Beranda Hukum Korupsi Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta

Menteri KKP Edhy Prabowo Ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta

2958
BERBAGI
Penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo oleh KPK di Bandara Soekarno Hatta, Rabu dini hari (25/11/2020). Foto: Istimewa via detik.com

TERASLAMPUNG.COM–Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo ditangkap KPK, di Bandara  Soekarno-Hatta sepulang dari Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat, Rabu dini hari (25/11/2020) sekitar pukul 01.23 WIB. Penangkapan Menteri KKP terkait dugaan korupsi ekspor benur.

“Benar (ditangkap). Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyelidik KPK. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan sikap. Perkembangannya nanti kami informasikan lebih lanjut,”  kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Rabu (25/11/2020).

Selain Edhy Prabowo, KPU juga menangkap Iis Rosita Dewi (istri Edhy) dan beberapa pegawai KKP. Mereka kemudian  dibawa ke Gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan untuk diperiksa.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron juga membenarkan ihwal penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo.

“Iya betul (Menteri KKP) ditangkap,” kata Ghufron.

Ekspor Benur, Kebijakan ‘Kontroversial’

Menteri KKP Edhy Prabowo termasuk salah satu menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo yang kontroversial. Terutama saat ini menganulir kebijaan larangan mengekspor benih (benur) lobster pada era Kementerian KKP dipimpin Susi Pudjiastuti. Tidak hanya mendapatkan kritikan publik, Edhy pun dikritik keras Susi Pudjiastuti.

Belakangan terendus ada indikasi monopoli dalam ekspor benih lobster tersebut. Indikasi itu ditemukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur, mengatakan pihaknya sampai saat ini masih melanjutkan penelitian terkait dugaan monopoli perusahaan freight forwarding (jasa pengangkutan dan pengiriman) ekspor benih lobster atau bibit bening lobster (BBL).

Menurutnya penelitian dilanjutkan setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saat ini masih di tingkat penelitian. Belum ada keputusan untuk apakah dilanjutkan atau diangkat ke penyelidikan,” kata Deswin Nur, seperti dilansir Tempo.co, Rabu  25 November November 2020.

Deswin mengatakan pihaknya masih akan mengundang pihak-pihak terkait untuk menguatkan bukti. Tanpa menyebutkan secara spesifik nama-nama yang akan dipanggil, Deswin menyatakan pihak tersebut mencakup perwakilan pelaku usaha hingga pengambil kebijakan.

Penelitian KPPU sebelumnya berangkat dari laporan asosiasi yang bergerak di bidang industri BBL. Asosiasi menyatakan eksportir saat ini hanya bisa mengirimkan komoditasnya lewat satu badan usaha logistik.

Titiknya pun diatur melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Perbuatan ini disinyalir membuat tarif ekspor menjadi mahal. KPPU pun memanggil asosiasi seperti Pengusaha Kelautan dan Perikanan Indonesia (APKPI) dan Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (ABILINDO).

TIM/DBS/TEMPO/Detik.com