Beranda Views Opini Hasil Quick Count Pemilu 2014: Membantah ”Jokowi Effect” adalah ”Kampanye Hitam”

Hasil Quick Count Pemilu 2014: Membantah ”Jokowi Effect” adalah ”Kampanye Hitam”

181
BERBAGI
Jokowi kampanye Pemilu 2014 di Lampung Timur
Sihol
Manullang*


Banyak pengamat berpendapat, tak ada Jokowi Effect, membuat
perolehan suara PDI Perjuangan tidak melewati 30%. Apakah penilaian mereka
jujur?
Pertanyaan
kita, apakah pernyataan tersebut sekaligus sebagai ”kampanye hitam
terselubung” untuk menghadang Jokowi dalam Pilpres? Artinya, tim capres
yang khawatir dikalahkan Jokowi, sudah langsung masuk ke etape ke dua, yaitu
memberi komentar atas Pileg sekaligus merintis serangan terhadap Jokowi untuk
Pilpres.
Dugaan
seperti ditulis dalam paragraf di atas, layak kita lontarkan, karena kualitas
pengamat kita masih seperti yang dulu disebut Gus Dur sebagai “intelektual
tukang.” Hal itu sudah terbukti dari sejumlah survei abal-abal yang
hasilnya berbeda dengan kebanyakan survei dan hasil Pileg barusan.
 Intelektual sebagai tukang (merekayasa opini),
bukan hanya dipertontonkan lembaga survei abal-abal, juga lembaga survei besar.
Mereka membuat survei, yang hasilnya sudah lebih dahulu disiapkan. Kata-kata
survei, hanya alat justifikasi.
Pementasan
“lembaga survei abal-abal” secara kolosal adalah saat Pilkada DKI
Jakarta, semua meramalkan kemenangan Foke-Nara. Tetapi rakyat menunjukkan lain.
Kalaulah survei laksana ludruk (di mana penonton bisa ikut bermain), rakyat
maju ke pentas lalu menunjukkan posisi sesungguhnya. Jadi, masyarakat tidak
bisa ditipu. Para intelektual bayaran tak bisa bersembunyi dalam selubung
kepalsuan. Masyarakat boleh jadi tidak tahu kalau mereka pura-pura pintar,
namun masyarakat selalu tahu ketika mereka pura-pura bodoh.
Bukti
pura-pura bodoh
Ada
dua bukti valid betapa sesungguhnya para pengamat yang mengatakan bahwa Jokowi
Effect 
memang tidak ada, adalah selubung kepalsuan. Pertama. Ketika
membuat pernyataan tidak ada Jokowi Effect, sesungguhnya adalah
produk dari Jokowi Effect itu sendiri. Tak diperlukan logika
rumit untuk memahami hal ini.
Ke
dua, mereka menyamakan elektabilitas Jokowi dengan PDI Perjuangan. Keduanya
memang berbanding lurus, walau formulasinya tidak bisa dibuat sebagai rumus
matematika. Banyak faktor x.
           
Sebetulnya,
sangat mudah dipahami, elektabilitas Jokowi dan PDI-P adalah dua angka yang
berbeda. Namun, sengaja (pura-pura) tidak membedakannya, hanya sebagai upaya
menghilangkan Jokowi Effect — sesuatu yang bagi sebagian
orang adalah berbahaya (dalam Pilpres nanti).
           
Stan
Greenberg, konsultan politik Bill Clinton dan sejumlah politisi dunia,
menghitung elektabilitas Jokowi sebesar 68%. Sedangkan elektabilitas PDI-P,
28%. Dua angka yang berbeda, dengan kriteria penilaian yang berbeda pula.
Mengadili
para pengamat
 Saatnya rakyat mengadili para pengamat,
menyeret mereka ke mahkamah intelektual. Jaksa adalah lembaga survei yang
netral, hakim adalah rakyat. Rakyat harus memberi keadilan kepada mereka.
Jika
hukuman yang sudah diberikan saat Pilkada DKI Jakarta ternyata belum cukup,
saatnya hukuman ke dua. Mata mereka harus dibuka, agar tiba di
“rumah” academic honesty (kejujuran akademis).
           
 Kita jangan mengulangi serangan Amien Rais
kepada Jokowi, yang menyamakan Estrada dengan Jokowi, terpilih karena populer.
Seperti yang dikatakan Boni Hargens, Amien Rais pura-pura tidak tahu, populer
adalah dikenal publik (Estrada), sedangkan Jokowi adalah populis (kerayakatan).
Dua makna berbeda sengaja disamarkan menjadi sesuatu yang sama. Populer dari
bahasa Inggris, populis dari bahasa Latin.
           
 Jangan biarkan membantah Jokowi Effect sebagai
skenario etape ke dua: kampanye hitam.
           
 Percayalah, praktik demikian akan gagal. Mari
kita ingat kata-kata Pramudya Ananta Toer: Sungai menghancurkan dan membentuk
tebing-tebingnya sendiri. Rakyat berdaulat membangun jalan perubahan sendiri.
* Penulis
adalah Pemimpin Redaksi Baranews.co, wartawan Suara Pembaruan 1986-2000

Sumber: baranews.co

Loading...