Beranda Views Opini Mencari yang Baru di Tahun Baru

Mencari yang Baru di Tahun Baru

113
BERBAGI

 

Renungan Menyongsong Tahun Baru 2018

Oleh : Gunawan Handoko *)

Dipastikan matahari akan tetap terbit dari Timur di pagi hari dan angslup di ufuk Barat pada sore hari. Tidak ada yang berubah di tahun baru nanti kecuali cuman satu, yaitu penanggalan (kalender) tahun 2018. Hanya dalam legenda Sang Kuriang dan Roro Jonggrang lah matahari terbit sebelum waktunya, karena merasa berisik mendengar suara lesung oleh para perempuan yang sedang menumbuk padi, sehingga sang matahari mengira bahwa hari sudah pagi. Hanya dalam hitungan hari, kita akan segera meninggalkan tahun 2017 dan memasuki tahun 2018.

Seyogianya kita melakukan sujud syukur ketika memasuki detik-detik pergantian tahun, duduk dalam keheningan untuk melihat dengan jernih seraya mengharap bimbingan Tuhan dalam memasuki pergantian tahun. Semua pihak perlu berpikir ulang, masih pantaskah menggelar pesta pora yang penuh hingar bingar, menggelar panggung-panggung hiburan dan pesta kembang api untuk menambah gegap gempitanya malam tahun baru. Bukankah peristiwa pergantian tahun merupakan fenomena sesaat yang hanya memberikan kenikmatan dalam hitungan menit.

Secara tidak sadar, kita telah menghamburkan sekian banyak uang yang sesungguhnya uang tersebut sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang kehidupannya kurang beruntung. Sesungguhnya bukan tahun barunya yang penting, tetapi bagaimana setiap manusia mulai menata ulang sikap mentalnya untuk memasuki tahun baru. Tahun baru berarti memiliki cara pandang yang baru dan suci dalam upaya dan usaha memperoleh sesuatu yang baru.

Tahun baru juga berarti mengasah kompetensi diri dengan metode yang baru untuk meraih jenjang karier yang baru. Hari ini perlu pengakuan secara jujur bahwa kita telah banyak kehilangan jati diri bangsa. Di masa dulu bangsa Indonesia mendapat julukan sebagai ’bangsa timur’ karena perilaku masyarakatnya yang dikenal berbudi pekerti luhur, sabar, ramah dan santun. Itulah sesungguhnya jati diri yang telah terpatri dan dimiliki rakyat Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami patologi sosial yang amat sangat kronis. Sebagian besar masyarakat kita, termasuk para pemimpin dan serta penguasa di negeri ini telah tercerabut dari peradaban easterisasi atau ketimuran yang beradab, santun dan beragama. Penegakan hukum di negeri kita jauh lebih buruk, meski dibanding dengan penegakan hukum di berbagai belahan negara yang buruk sekalipun.

Korupsi kian merajalela dan penanganan kasusnya tidak tertangani dengan baik. Celakanya, pelaku korupsi justru para tokoh politik dan negarawan yang seharusnya memberi suri tauladan yang baik. Karena melibatkan orang penting, maka banyak keputusan hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sejumlah faktor seperti mentalitas para penegak hukum sebagai salah satu diantara sekian banyak penyebab penegakan hukum di Indonesia jalan ditempat. Maka harapan masyarakat agar hukum menjadi panglima hanyalah isapan jempol belaka. Yang terjadi kemudian adalah kegaduhan demi kegaduhan akibat rasa tidak puas, kecewa yang berujung timbulnya rasa dendam. Itulah fenomena yang kita temukan di tengah masyarakat saat ini.

Setelah reformasi bergulir dan berjalan sejak belasan tahun lalu, baru kita memahami bahwa semua yang dilakukan dulu, sekarang ini menimbulkan dampak di kalangan masyarakat. Nilai-nilai luhur sebagai jatidiri bangsa sudah kita abaikan. Bahkan etika dan moral serta budi pekerti luhur menjadi sesuatu yang langka ditemui. Harus dipahami bahwa reformasi bukanlah revolusi dan bukan pula suatu evolusi biasa, tetapi evolusi yang dipercepat.

Yang diakselerasi adalah pelbagai indeks yang dilakukan secara gradual dan sistematis, karena kita melihat ada hal-hal yang di masa lalu itu tidak baik dan tidak benar yang perlu disempurnakan dan harus diperbaiki, khususnya yang berkaitan dengan aktualisasi proses demokrasi. Maka tidak benar jika reformasi diartikan sebagai penghancuran total secara emosional terhadap hasil-hasil di waktu yang lalu untuk kemudian dibangun suatu sistem baru yang tidak lagi berbau ’masa lalu’.

Jika revolusi yang dilakukan, maka diyakini kita akan kembali mundur sekian tahun ke belakang yang akan merugikan kita semua di segala aspek kehidupan. Kita harus menyadari bahwa perubahan tidak bisa dilakukan dengan emosional demi untuk kepentingan sesaat dan balas dendam, tetapi lebih kepada perubahan yang harus dilakukan secara konsepsional melalui suatu tatanan yang berlandaskan kepada rasionalitas sesuai dengan kebutuhan dan juga menatap masa depan bangsa Indonesia.

Dalam bahasa sederhana, membangun jati diri adalah suatu proses penumbuhan dan pengembangan nilai-nilai luhur yang terpancar dari hati nurani melalui mata hati dan direfleksikan dalam pemikiran, sikap dan perilaku. Bisa jadi selama ini kita hanya menggunakan cipta dan karsa serta tangan atau karya saja, tetapi kedepan kita sudah saatnya menampilkan olah rasa dalam membangun jati diri bangsa. Mari kita kembalikan makna luhur dua kata itu menjadi niat untuk menjaga keutuhan bangunan negara yang kita cintai bersama, dalam suasana demokratis, bukan artificial. Mengelola kebhinnekaan, jangan diartikan sebagai mencabik-cabik dan meruntuhkan bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kini, saatnya kita mengibarkan kembali semangat dan tekad bersatu demi keutuhan NKRI. Saatnya kita menyudahi tudingan terhadap kelompok atau individu yang dicurigai sebagai anti Pancasila dan NKRI yang hanya akan membuat negeri ini terpecah berkeping-keping. Bagi masyarakat Indonesia, Pancasila sudah menjadi pandangan hidup yang final dan NKRI pun sudah dijadikan harga mati, titik. Maka mari kita membangun kembali jatidiri bangsa dalam bingkai persatuan dan persaudaraan. Jati diri bangsa hanya dapat terbentuk melalui contoh perilaku pemimpin-pemimpin bangsa yang tangguh, mempunyai semangat perubahan, global dan transformational serta tetap memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Selamat Tahun Baru 2018.***

*) Gunawan Handoko, LSM PUSKAP (Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan) Wilayah Lampung ;