Beranda Teras Berita Memakai DPKTb dalam Pilpres, Tim Prabowo-Hatta Rajasa KPU Langgar Undang-Undang

Memakai DPKTb dalam Pilpres, Tim Prabowo-Hatta Rajasa KPU Langgar Undang-Undang

173
BERBAGI
Sidang sengketa Pilpres di Mahkamag Konstitusi. 

JAKARTA, Teraslampung.com –Tim ahli capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa
menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU)i telah melanggar undang-undang dalam
pelaksanaan pemilihan presiden pada 9 Juli lalu. Pelanggaran itu berupa
menggunakan data di luar Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menurut
mereka, KPU bertindak di luar kewenangannya dengan mengatur surat
keterangan domisili dan lainnya untuk mengganti syarat administrasi pemilih di
luar DPT.

“KPU
tidak berhak mengatur itu. Sehingga penggunaan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan
Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) dipertanyakan dalam pemilihan presiden
lalu,” kata Said dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat
(15/8).

Said mengatakan,
dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, hanya DPT yang diakui oleh
undang-undang. Menurutnya, tidak ada satu pun dasar yang bisa dipakai menggunakan
data pemilihan presiden di luar DPT.

Sebagai
bukti, Said mengatakan, sesuai UU pencetakan surat suara hanya dilakukan dengan
mengacu pada jumlah DPT yang ditetapkan pada pemilihan presiden. Jumlah itu
ditambah dua persen sebagai antisipasi bila terjadi kerusakan. 

“Penggunaan
DPK dan DPKTb dilakukan dalam kondisi darurat. MK memutusakan daftar pemilih di
luar DPT pada 2009 karena ada alasan khusus. Buktinya diputuskan pada 36 jam
sebelum waktu pencoblosan pemilu saat itu,” paparnya..

Menurut dia, penggunaan DPK dan DPKTb saat ini seharusnya
tidak terulang. Dimana sebagai penyelenggara KPU harus dapat memperbaiki DPT
setiap tahunnya.

“Hal
ini membuktikan KPU semakin malas untuk menyusun DPT. Mereka tinggal bilang, ya
kalo tidak terdaftar di DPT, masih ada DPK dan DPKTb,” ujarnya.

Loading...