Beranda Views Analisis Menguji “Kebohongan” Dinas Kesehatan Lampung Soal ODP Virus Corona

Menguji “Kebohongan” Dinas Kesehatan Lampung Soal ODP Virus Corona

4004
BERBAGI
Kepala Dinas Kesehatan Lampung, dr. Reihana
Kepala Dinas Kesehatan Lampung, dr. Reihana

Oyos Saroso H.N. | Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG — Walikota Bandarlampung Herman HN menuduh Dinas Kesehatan Lampung bohong terkait data orang dalam pemantauan (ODP) virus corona. Menurut Herman HN, 542 warga Kota Bandarlampung yang dilansir Dinas Kesehatan Lampung sebagai ODP virus corona tidaklah benar.

“Data yang dirilis Dinkes Lampung itu bohong. Itu data orang umroh. Kita jangan bikin resah masyarakatlah,” kata Herman HN kepada para wartawan, usai memimpin rapat koordinasi kepala organisasi perangkat daerah dan para kepala sekolah, di Gedung Semergou, Kompleks Kantor Pemkot Bandarlampung, Senin, 16 Maret 2020.

Sebelumnya Dinas Kesehatan melansir ada 1.823 orang dalam pemantaun terkait virus corona. Sebanyak 542 di antaranya adalah warga Bandarlampung.

“Data sebanyak 542 orang Bandarlampung yang pulang umroh kok dimasukkan dalam pasien dalam pemantauan,” kata Herman HN.

Dinas Kesehatan Lampung dalam rilisnya pada 15 Maret  2020 menyebutkan pasien  yang termasuk “Orang Dalam Pemantauan (ODP)  sejak 27 Januari 2020 sampai tanggal 14 Maret 2020 sebanyak 4.822 orang.

Dari jumlah tersebut yang dinyatakan sehat sebanyak 2.999, sedangkan yang masih dalam pemantauan sebanyak 1.823 orang.

Dari 15 kabupaten/kota di Lampung, menurut Dinas Kesehatan Lampung hanya di Kabupaten Lampung Barat yang tidak ada ODP.

Sedangkan perincian jumlah ODP virus corona di  di 14 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Hanya KabupatePerinciannya: di Kota Bandarlampung  542 orang, Kabupaten Lampung Timur 398 orang, Lampung Tengah 174 orang, Lampung Selatan 134 orang, Kabupaten Tanggamus 114 orang, Lampung Utara 34 orang, Pesisir Barat 106 orang,  Pringsewu 96  orang, Pesawaran 63 orang, Kota Metro 48 orang, Waykanan 34 Jiwa, Tulangbawang Barat 26 orang, Tulangbawang 38 orang, dan Mesuji 16 orang.

Benarkah Kepala Dinas Kesehatan Lampung Bohong?

Pernyataan Herman HN bahwa Dinas Kesehatan Lampung bohong soal data ODP virus corona di Bandarlampung masih menjadi viral di media sosial hingga Selasa siang (17/3/2020).

Sejauh ini tidak ada tanggapan dari Dinas Kesehatan Lampung atau Pemprov Lampung. Pada Senin malam (16/3/2020), Dinas Kesehatan Lampung kembali merilis data yang sama dengan data 15 Maret 2020. Di sini bisa ditarsirkan bahwa Dinas Kesehatan Lampung atau Pemprov Lampung tidak mau terjebak dalam debat kusir yang tidak perlu.

Bagaimana kalau ternyata Dinas Kesehatan Lampung bohong? Untuk mengujinya sebenarnya sangat mudah. Pertama, tentu kita harus tahu memahami istilah-istilah penanganan virus corona yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Istilah mendasar yang harus diketahui terkait data yang dilansir Dinas Kesehatan Lampung setidaknya ada dua. Yaitu orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).

Kedua, kita harus tahu dari mana Dinas Kesehatan Lampung mendapatkan data ODP dan PDP dan memastikan apakah data itu valid atau tidak.

Kalau kita berselancar di laman Kementerian Kesehatan, istilah ODP dan PDP sebenarnya sudah sangat jelas. Kemenkes dalam laman resminya menyatakan, tidak semua orang yang diduga atau suspek Covid-19 akan confirm positif Covid-19.

Ada perbedaan antara ODP dan PDP. ODP adalah adalah semua orang yang masuk ke Indonesia baik WNI maupun warga negara asing (WNA) yang berasal dari negara yang sudah diyakini terjadi penularan antarmanusia.

Sedangkan Pasien Dalam Pengawasan atau PDP adalah orang dalam pemantauan (ODP) itu sakit dengan gejala yang mengarah ke influenza sedang atau berat seperti batuk, flu, demam, dan gangguan pernapasan.

Menurut Kemenkes, PDP harus dirawat. Namun, Sesditjen Pencegahan dan Pengendalian penyakit, Kemenkes dr. Achmad Yurianto, pasien dalam pengawasan (PDP) belum tentu layak diduga atau suspect terjangkit virus corona (Tirto.id, 5 Maret 2020).

Menurut Yurianto, jika PDP ada keyakinan memiliki riwayat kontak dengan orang lain yang confirm positif Covid-19,  maka dia menjadi “berstatus” suspect virus corona. Setelah dinyatakan suspect, maka pasien tersebut harus menjalani pemeriksaa spesimen.

Virus Corona di Arab Saudi dan Jamaah Umroh

Pada awal Maret 2020 lalu, Kemenkes hanya menyebutkan beberapa negara yang patut diwaspadai karena diyakini telah terjadi penularan antarmanusia. Antara lain China, Korea Selatan, Jepang, Iran, Italia, Singapura, dan Malaysia. Artinya, WNI dan WNA yang baru dari negara-negara tersebut otomatis akan masuk daftar ODP.

Pemantauan dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila ODP itu sakit sehingga bisa dengan segera dilakukan pengecekan. Namun, dalam perkembangannya kemudian penularan virus corona antarmanusia juga terjadi di negara-negara lain, termasuk Arab Saudi.

Hingga 16 Maret 2020, di Arab Saudi tercatat 118 kasus COVID-19. Sebanyak 15 di antaranya adalah kasus baru. Hal itu memaksa Kerajaan Arab Saudi menutup sejumlah pusat perbelanjaan, restoran, dan kafe — kecuali toko bahan makanan dan apotek. Penutupan juga berlaku untuk taman, toko, dan kedai kopi.

Beberapa pasien terinfeksi corona termasuk pekerja dari Indonesia dan Filipina yang saat ini menjalani karantina di Riyadh. Sementara lima kasus lainnya dilakukan karantina di Qatif.

Karena telah banyak kasus postif penularan antarmanusia virus corona di Arab Saudi, dengan mengacu pada protokol penanggulangan virus corona dan menjadi acuan Kemenkes, maka wajar saja jika WNI yang baru pulang dari Arab Saudi atau warga Arab Saudi yang masuk ke Indonesia otomatis menjadi ODP. Itulah sebabnya, daerah-daerah lain di Indonesia juga memasukkan warga yang baru pulang ibadah umroh masuk daftar ODP.

Apakah mereka sakit? Belum tentu.  Kriteria ODP adalah orang sehat baik itu WNI maupun WNA yang memiliki riwayat perjalanan ke/dari negara terjangkit Covid-19 pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala.

Sampai di sini sebenarnya jelas: asalkan data ODP yang dirilis Dinas Kesehatan valid (dari Kantor Keimigrasian), Kemenkes memang harus mengungkapkan fakta ODP apa adanya. Jadi, untuk menentukan ODP atau tidak datanya bukan diambil dari rumah sakit. Sebab, sudah pasti pihak rumah sakit hanya akan punya data ODP yang sakit dan dirawat kemudian “naik status” menjadi PDP.

Loading...