Beranda Views Sepak Pojok Membungkam Suara Kritis

Membungkam Suara Kritis

492
BERBAGI
Politik Itu tak Suci (Ilustrasi/FAHIMANZOOM/thedailystar)

Syofiardi Bachyul

Banyak yang terkejut tadi malam, termasuk saya, mendengar kabar Dandhy Dwi Laksono (DDL) dijemput polisi ke rumahnya dan dibawa ke Polda Metro Jaya.

Dalam surat perintah penangkapan disebutkan, DDL dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa dengan tuduhan diduga melakukan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertetu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) jo pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tetang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang ITE dan/ atau Pasal 14 dan pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang hukum pidana.

Tindakan pidana yang dimaksud adalah cuitan DDL di Twitter 26 September 2019 pukul 9:41 PM mengomentari berita cnnindonesia.com berjudul “Jokowi Bersuara: Jangan Ragukan Komitmen Saya Jaga Demokrasi”. DDL menulis: 1. Mengangkat jenderal Orba.Lima tahun berkuasa tak satupun kasus HAM diselesaikan; (2) Merespon Papua dengan mengirim pasukan dan menangkapi aktivis dengan pasal makar; (3) Membatasi internet, aparatnya razia buku, ikut nyebar hoaks, dan sarat kekerasan.

Antara Pasal 28 UU ITE yang dituduhkan dengan tulisan DDL di Twitter jelas tidak nyambung, karena Pasal 28 terkait SARA, sedangkan berita yang dikritik DDL ditujukan kepada Jokowi atau Pemerintah.

Tadi malam, setelah diperiksa, DDL diperbolehkan pulang. Tapi statusnya masih tersangka.

DDL terkenal kritis di akun medsosnya dan melalui karya film dokumenternya. Ia kerap mengeritik kebijakan pemerintah. Kritikannya yang keras termasuk soal penanganan Papua. Untuk topik ini ia bahkan melakukan debat terbuka dengan Budiman Sujatmiko yang pro pemerintah. Bagi saya tak ada yang berlebihan. DDL memanfaatkan hak dan fungsinya sebagai warganegara yang kritis dengan melakukan “kebebasan berpendapat” yang dijamin konstitusi.

Seseorang atau pemerintah boleh berbeda pendapat dengannya. Jika tidak jelas, bisa meminta ia menjelaskan alasannya. DDL tentu memiliki alibi atas semua kata yang ia tulis. Seperti cara elegan yang ditempuh Budiman Sujatmiko ketika mengajak DDL “duel pendapat” tentang Papua. Itulah demokrasi yang menjunjung tinggi dialektika. Demokrasi tanpa dialektika akan menjadi negara otoriter dan fasis. Contohnya Orde Baru yang dibangun Soeharto.

Kawan lain yang ditangkap polisi tadi malam adalah Ananda Badudu. Mantan jurnalis TEMPO yang juga penyanyi. Tuduhannya melakukan penggalangan dana untuk disalurkan kepada mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Apa salahnya Ananda memberikan bantuan kepada mahasiswa yang melakukan demonstrasi menuntut keadilan ditegakkan di negeri ini. Demonstrasi mahasiswa bukan kejahatan, membantunya tentu bukan kejahatan juga.

Setiap demonstrasi mahasiswa, termasuk aksi 1998, banyak dibantu masyarakat. Ada yang memberi air mineral, makanan ringan, ongkos, spanduk, dll. Aparat keamanan atau polisi juga memberikan bantuan keamanan. Ini dijamin oleh negara. Yang masalah jika mereka ditembak hingga tewas tanpa alasan, seperti dua mahasiswa demo yang meninggal di Kendari kemarin.

Akhirnya, saya semakin yakin UU ITE benar-benar berbahaya dengan pasal-pasal karet. Lebih mengerikan lagi jika RUU KUHP benar-benar disahkan, karena lebih banyak lagi pasal karet yang bisa dipakai pemerintah dan aparat untuk membungkam suara yang berbeda. Padahal kritikan kita butuhkan untuk membuat pengelolaan negeri ini lebih baik dan lebih adil.

Keadilan akan membuat kita bisa menuju sejahtera bersama. Sebaliknya, ketidakadilan akan membuat negara ini akan dinikmati segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan.

 

Loading...