Oleh Syarief Makhya
Berdasarkan Peraturan KPU tentang Pilkada serentak Nasional, hari pemungutan suara di tetapkan pada Hari Rabu 27 November 2024. Kendati masih cukup waktu untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah, tetapi bisa diperkirakan mereka yang akan mencalonkan diri akan berasal dari partai politik dan kecil kemungkinan akan muncul calon perorangan karena persyaratan dukungan politik dan biaya yang sangat mahal.
Lalu, siapa calon Gubernur Lampung pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024? Sampai saat ini, berbagai wacana di media sosial menunjukkan beberapa nama kader partai politik yang telah menjadi topik pembicaraan, terutama di internal partai politik. Beberapa nama yang muncul antara lain Arinal Djunaedi ( calon petahana dari P Golkar), Herman HN ( mantan Walikota Bandar Lampung dari Partai Nasdem), Umar Ahmad (mantan Bupati Tulang Bawang Barat, dari PDIP), Alzier Dianis Thabranie (Golkar), di luar nama – nama tersebut belum ada calon lain yang muncul untuk maju di pilgub 2024.
Ditilik dari aspek regulasi disebutkan bahwa semua warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan seperti ditcntukan dalam UU Pilkada, calon kepala daerah atau gubernur sangat terbuka luas. Artinya, kesempatan untuk mencalonkan diri tidak menjadi otoritas sepenuhnya partai politik. Namun, realitas politik dalam pilkada cenderung ditentukan oleh faktor popularitas, elektabilitas, akses politik ke ketua umum parpol, dukungan finansial, dan jaringan politik yang menyebabkan persaingan untuk berebut status sebagai calon kepala daerah menjadi terbatas; hanya mereka yang memiliki kriteria tersebut yang memiliki peluang untuk bisa melamar menjadi calon kepala daerah.
Dalam perspektif demikian, maka faktor yang menentukan dalam mencari calon gubernur bukan karena memiliki pengalaman dan kapasitas kepemimpinan, atau seseorang yang dikategorikan tokoh lokal yang berpengaruh kuat di masyarakat, tetapi sejauhmana calon itu memiliki kemampuan untuk memobilisasi dan memperluas dukungan yang besar sehingga tingkat keterpilihannya memungkinkan untuk bisa meraih kemenangan dalam kontestasi pilgub Lampung.
Artinya, faktor kekuatan itu identik dengan dukungan dana kampanye yang kuat yang jumlahnya sangat fantastis, untuk kontestasi pilgub Lampung diperkirakan bisa mencapai trilyunan rupiah. Pertanyaannya dari mana sumber dana sebesar itu bisa diperoleh?
Fenomena pembiayaan besar dalam kompetisi pemilihan gubernur, tidak bersumber dari dana pribadi, APBD, atau harta kekayaan keluarga kandidat, namun berasal dari relasi kepentingan calon dengan pengusaha antara lain janji untuk mengembangkan bisnis, melindungi keberlanjutan usaha, mengamankan Hak Guna Bangunan (HGB) dan memastikan perpanjangan izin, memberikan izin pembangunan pusat bisnis di lokasi strategis, atau bahkan dengan motif penggelapan pajak, adalah fenomena yang sering kali mencerminkan kepentingan oligarki dalam proses pemilihan gubernur. Keterlibatan kepentingan bisnis dalam politik semacam ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mempengaruhi integritas proses berdemokrasi.
Gubernur Lampung yang Ideal?
Gubernur Lampung periode 2024-2029, apakah masyaralat Lampung akan menemukan sosok gubernur yang ideal? Menemukan sosok gubernur Lampung periode 2024-2029 yang ideal merupakan harapan dan tantangan bagi masyarakat Lampung. Kepemimpinan yang ideal itu subjektif dan sangat tergantung pada kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat Lampung itu sendiri, serta konteks sosial, ekonomi, dan politik saat ini dan yang akan datang.
Secara umum, gubernur yang ideal adalah yang mampu merespon kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan wilayahnya; termasuk kemampuan untuk mengembangkan ekonomi Lampung, meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memelihara keberagaman budaya, etnis dan menjaga kelestarian lingkungan alam, mamapu meningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan infrastruktur. Selain itu, gubernur juga harus memiliki integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahannya, serta mampu membangun kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak.
Apakah masyarakat Lampung akan menemukan sosok gubernur yang ideal tersebut? Jika kita mempertimbangkan logika transaksional politik dan kepentingan oligarki, secara hipotetis, mendapatkan sosok Gubernur Lampung yang ideal menjadi sebuah tantangan dan kecil kemungkinan harapan itu bisa terwujud. Kepentingan Oligarki di sini diartikan orang-orang ini yang memiliki kekayaan yang signifikan dan kepentingan bisnis, dalam banyak kasus mampu mempengaruhi atau mengontrol kebijakan publik, ekonomi, dan media untuk kepentingan bisnisnya.
Realitas politik demikian, bisa dikontrol dan diminimalkan apabila ada kekuatan politik masyarakat yang bisa memengaruhi dinamika politik pilgub Lampung. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat Lampung untuk terlibat aktif dalam proses politik dan pemilihan gubernur, dengan cara menilai calon berdasarkan rekam jejak, visi, dan komitmen mereka terhadap pembangunan daerah, serta mengerti tindakan yang harus dilakukan dalam mengeloa pemerintahan.
Berdasarkan pengalaman dari Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung sebelumnya dan fenomena Pilgub di daerah lain, bahkan termasuk dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) saat ini, harapan akan hadirnya sosok pemimpin ideal tampaknya akan terhalang oleh pengaruh dominasi kepentingan oligharki. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa mayoritas profil pemilih adalah masyarakat lapisan bawah yang cenderung rentan dan mudah terpengaruh oleh praktik politik uang yang masih merajalela dan masif.***
*Dr. Syarief Makhya, Pengajar FISIP Universitas Lampung
