Menanti Kolaborasi Pejabat Politik dan Pejabat Birokrasi Pasca-Pilkada Serentak

  • Bagikan

Oleh: Dr. Rudiarto Sumarwono dan Pandu Wibowo, M.E

Pilkada serentak tahun 2020 telah berakhir, dan hari ini satu persatu para kepala daerah (gubernur, bupati dan waikota) terpilih telah dilantik sebagai pemimpin bagi masyarakatnya sekaligus menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi struktur birokrasi di bawahnya. Tentu harapan masyarakat luas tentang kolaborasi antara pejabat politik dalam hal ini para Gubernur, Bupati, dan Walikota terpilih dan pejabat birokrasi dalam hal ini PNS dan PPPK yang bertugas di daerah, mulai dari Sekretaris Daerah serta seluruh organisasi perangkat daerah lainnya dapat terbangun secara konstruktif, kontributif dan kolaboratif , sehingga hadirlah kerja sama yang baik dalam pembangunan daerah. Kolaborasi antar keduanya sangat ditunggu publik sehingga isu balas jasa dan balas dendam pasca Pilkada semakin hilang dan potret demokrasi serta birokrasi Indonesia layak dinilai publik beranjak menuju era meritokrasi.

Di tengah semangat membangun tata kelola birokrasi yang berkualitas dengan menjunjung asas meritokrasi dan mendorong kolaborasi apik antara kepala daerah dan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah di bawahnya, publik dikejutkan dengan pernyataan kontroversial dari Menteri yang menangani aparatur dan reformasi birokrasi yang menyampaikan bahwa “Kepala Daerah dapat mengganti Sekda setiap bulan” apabila tidak bisa bekerja secara maksimal dan profesional sebagaimana yang diberitakan oleh berbagai media baik di lingkup nasional, regional mau pun lokal diseluruh tanah air (Kompas.com, 20/3/2021, Tribun.news, 20/3/2021, dan media berita lainnya).

Pernyataan ini pun menjadi trending topic bukan hanya di kalangan masyarakat, melainkan juga pada kalangan pejabat birokrasi, terutama bagi seluruh Sekda yang ada di Indonesia. Tentu apa yang disampaikan oleh Menteri ini menyisakan tanda tanya besar di tengah semangat reformasi birokrasi Indonesia yang sedang digencarkan oleh Pemerintah sendiri dimana Kementerian PANRB adalah salah satu pemangku kepentingan utama. Sedangkan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan berbagai  peraturan turunan lainya mengatur secara rinci tentang mekanisme pemberhentian, penggantian, dan pengisian jabatan mulai dari level jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama), jabatan administrator, pengawas sampai dengan jabatan fungsional dalam lingkup birokrasi.

Peran dan fungsi Sekda dalam ketentuan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sangat strategis dalam lingkup birokrasi karena sebagai komunikator, koordinator, dinamisator dan fasilitator dalam menjembatani sekaligus membantu kepala daerah dalam mewujudkan visi dan misinya. Selain itu peran dan fungsi Sekda sangat penting dalam mengkoordinasikan dan menjaga stabilitas kinerja aparatur pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka menerjamahkan visi dan misi kepala daerah melalui program-program nyata untuk masyarakat.

Pengisian jabatan Sekda sebagaimana ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan teknis turunannya seperti PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/96.1/M.SM.99/2017 tanggal 31 Juli 2017 perihal: Tata Cara Pengisian JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota mengatur secara rinci tentang pelaksanaannya. Karena jabatan Sekda merupakan jabatan strategis dalam lingkup birokrasi pemerintahan, maka persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut cukup banyak sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan di atas. Adapun syarat-syarat menduduki Sekda, sebagai berikut: a) memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana atau diploma IV; b) memiliki kompetensi teknis, manajerial, sosio kultural; c) memiliki pengalaman jabatan yang akan diduduki secara kumulatif 5 (lima) tahun; d) sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun; e) memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; f) usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan g) sehat jasmani dan rohani.

Persyaratan kualifikasi pendidikan dan memiliki standar kompetensi untuk menjadi Sekda diatur dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah Kualifikasi pendidikan yang minimal harus sarjana atau diploma IV dan harus memiliki kompetensi manajerial – yang mencakup integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan – kompetensi teknis – yang mencakup manajemen SDM, perencanaan pembangunan daerah, pengelola keuangan daerah, penyusunan produk hukum daerah, pengelola barang milik daerah, advokasi kebijakan otonomi daerah – kompetensi sosio kultural – yang mencakup nilai-nilai perekat bangsa.

Selanjutnya pengalaman jabatan dan rekam jejak jabatan untuk menduduki jabatan Sekda Kabupaten/Kota sebagai JPT Pratama dan jabatan Sekda Provinsi sebagai JPT Madya diatur dalam Pasal 107 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, bahkan di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan bahwa untuk menduduki jabatan Sekda sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktural eselon II.B yang berbeda. Disisi lain rekam jejak terkait integritas dan moralitas calon Sekda dituntut sangat baik dan tidak pernah terkena pelanggaran hukuman disiplin yang diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Apabila kita lihat syarat dan ketentuan untuk menduduki jabatan Sekda di atas cukup banyak dan berat sehingga para Sekda yang saat ini menjabat pada jabatannya sebagian besar telah melewati tahapan-tahapan tersebut. Begitupun kompetensi yang dimiliki tentunya juga telah teruji baik saat pelaksanaan seleksi maupun ketika menjabat. Oleh sebab itu pemberhentian pejabat Sekda dari jabatannya tidak dapat dilakukan dengan begitu saja oleh Kepala Daerah tanpa sesuai prosedur dan koridor yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan lainnya.

Pemberhentian Sekda selaku JPT Madya pada tingkat provinsi dan JPT Pratama pada tingkat kabupaten/kota dari jabatannya oleh Kepala Daerah sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan alasan, sebagai berikut: a) mencapai batas usia pensiun; b) melakukan pelanggaran disiplin; c) tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan; d) tidak memenuhi syarat jabatan. Ketentuan yang dimaksud di atas yang mana di tanda tangani langsung oleh Menteri PANRB tersebut secara tegas dan jelas mengatur secara rinci tata cara pemberhentian PPT dari jabatannya sehingga hak-hak karir dan jabatan dalam ASN terlindungi sesuai koridor yang ditetapkan.

Pejabat Pimpinan Tinggi termasuk Sekda bisa diganti apabila melanggar: PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, melakukan tindak pidana korupsi atau kriminal, tidak memenuhi syarat jabatan, dan lain-lain.  Untuk menilai apakah seorang Sekda bekerja secara maksimal dan profesional atau tidak, banyak peraturan peraturan perundang-undangan, indikator dan tahapan yang perlu dilakukan. Misalnya, mengevaluasi penetapan kinerja yang bersangkutan serta pencapaian target-targetnya. Hal ini biasanya dilakukan secara berkala dan tahunan. Ada pun tugas-tugas dan target khusus seorang Sekda seperti sebagai: Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19, Ketua Tim Anggaran Pemerinta Daerah, dan lain-lain tentu harus dievaluasi secara komprehensif berdasarkan berbagai peraturan, indikator, target dan capaian-capaianya. Tentu evaluasi kinerja ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa sehingga dalam waktu 1 (satu) bulan dapat diambil kesimpulan bahwa Sekda yang bersangkutan telah berkinerja secara maksimal dan profesional. Atau sebaliknya, sehingga Sekda yang bersangkutan bisa diganti.

Dengan merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan dan penerjemahaannya serta penjelasan yang telah disampaikan di atas, maka pernyataan Menteri yang menyatakan bahwa “kepala daerah dapat mengganti Sekda setiap bulan” sebagaimana yang diberitakan oleh berbagai media berita tanah air perlu dikonfirmasi ulang. Semoga berita tersebut karena salah kutip. Apabila bukan,tentu pernyataan Menteri PANRB selaku regulator manajemen ASN perlu diluruskan maksud dan tujuannya karena hal ini berkaitan dengan implementasi UU ASN dan peraturan teknis lainnya yang mengatur penerapan sistem merit dalam manajemen ASN dan tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi serta kepastian bagi 34 Sekda Provinsi dan 514 Sekda Kabupaten/Kota di Indonesia dalam melaksanakan penugasan dan pekerjaan yang paling berat bagi JPT di Pemerintah Daerah.

Sebagaimana judul dalam tulisan ini yakni “Menanti Kolaborasi Pejabat Politik dan Pejabat Birokrasi Pasca Pilkada Serentak” adalah harapan publik dan harapan bagi keberlanjutan agenda reformasi birokrasi Indonesia yang mengarah pada asas meritokrasi. Kolaborasi ini sangat ditunggu karena dalam membangun tata kelola pemerintahan, memberikan pelayanan publik terbaik, dan menciptakan kualitas birokrasi dibutuhkan soliditas yang substantial  antara pejabat politik dalam hal ini Kepala Daerah dan pejabat birokrasi dalam hal ini Sekda dan seluruh OPD lainnya dalam lingkup birokrasi di daerah tersebut.. Dampak siginifikan dari kolaborasi ini nantinya adalah terciptanya iklim meritokrasi dalam setiap pengisian jabatan dan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat, sehingga agenda pembangunan dapat berjalan dengan baik, memberi manafaat bagi Masyarakat dan berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan kodisi demikian di atas, pemerintah pusat dalam hal ini kementerian dan lembaga dalam paguyuban ASN yakni Kementerian PANRB, , Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara,   Kementerian Dalam Negeri dan Komisi ASN harus menjadi orang tua bagi anak-anaknya di daerah dalam memberikan perhatiannya dalam bentuk pembinaan terpadu tentang sistem tata kelola pemerintahan berdasarkan asas meritokrasi dan pembinaan manajemen ASN bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pengawas, PNS, dan ASN di seluruh Indonesia.***

*Dr. Rudiarto Sumarwono., Komisioner -Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

**Pandu Wibowo, M.E., Tim Pengawas Pengisian JPT – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

 

  • Bagikan