Beranda News Nasional Mendagri: Perpanjangan Izin FPI Terganjal AD/ART

Mendagri: Perpanjangan Izin FPI Terganjal AD/ART

154
BERBAGI
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian

TERASLAMPUNG.COM — Meskipun Menteri Agama Fachrul Razi telah memberikan surat izin rekomendasi untuk memperpanjang surat keterangan terdaftar Front Pembela Islam ke Kementerian Dalam Negeri, tetapi tidak mudah bagi FPI untuk melakukan perpanjangan izin. Sebab, kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavia, meskipun FPI sudah menandatangani surat di atas materai untuk setia terhadap negara dan Pancasila, masih ada masalah dengan AD/ART.

“Tapi problemnya di AD/ART [anggaran dasar dan anggaran rumah tangga]. Di AD/ART itu disampaikan bahwa visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan islam secara kafah di bawah naungan khilafah islamiah,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menganggap penerapan Islam secara sempurna dari sisi teori bagus teologinya. Akan tetapi sebelumnya FPI menggaungkan NKRI bersyariat.

Kalimat itu kemudian menjadi pertimbangan. Apakah yang dimaksud FPI adalah sistem seperti yang ada di Aceh.

Kata lain yang dipermasalahkan adalah khilafah. Bagi pemerintah ini sensitif karena jika mau diterapkan menjadi sistem negara, itu bertentangan dengan prinsip NKRI.

Tito menjelaskan bahwa visi misi inilah yang membuat pengertiannya kabur. Oleh karena itu pihaknya meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk mendalami ini.

“Ini sekarang sedang jadi kajian oleh Kemenag yang lebih memahami tentang apa terminologi keagamaan itu. Jadi sifatnya sekarang di sana, di kemenag untuk membangun dialog dengan FPI. Iya, kita tunggu saja seperti apa hasilnya,” jelasnya.

Bisnis

Loading...
BERBAGI
Artikel sebelumyaDinilai Sukses Bina UMKM, Gubernur Lampung Raih Anugerah Paramakarya 2019
Artikel berikutnyaPKS Minta Menteri ESDM Tunda Kenaikan Tarif Listrik
Portal Berita Lampung: Terkini, Independen, Terpercaya