TAJUK  

Pilgub Lampung: Setelah Amalsyah Mundur

Bagikan/Suka/Tweet:

AMALSYAH Tarmizi-Gunadi Ibrahim, pasangan bakal calon Gubernur Lampung yang diusung Partai Gerindra, resmi mengundurkan diri dari pencalonan Gubernur Lampung. Mereka mengembalikan berkas pencalonannya di KPUD Lampng, Kamis (23/1/2014).

Amalsyah dan Gunadi Ibrahimm datang ke kantor KPU Lampung, Jl, Gajahmada Bandarlampung Kamis, (23/1/2014) untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai bakal calon gubernur. Ketua KPU Lampung, Nanang Trenggono, mungkin tersenyum getir menerima pengunduran diri bakal calon gubernur itu.

Formalnya, mereka mengaku hanya menarik berkas pencalonan.Namun, secara politik, itulah tamparan mahapedas bakal calon gubernur kepada KPU  Lampung.  Itulah puncak ‘kekesalan’ mantan Komandan Koresm Garuda Hitam itu terhadap kinerja KPU Lampung. KPU Lampung, sebagaimana publik Lampung tahu, sudah tiga kali memundurkan jadwal pemilihan gubernur (Pilgub). Rencana awal Pilgub akan digelar pada 2 Oktober 2013. Karena Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. tidak menganggarkan, maka jadwal diundur pada 2 Desember 2013.

Mematok tanggal itu,  rupanya belum ada kata sepakat antara KPU Lampung dengan Gubernur. Keduanya terlibat perang dingin dan saling meniadakan. Lucunya, KPU Lampung pun terlampau yakin menetapkan tanggal, sementara secara faktual ketergantungannya kepada Gubernur soal penganggaran masih besar.

Ketika jadwal Pilgub diundur lagi menjadi pada 27 Februari 2014, sebagian publik Lampung sudah ada yang mulai yakin Pilgub akan terlaksana. Itu karena kebekuan hubungan KPU Lampung dengan Gubernur Sjachroedin Z.P. mulai mencair. Namun, sebagian besar publik geleng-geleng kepala: bagaimana mungkin menggelar Pilgub sementara uang tidak di tangan? Toh Gubernur Sjachroedin juga belum menunjukkan sikap yang tegas bahwa uang untuk menggelar Pilgub memang benar-benar sudah ada. Kalau pun Gubernur berbaik hati dan mengatakan ‘ada duit’, dari pos mana sumber uang itu? Menyalahi aturan hukum atau tidak?

Lagi pula, bukankah waktu antara Desember 2013 dengan Februari 2014 terlalu mepet? Mungkinkah dalam waktu dua bulan KPU mampu mencetak surat suara dan mendistribusikannya? Kalau mampu, bagaimana proses tendernya? Tidaklah mungkin untuk mengerjakan proyek pengadaan surat dan kotak suara yang nilainya sangat besar tanpa tender. Penunjukan langsung hanya akan mempermulus jalan para komisioner digiring ke ruang proses hukum.

 

Hingga menjelang akhir Januari 2014 , KPU Lampung belum juga memastikan bahwa Pilgub bisa digelar 27 Februari 2014. Itulah yang membuat Amalsyah membulatkan tekad mundur sebagai bakal calon gubernur. Logika Amalsyah tidak salah: kalau arah yang dituju tidak jelas, mengapa mesti seolah-olah berjalan sementara sejatinya hanya terus-terus mogok di tempat? Padahal, kita tahu untuk jalan di tempat pun bagi seorang bakal calon wakil gubernur perlu ongkos.Ongkos yang mungkin dihitung sebagai modal sosial untuk sosialisasi menuju kursi Gubernur.

Setelah Amalsyah-Gunadi Ibrahim mundur dan KPU Lampung tidak juga meyakinkan ada pemilihan gubernur hingga Februari 2014, tak ada jalan lain lagi bagi para calon yang bersetia menunggu Godot untuk mengikuti langkah Amalsyah-Gunadi. Sementara bagi KPU Lampung, secara moral mestinya juga mundur karena gagal menjalankan tugasnya. Namun, bagi KPU Lampung soal mundur tidak semudah itu. Sebab, calon komisioner baru belum ada, sementara Pilpres dan pemilu legislatif sudah di depan mata.

Dalam posisi seperti itu, tentu saja, sungguh sangat tidak mengenakkan. Belum lagi kalau pascagagalnya pelaksanaan Pilgub Lampung itu ada gelombang besar yang menuntut para komisioner bertanggung jawab secara hukum karena dinilai membohongi para bakal calon gubernur.

Untuk semua drama yang sangat wagu dan tidak elok ditonton itu, siapa yang salah? Yang salah, meminjam istilah kolumnis Sunardian Wirodono, adalah rakyat yang bodoh. Yang salah adalah saya, dan mungkin Anda, semua warga Lampung yang melek dan punya telinga yang bisa dipakai untuk mendengar jernih suara hujan tetapi mandah pada kemauan satu-dua-tiga-empat elite saja.

Yang paling benar, sudah tentu, adalah Gubernur Lampung Sjachroedin ZP. Ya, Gubernur Lampung yang markotop sebagai pujaan hati rakyat Lampung: sosok yang sukses membangun Lampung, merakyat,  tegas, jujur, baik hati, tidak sombong, dan rajin menabung…

Oyos Saroso H.N.