Beranda Views Opini Membangun Pariwisata Daerah Lewat BUMDes

Membangun Pariwisata Daerah Lewat BUMDes

360
BERBAGI

Ridwan Saifuddin
Peneliti Balitbangda Provinsi Lampung

Pertumbuhan suatu daerah berjalan seiring dengan pertumbuhan perekonomiannya. Setiap daerah tentu memiliki potensi dan sumber daya masing-masing, yang tidak hanya dalam bentuk fisik dan fiskal saja, tetapi juga mencakup faktor demografi, sosial, kebudayaan, lingkungan, kapasitas pemerintahan, dan sebagainya. Kekayaan dan potensi daerah inilah yang perlu dikelola dengan mengedepankan kerja-sama diantara pemangku kepentingan.

Lanskap alam Lampung yang indah dengan bukit, gunung, pantai, juga hutan merupakan potensi pariwisata yang bernilai tinggi. Provinsi ini memiliki wilayah yang relatif luas serta letaknya yang strategis. Pengembangan sektor pariwisata di daerah ini tentu tak cukup mengandalkan faktor alam semata, melainkan harus ditunjang faktor pendukung lainnya, sehingga meningkatkan daya tarik dan kemampuan kawasan dalam menarik kunjungan wisatawan.

Perpaduan keindahan alam, kekayaan komoditi lokal, pertanian, ekonomi kreatif, budaya, serta ketersediaan infrastruktur perlu diintegrasikan untuk menjadi satu kekuatan ekonomi. Perspektif pengembangan perekonomian lokal berbasis pariwisata ini penting, karena kondisi daerah yang memang menunjang untuk dikembangkan ke arah itu dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dengan tetap memperhatikan aspek pasar.

Pengembangan sektor pariwisata pada unit terkecil pemerintahan bisa dilihat dalam skala pemerintahan desa. Banyak dari potensi pariwisata alam berada pada wilayah perdesaan. Desa dengan potensi pariwisata yang dikelola dengan baik, dapat menjadi pengungkit perekonomian warga. Karena itu, otonomi desa—sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa—memberikan peluang yang luas kepada desa untuk mengelola potensi yang ada. Pemerintah desa dapat membentuk BUMDes dengan unit usaha yang mengelola sumber daya sesuai potensi masing-masing.

Dalam Undang-Undang tentang Desa itu dijelaskan, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa BUMDes dapat dibentuk oleh pemerintah desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Pasal 87).

Komunitas Pariwisata

Air Terjun Tirau di Pekon Pekon (Desa) Datar Lebuay, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus.

Pembangunan sektor pariwisata tentu saja tidak cukup hanya mengandalkan alam. Tak kalah penting adalah penyiapan sumber daya sosial dan budaya, yang memungkinkan untuk berkembangnya sektor pariwisata secara berkelanjutan. Sumber daya sosial dan budaya setempat sebagai bagian infrastruktur nonfisik pariwisata ini yang masih cenderung kurang diperhatikan, sehingga potensi alam yang indah dan laik sebagai tujuan wisata, belum mampu terkelola sebagai kekuatan kompetitif daerah.

Masa liburan sekolah yang bertepatan dengan pergantian tahun 2019-2020 kemarin, memberikan gambaran bagaimana kesiapan daerah sebagai tujuan bagi wisatawan, khususnya di Provinsi Lampung. Apalagi, akhir 2019 merupakan momentum penting, bersamaan dengan dibukanya ruas Jalan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan provinsi ini dengan Sumatera Selatan, serta sejumlah infrastruktur transportasi yang semakin memudahkan akses wisatawan untuk datang ke Lampung, seperti Bandar Udara Internasional Radin Inten II dan Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak-Bakauheni.

Keberadaan infrastruktur fisik penunjang pariwisata tersebut harus diimbangi kesiapan infrastruktur nonfisik, terutama kesiapan komunitas pariwisata, untuk menyambut kedatangan wisatawan dengan baik. Karena, seperti halnya tamu, wisatawan tentu tidak ingin diperlakukan seperti komoditas hanya untuk hasrat ekonomi penyelenggaranya. Jika itu yang dirasakan oleh para wisatawan, maka bisa dipastikan tidak akan terwujud pariwisata berkelanjutan karena hilangnya minat kunjungan kembali, alih-alih kontra terhadap upaya pengembangan sektor pariwisata selanjutnya. Pariwisata berkelanjutan mementingkan terbangunnya interaksi timbal-balik sekaligus integrasi kepentingan antara penyelenggara, komunitas lokal, lingkungan, serta para wisatawan sebagai sasaran utamanya.

Pengamatan sekilas pada momen libur tahun baru 2020 lalu, dengan infrastruktur transportasi yang semakin baik, di beberapa destinasi kunjungan wisatawan relatif meningkat. Meski, secara komulatif selama 2019, menurut Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, jumlah kunjungan wisatawan ke Lampung tidak mencapai target (Antara, 3/1/2020). Dampak pembangunan infrastruktur transportasi tersebut tentu tidak akan serta-merta bisa dirasakan, khususnya terhadap sektor pariwisata, baru tahun-tahun berikutnya akan terlihat sejauh mana pengaruhnya. Namun, yang pasti, butuh diimbangi infrastruktur nonfisik untuk pembangunan sektor pariwisata yang berkualitas, seimbang, dan berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas infrastruktur nonfisik dalam rangka mendorong pembangunan sektor pariwisata ini yang masih terasa minim. Sumber daya sosial dan budaya belum cukup dikembangkan untuk lebih memberikan benefit bagi wisatawan. Belum tergarapnya sumber daya sosial dan budaya ditengarai sebagai faktor pemicu rendahnya minat kunjungan kembali para wisatawan ke daerah ini.

BUMDes Pariwisata

Konsep lembaga ekonomi desa atau dikenal BUMDes sebenarnya cukup efektif untuk membangun sektor pariwisata berbasis komunitas. Juga, mengingat potensi wisata alam kita yang memang banyak terdapat di wilayah perdesaan. Keterlibatan aktif warga desa sebagai komunitas pariwisata akan lebih kondusif bagi interaksi antara wisatawan dan lingkungan kawasan wisata, juga integrasi kepentingan dalam jangka panjang. Praktik mencari keuntungan sebesar-besarnya dari para wisatawan—seperti pada momen liburan—dapat lebih dikendalikan untuk menjaga dan merawat minat kunjungan kembali. Pemerintahan desa dapat berperan efektif dan optimal untuk penyiapan infrastruktur fisik dan nonfisik pariwisata.

Dari 1.091 BUMDes yang aktif se-Provinsi Lampung, setidaknya terdapat 34 unit usaha yang sudah bergerak pada sektor pariwisata (Dinas PMD Provinsi Lampung, 2018). Unit usaha pariwisata yang didirikan lembaga-lembaga ekonomi desa tersebut sebagian memanfaatkan potensi alam desa setempat untuk destinasi wisata, seperti wisata pegunungan, wisata pantai, wisata air terjun, embung, dan sebagainya. Di samping sebagian usaha pariwisata yang mengandalkan wisata buatan, seperti kolam renang, bendungan, dan lainnya.

Pengamatan di sejumlah BUMDes yang menyelenggarakan usaha pariwisata, seperti di Kabupaten Tanggamus dan Lampung Utara, pada umumnya pengelola menghadapi problem minimnya sumber daya manusia. Sementara, pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah daerah juga masih sangat kurang untuk mengatasi problem ini. Akibatnya, sistem dan tata kelola manajemen bisnisnya belum tertata dengan baik. Faktor kepala desa sangat dominan dalam memengaruhi performa lembaga ekonomi desa.

Kondisi infrastruktur transportasi, akomodasi, serta amenitas (restoran, toko cenderamata, fasilitas umum lain) yang dibutuhkan untuk kenyamanan dan pelayanan bagi wisatawan juga masih minim tersedia. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi belum optimal. Pengembangan usaha pariwisata yang dilakukan BUMDes membutuhkan intervensi dari pihak luar yang memiliki kompetensi mumpuni untuk mengelola dan mengembangkan bisnis pariwisata. Keterlibatan pemerintah daerah (kabupaten dan provinsi) juga dibutuhkan untuk mendorong kinerja pemerintahan desa dan meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi desa, fokus dalam rangka mendorong pengembangan sektor pariwisata yang disebut sebagai sektor potensial masa depan.

Loading...
BERBAGI
Artikel sebelumyaSoal Kabar Rolling Besar-besaran di Pemkab Lampura, Ini Kata Pj Sekkab
Artikel berikutnyaBenny Tjokro Jadi Tersangka Kasus Jiwasraya
Portal Berita Lampung: Terkini, Independen, Terpercaya