Beranda Hukum Korupsi Mendagri Tegaskan 2.150 PNS Koruptor akan Dipecat

Mendagri Tegaskan 2.150 PNS Koruptor akan Dipecat

500
BERBAGI
Menteri Dalam Negeri,Tjahjo Kumolo

TERASLAMPUNG.COM — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan akan memecat 2.150 pegawai negeri sipil atau PNS yang terlibat korupsi. Hasil rapat koordinasi dengan Menteri Pembedayaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Nasional dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mereka akan diberhentikan secara tidak hormat.

“Sudah memiliki kekuatan hukum tetap sidang tipikor. Tapi sampai saat ini masih menerima gaji dan belum diberhentikan,” kata Tjahjo di Malang, Senin 10 September 2018. Sesuai Undang Undang, katanya, mereka layak diberhentikan dan dicabut hak normatifnya.

“Saat ini masih dipilah,” katanya. Mendagri dan Menpan, katanya, telah membahas secara detail, termasuk semua data telah dipegang. Untuk itu, akan dikeluarkan surat bersama Mendagri dan Menpan agar memiliki dan memenuhi kepastian hukum. “Mereka bersalah, dan memiliki kekuatan hukum tetap,” katanya.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat 2.674 PNS yang korupsi dan dipenjara, namun mayoritas masih berstatus PNS aktif. Dari 2.674 PNS koruptor, sebanyak 317 sudah diberhentikan dengan tidak hormat. “Sebanyak 2.357 di antaranya masih PNS aktif,” kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 4 September 2018.

Sebelumnya,Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk segera memberhentikan tidak dengan hormat pegawai negeri sipil (PNS) aktif yang menjadi terpidana perkara korupsi atau koruptor.

“Untuk pemblokiran berdampak pada proses kepegawaiannya seperti kenaikan pangkat, promosi, mutasi menjadi terhenti,” kata Juru bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Rabu, 5 September 2018.

Namun, kata Febri, pembayaran gaji para PNS itu tidak dapat dihentikan sampai adanya keputusan pemberhentian PNS tersebut. “Karena itu, seharusnya para PPK harus segera menindaklanjuti pemblokiran ini dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Kami minta para PPK tidak bersikap toleran atau kompromi dengan pelaku korupsi,” kata dia.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat ada 2.357 PNS aktif yang telah menjadi terpidana perkara korupsi. Data PNS itu pun telah diblokir BKN untuk mencegah potensi kerugian negara.

Tempo.co

Loading...