Menanti Keadilan Pemkab Lampung Utara

  • Bagikan
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)

‎Feaby Handana

Awal September lalu publik dikejutkan dengan proyek ambisius Pemkab Lampung Utara terkait
PDAM Way Bumi Lampung Utara‎. Dikatakan ambisius karena mereka mau menghidupkan kembali perusahaan daerah yang telah mati suri itu.

Yang lebih mengejutkan lagi: ternyata persoalan tunggakan gaji (mantan) karyawan PDAM hingga kini masih belum dituntaskan. Gaji yang dipersoalkan ialah gaji sejak tahun 2010 – 2011. Soalnya, setelah tahun 2011, PDAM nyaris tak lagi beroperasi.

‎Gara – gara proyek‎ ambisius itu juga (mantan) karyawan kembali terpaksa mengingat perlakuan tidak adil yang mereka terima. Padahal, selama belasan tahun belakangan ini, mereka bersusah payah untuk menerima kenyataan pahit tersebut.

Kenyataan yang merupakan buah dari tidak ketidakadilan kala itu. Mereka bukannya tak pernah berjuang. Segala daya upaya telah mereka lakukan untuk mendapatkan haknya. Sayang, keadilan belum berpihak pada mereka di masa itu.

Kini, setelah mencoba untuk berdamai dengan ketidakadilan tersebut, mereka ‎kembali dihadapkan dengan ketidakadilan baru. Rencana untuk menghidupkan kembali PDAM ternyata tidak dibarengi dengan niatan untuk ‎membayarkan hak mereka.

Ketidakadilan itu dirasa kian sempurna manakala mereka mendengar pemkab akan mencicil utang Rp15 miliar PDAM pada Pemerintah Pusat. Utang yang akan dibayarkan sejak tahun 2022 hingga 2026. ‎

Kebijakan – kebijakan itu terang saja membuat mereka meradang‎. Masih teringat jelas perjuangan tanpa lelah mereka supaya mendapatkan haknya. Gedung legislatif dan eksekutif tempat mereka mengadu masih terbayang jelas di ingatan. Wajah rekan – rekan seperjuangan yang keburu meninggal sebelum menerima haknya pun turut terlintas.‎

Suara mengenai tunggakan gaji tersebut mulai terdengar. Permintaannya pun tak muluk – muluk. Berapa pun yang dibayarkan akan diterima. Sepanjang itu masuk akal. Status mereka yang masih menggantung juga harus diperhatikan. Jika memang diberhentikan, hitam di atas putih harus dilampirkan.

Untungnya, jeritan hati mereka mulai didengar oleh pemkab. ‎Pihak pemkab akhirnya mau mengakui bahwa semestinya para (mantan) karyawan PDAM itu menerima hak mereka. Bahkan, pembahasan terkait tunggakan gaji itu telah dibahas oleh sebuah tim yang menangani persoalan PDAM baru – baru ini.

Meskipun belum secara tegas menjanjikan untuk membayar tunggakan gaji tersebut, pengakuan dari pemkab sepertinya lebih dari cukup bagi mereka. ‎Pengakuan atas ketidakadilan yang selalu mendampingi hidup mereka selama belasan tahun ini.

‎Pengakuan yang akan membuat pemkab tidak memiliki pilihan lain kecuali membantu pembayaran hak (mantan) karyawan PDAM. Jika tidak, publik akan kembali menganggap apa yang disampaikan hanya sekadar retorika. Retorika yang tidak berpihak pada keadilan.

  • Bagikan