Beranda Views Sepak Pojok Mencari Cawapres Jokowi

Mencari Cawapres Jokowi

212
BERBAGI
Akuat Supriyanto*
Ilustrasi (Blonty)
PDI Perjuangan harus berhati-hati dengan
ranjau-ranjau politik pasca-Pileg. Hasil survei yang mengkilat dan pemberitaan
media yang gencar mengenai Jokowi membuat Moncong Putih bak gadis seksi yang
dilirik sana-sini. Banyak tokoh yang kesengsem dan ‘super-ngebet’ menjadi
pendamping Jokowi dalam Pemilihan Presiden. Mereka bak laki-laki kenes yang
berjungkir-balik melakukan akrobat politik. Ada yang memakai corong mantan
Ketua MPR, pemusik rock, atau politisi partai lain. Ada yang pakai acara
seminar, bedah buku, maupun orasi di depan massa.
Kelihatan bahwa urat malu sebagian tokoh
tersebut sudah putus. Misalnya, ada tokoh yang sebelumnya menyerang Jokowi
sebagai capres yang didanai konglomerat hitam, tetapi terus saja ngarep dot com berduet dengan Jokowi.
Yang paling kelihatan vulgar tentu saja Jusuf Kalla. Strategi komunikasi yang
dipakai menonjolkan third party advocacy, seolah-olah pihak ketiga yang
mengusulkan ia tampil jadi Cawapres.
Rentetan peristiwa dukung mendukung yang
berdekatan membuat rekayasa opini itu nyata sebagai permainan terencana.
Setelah “masuk” melalui pengurus-pengurus PKB dari Indonesia Bagian Timur, JK
juga “masuk” melalui pengurus PDI Perjuangan Irian Jaya Barat. Deklarasi
sepihak “JK Cawapres “ dimulai dari Manokwari beberapa hari lalu. 
Seperti telah
mendapatkan komando, kelompok yang menamakan dirinya sebagai relawan Jokowi-JK
pun muncul. Logo bergambar Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalan lingkatan dengan
tag ‘Indonesia Hebat’ bertebaran di sosial media. Kelompok itu berani mengambil
langkah “offside” karena bahkan Pemilu Legislatif belum dilakukan.
Pembicaraan mengenai Cawapres Jokowi
secara matang tentu baru akan dilakukan setelah Ibu Megawati merasa yakin
dengan hasil quick-count atau tren penghitungan suara. Karena itu, deklarasi
dan pembentukan relawan Jokowi-JK dapat dibaca sebagai tekanan terbuka terhadap
Ketua Umum PDI Perjuangan.
Barangkali, JK atau pendukungnya berkaca dari
penetapan Jokowi sebagai Capres PDI Perjuangan. Tekanan publik melalui
aktifitas beragam kelompok dukungan serta pembentukan opini yang masif di media
–tentu dengan persuasi sebagain kalangan internal PDI Perjuangan — berhasil
meluluhkan hati Ibu Mega hingga bersedia mencapreskan Jokowi. Tetapi, apakah
skenario yang sama akan berhasil dilakukan Daeng Kalla? Jawabanya adalah: belum
tentu.
Jika PDI Perjuangan mendapatkan minimal
20 persen, akan terkesan naif jika partai tersebut masih merasa perlu mencari
sosok Cawapres dari luar. Apalagi, hasil survei menunjukkan elektabilitas
Jokowi di atas angin dan bahkan memiliki kans menang satu putaran. Bahkan,
siapapun yang dipasangkan sebagai Cawapres Jokowi tidak menambah elektabilitas
alias hanya mendompleng belaka.
Dalam posisi demikian, mengapa masih
perlu Cawapres dari luar? PDI Perjuangan tentu tidak kekurangan tokoh internal
yang mampu menjadi Wapres sekaligus menjadi dirijen politik yang menghubungkan
kabinet dengan lingkaran parpol. Peran Wapres seperti itu penting karena Jokowi
bukanlah politisi alami serta bukan pejabat kuat di partainya.
Bahwa PDI Perjuangan perlu koalisi, itu
jelas. PDI Perjuangan memerlukan mitra untuk membentuk pemerintahan yang lebih
kuat dan menghindari goncangan politik dari parlemen. Namun, koalisi luas tidak
harus dibentuk sebelum Pilpres karena hal tersebut hanya akan menaikkan posisi
tawar partai-partai lain dalam pembentukan kabinet. Lebih baik, partai-partai
tersebut dipersilakan masuk setelah Pilpres saja, dan siapapun yang melamar
masuk kabinet harus menerima konsep pembangunan yang telah dimenangkan
Capres-Cawapres yang menang Pilpres. Dengan demikian, intervensi
‘transaksional’ –misalnya dengan klaim bahwa sebuah parpol minta ini atau itu
karena ikut berkeringat sejak Pilpres putaran pertama—dapat diminalisir.
PDI Perjuangan harus melihat kenyataan
bahwa dalam dua Pilpres terakhir, pemenang Pilpres tidak serta merta memiliki
keleluasaan gerak karena terjepit oleh deal-deal dengan parpol koalisi yang
dibuat sebelum Pilpres. Meski pasca-Pilpres 2004 duet SBY-JK dianggap sukses di
tahun-tahun awal hingga pertengahan, hubungan Presiden dan Wapres akhirnya
mengalami gelombang surut. Sebab, tidak semua pikiran dari kedua orang tersebut
dapat dikompromikan. Wapres yang merasa memiliki ‘saham politik’ hampir sama
besar dengan Presiden tentu menginginkan lebih banyak campur tangan dalam
penentuan arah kebijakan serta pengaturan sumberdaya ekonomi. Beberapa kasus
seperti pendirian UKP3R, impor beras, dan kenaikan harga BBM menyebabkan
hubungan SBY-JK sulit. Kalau mau jujur, hubungan keduanya ‘habis’ sebelum masa
jabatan selesai.
Mereka pun akhirnya tidak berpasangan
lagi di Pilpres berikutnya. PDI Perjuangan harus mantap untuk mengajukan
Cawapres dari internal partai karena mereka juga telah beruji coba dalam
Pilgub. Misalnya saja, dalam Pilgub Jawa Tengah dan Pilgub Jawa Barat.
Kebijakan untuk menetapkan duet kandidat
dari kandang banteng bukan saja didasarkan pada kepentingan untuk menjaga
soliditas roda pemerintahan jika kelak Cagub-Cawagub yang diajukan terpilih,
meskipun pasangan koalisi nyatanya kerap ‘pecah’ di tengah jalan. Tetapi,
kebijakan itu juga untuk memberikan keleluasaan pada pasangan pemimpin itu
memerintah sesuai dengan platform PDI Perjuangan tanpa ada gangguan yang
disebabkan adanya dua komando yang berbeda isi kepala di dalam kabinet.
Jika PDI Perjuangan mengajukan Cawapres
eksternal, PDI Perjuangan akan tersandera karena memiliki wakil yang belum
tentu selalu sehati dengan Presiden dalam menjalankan lima tahun roda
pemerintahan. Hal itu juga akan menghalangi publik untuk melihat seperti apa
cara memerintah yang dimiliki PDI Perjuangan, yang didasarkan pada platform
Trisakti-nya Bung Karno. Hanya pasangan Presiden-Wapres ‘dwitunggal’ yang
sama-sama memahami ideologi dan platform PDI Perjuangan, yang dapat menjalankan
program pembangunan dan way to govern yang dikehendaki PDI Perjuangan.
Karena itu, Ibu Megawati harus memberi
kesempatan bagi duet pemimpin 2014 yang sama-sama lahir dari rahim PDI
Perjuangan. Hal tersebut juga akan menguatkan peran partai pemenang Pemilu
sebagai pengendali kebijakan pemerintah sekaligus menghindari kekhawatiran
sebagain kalangan internal yang masih berat menerima pencapresan Jokowi.
Jokowi menjadi Capres melalui penugasan
dari partai, Cawapres pun orang mendapatkan penugasannya dari partai. Keduanya
akan bekerjasama dalam memimpin kabinet sesuai arahan partai. PDI Perjuangan
punya peluang untuk membuat eksekutif lebih memiliki karakter. Peluang itu
diambil atau tidak, tergantung kepada Ibu Mega.

* Bukan orang partai. Sedang menyelesaikan program doktor  di Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Portugal
Loading...