Beranda Teras Berita Mengapa Pengelola Tabloid “Obor Rakyat” Dijerat dengan UU Pers?

Mengapa Pengelola Tabloid “Obor Rakyat” Dijerat dengan UU Pers?

224
BERBAGI
Gunoto Saparie (dok pribadi)

Halo, Pak Polisi yang menjerat para tersangka kasus Obor Rakyat dengan UUPers. Mengapa Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F Sompie mengatakan inti dari pendapat dan pemikiran kedua ahli pidana yang dimintai penjelasan didasarkan atas ketentuan pada Pasal 63 UU KUHP soal asas hukum pengutamaan peraturan perundangan yang khusus (lex spesialis derogat legi generalis)?

Bukankah UUPers belum memenuhi syarat menjadi lex specialis? Bukankah paling tidak ada tiga syarat yang harus dipenuhi supaya suatu UU dapat dikategorikan sebagai lex specialis? Siapa sih sebenarnya dua saksi ahli yang Anda mintai keterangan?

Untuk menjadi lex specialis, bukankah rezim hukumnya harus sama? Misalnya sama-sama rezim hukum pidana. Itu berarti rezim hukum perdata tidak mungkin menjadi lex specialis terhadap rezim hukum pidana. Sedangkan UUPers rezim hukumnya tidak jelas karena berisikan berbagai rezim hukum seperti perdata, pidana, hukum acara, HAKI, Cyber-law dan lain-lain. Karena itu UUPers perlu disempurnakan supaya dapat dijadikan sebagai lex specialis terhadap KUHPidana.

Untuk menjadi lex specialis, bukankah harus ada satu perbuatan yang dilarang oleh dua aturan yang berbeda (vide Pasal 63 KUHPidana)? Jadi dikaitkan dengan UUPers harus ada satu perbuatan yang dilarang oleh UUPers, juga dilarang oleh KUHPidana. Sebagai contoh, larangan penghinaan yang diatur dalam KUHPidana juga harus diatur dalam UUPers. Tapi ternyata tindak pidana penghinaan hanya diatur oleh KUHPidana, tidak diatur oleh UUPers. Oleh karena itu, kalau ada pengaduan ke pihak kepolisian tentang penghinaan, mau tidak mau memakai Pasal 310 KUHPidana, karena tidak diatur dalam UUPers. Dari segi ini pun jelas sekali bahwa UUPers tidak memenuhi syarat untuk dijadikan lex specialis terhadap KUHPidana.

Ancaman hukuman UU bersifat lex specialis jauh lebih berat dari UU bersifat umum. Contohnya, Pasal 339 dan Pasal 340 KUHPidana. Atau UU Anti Korupsi dan UU Anti-terorisme terhadap KUHPidana, ancaman hukuman UU bersifat khusus tersebut jauh lebih berat dari ancaman hukuman UU bersifat umum (KUHPidana). Sedangkan UUPers seperti diketahui ancaman hukumannya maksimal dua tahun penjara atau denda paling banyak Rp500 juta.

Gunoto Saparie, wartawan, tinggal di Semarang 

Loading...