JSS akan  memperlebar ketimpangan serta menghilangkan identitas Indonesia sebagai negara maritim. Padahal, pemerintahan Jokowi-JK justru sedang fokus membangun kemaritiman yang tangguh.

“Selat Sunda (jalur penyeberangan Merak-Bakauheni) merupakan penyeberangan terpadat. Kalau dimatikan dan tidak ditingkatkan kinerjanya, ha; itu akan menghilangkan identitas sebagai negara maritim. Sebaiknya dibenahi terminal penumpangnya, koridornya, kapalnya lebih manusiawi, dermaganya kalau kurang ditambah. Itu lebih penting. Kalau itu sudah jalan, 10 tahun, 15 tahun kemudian, silakan bikin JSS,” kata Andrinof di Kantor Bappenas, Jumat (31/10/2014) petang.

Menurut Andrinof, pemerintahan Jokowi-JK menilai megaproyek JSS justru paradoks dengan semangat pemerataan, sama seperti semangat pemerintah sebelumnya yang mewujudkan program MP3EI.

“Arah pembangunan kita luruskan. Kita membangun untuk manusia dan masyarakat. Dengan itu, saya yakin JSS bukan pilihan, setidak-tidaknya untuk 10 tahun, 15 tahun ke depan,” tandas Andrinof.

Terlepas dari hal tersebut, Andrinof menengarai penyebab penyeberangan Selat Sunda sering macet adalah kapal-kapal yang digunakan sudah berusia tua. Selain itu, dermaga yang tersedia hanya sedikit.

“Misalnya  penyertaan modal negara di ASDP untuk beli kapal baru, baru kapal swasta ikut tambah banyak, biar lancar. Tapi, masalah dan solusi yang lebih rendah biayanya ini disembunyikan,” katanya.

Tunggu Keppres Pembatalan

Sementara itu, Pemerintah daerah Provinsi Lampung akan mengikuti aturan yang akan ditetapkan pemerintah pusat  dalam mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS).

Menurut Sekda Lampung Arinal Djunaidi,  pada prinsipnya Pemerintah Lampung mengikuti  aturan  dan kebijakan pemerintah pusat dan  melaksanakannya terkait tidak dilanjutkannya mega proyek JSS dalam pemerintahan Jokowi.

“Aturan dulunya saat akan dibangun JSS kan ada Keputusan Presiden (Keppres). Makam  jika diubah harus (proyek tidak dilanjudkan) harus dengan Keppres juga.  Soal pembatalan itu kan masih dalam bahasa lisan Jokowi. JSS  ini bukan hanya kebutuhan Lampung tapi untuk  kepentingan nasional. Meski demikian kita tetap memperjuangakan demi kepentingan ekonomi, transportasi dan sebagainya . Tetapi jika kejadiannya Lampung belum layak atau  mau bagaimana,” katanya.

“Kita jangan  buru-buru menyingkapinya karena baru berita saja , karena bila benar tidak jadi dilaksanakan maka harus dengan Keppres juga,” tambahnya.

Dewi Ria Angela/Mas Alina


  • Bagikan