Menunggu RSUD Way Kanan Membuat Masyarakat Tersenyum

  • Bagikan
RSUD Z.A. Pagaralam Way Kanan
RSUD Z.A. Pagaralam Way Kanan

Gatot Arifianto*

Gelantung mendung di langit Kabupaten Waykanan Provinsi Lampung pada pertengahan September 2013 mengingatkan geram sejumlah pihak pada buruknya pelayanan RSUD Zainal Abidin Pagaralam.

Buruknya pelayanan dan minimnya infratruktur RSUD Z.A. Pagaralam menjadi timpang dengan kucuran dana APBD pada tahun 2013 yang mencapai Rp17,464 miliar.

RSUD Z.A. Pagaralam, kata Ketua LSM Forum Masyarakat Waykanan Bersatu, Juanda Ariyanto, di Blambangan Umpu, sekitar 220 km sebelah utara Kota Bandarlampung, Senin, memang sangat “luar biasa”.

Dari obat-obatan hingga etika sumber daya manusianya perlu ditingkatkan.

Juanda menuturkan beberapa waktu lalu Munaji, warga Kampung Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu datang ke rumah meminta bantuan agar Sukiyo, mertua lelakinya bisa lekas berobat ke RSUD.

Sudah enam bulan Sukiyo yang tinggal di Kampung dan Kecamatan Waytuba  meminta dioperasi namun selalu kandas. Ditolak-tampik terus oleh pihak RSUD Z.A. Pagaralam. Benjolan semula kecil ingin dioperasi akhirnya menjadi sebesar telur.

“Ternyata masalahnya harus ada konsultasi beberapa dokter, yakni dokter bedah, penyakit dalam dan yang menangani pembiusan. Ketiganya ternyata tidak pernah berkomunikasi. Ketika saya menjembataninya, baru bisa dilakukan operasi,” ujar Juanda mencontohkan minus pelayanan RSUD Z.A. Pagar Alam.

Tidak bagusnya pelayanan di salah satu institusi kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Waykanan yang merupakan daerah pemekaran Kabupaten Lampung Utara tahun 1999 itu juga dialami Nur Halimah, warga Kampung Sri Rejeki, Kecamatan Blambangan Umpu.

Jumat (3/5/13) sekitar pukul 18.00 WIB, matahari beringsut memasuki langit malam ketika perempuan berperut buncit itu mulai mengalami pendarahan.

Namun demikian, Halimah yang berangkat dari kampung dengan membawa Rp50 ribu hasil menjual gabah baru panen sebagai bekal melahirkan itu, dirinya disuruh menunggu sampai malam Senin atau dua hari lagi atau Minggu (5/5/13) malam untuk dioperasi karena tidak ada benang untuk menjahit bagian tertentu tubuhnya pasca melahirkan nantinya.

“Awalnya saya masuk Puskesmas Blambangan Umpu. Tapi karena dua jam lebih tidak ada tambahan bukaan sekalipun diberi obat, akhirnya saya dirujuk petugas medis ke RSUD Z,A, Pagaralam,”  ujar Halimah.

Entah bidan atau perawat, sesampai di ruang opname, ada salah satu dari mereka berteriak ketus memintanya untuk tidak mengejan atau menahan napas. Seorang ibu, kerabat pasien lain di RSUD itu tidak tega melihat dan selanjutnya memegangi tangan Halimah.

Namun, ada hardikan ketus keluar dari mulut oknum tenaga medis RSUD milik Pemerintah Kabupaten Waykanan yang masih termasuk satu dari 183 kabupaten/kota tertinggal di Indonesia itu.

“Jangan dibantu, jangan dibantu! Dibilang jangan ngeden-ngeden kok ngeyel!” ujar istri Mislan, mengisahkan pengalaman pahit dialaminya di RSUD Z,A, Pagaralam yang memiliki 107 perawat dan bidan, 10 dokter internship, lima dokter umum serta enam dokter spesialis terdiri dari lima Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan satu tenaga kontrak itu.


Harapan Perubahan

“Puntul-puntulan besi, yén sangih dadi mangan“, demikian salah satu aforisma Bali berarti: setumpul-tumpulnya besi, apabila diasah akan menjadi tajam juga.

Secara makna, ungkapan itu mengajarkan sebodoh-bodohnya orang kalau mau belajar akan menjadi pandai juga. Tapi selain makna, jelas tergambar perubahan dalam peribahasa itu. Perubahan dari tumpul menjadi tajam yang terjadi karena kemauan.

Lantas, adakah hal semacam itu pada diri mereka yang mengelola Lembaga Tekhnis Daerah dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Waykanan No 5 Tahun 2008 yang mempunyai kewenangan luas dalam melaksanakan berbagai program kesehatan itu?

“Perlu dukungan semua pihak untuk perbaikan pelayanan di RSUD Z.A. Pagaralam,” ujar Raden Heru Susanto, direktur institusi bertipe C yang terletak di jalan lintas tengah (Jalinteng) Sumatera Kecamatan Blambangan Umpu itu menjelaskan.

BACA JUGA:   Birokrasi dan Meritokrasi: Memperkuat Undang-Undang ASN

Di dalam RSUD Z.A. Pagaralam yang satu, ada dua bagian, yakni struktural dan fungsional. Fakta yang ada, kata Heru menjelaskan kendala, ialah mengenai SDM. Kuantitas dan kualitas belum terpenuhi untuk mewujudkan pelayanan kesehatan prima.

Persoalan lain, peralatan laboratium yang rusak, genset yang membutuhkan biaya tinggi jika mati lampu, juga faktor air yang menambah kekisruhan kebutuhan mandi cuci kakus atau MCK di RSUD ZA Pagaralam.

Selain itu, ujar dia lagi, kebutuhan akan obat belum terpenuhi. Seharusnya Rp1,2 miliar dalam setahun kendati idealnya tersedia Rp1,8 miliar untuk kebutuhan 18 bulan.

“Anggaran obat di RSUD Z.A. Pagaralam tahun 2011 hanya Rp400 juta, lalu di tahun 2012 Rp600juta. Dampaknya, di tahun-tahun awal ketersediaan obat sudah kosong. Untuk menutupi itu, kami bahkan sempat utang Rp300 juta supaya kebutuhan obat masyarakat bisa terpenuhi,” kata dia lagi.

Diambil rata dari triwulan-triwulan akhir 2012 sampai awal 2013, demikian Heru menjelaskan, kebutuhan obat di institusi yang dipimpinnya menggantikan Dwi Sunarjadi mulai 28 Desember 2012 itu ialah Rp100 juta.

“Ada persoalan struktural yang tidak mampu melengkapi fungsional yang juga tidak mampu memfasilitasi, melengkapi serta melakukan advokasi publik dan pendekatan dengan pihak pemerintah,” ujar Wakil Ketua DPRD Yozi Rizal menanggapi pernyataan Heru.

Yozi meminta RSUD Z.A. Pagaralam dapat memperbaiki pelayanan secara optimal kepada masyarakat setempat.

“Kita semua tentu ingin perubahan, sehingga RSUD Waykanan harus bisa memberikan kepuasan bagi pasien dengan pelayanan yang optimal. Orang sakit ingin sehat, bukan sebaliknya, semakin sakit,” ujar Yozi.

Harapan perbaikan pelayanan teknis dan nonteknis di institusi yang berdiri di atas lahan seluas 7 hektare itu bisa terwujud tidak hanya datang dari LSM, masyarakat, dan legislatif. Namun juga dari para jurnalis yang bertugas di daerah paling utara di Provinsi Lampung tersebut.

***

 

Puluhan jurnalis tergabung dalam Front Solidaritas Peduli Profesi (FSPP)
menggelar aksi di RSUD ZA Pagarlam, DPRD dan Dinas Kesehatan Kabupaten
Waykanan, di Blambangan Umpu, Lampung, Senin (11/2/13). Aksi dilakukan
sehubungan seorang perawat pada Kamis (7/2/13) dituding melecehkan
profesi pewarta dengan pernyataan: “Wartawan taik kucing!” selain dugaan
pengusiran pasien oleh pihak RSUD ZA Pagarlam

Senin (11/2/13), puluhan jurnalis tergabung dalam Front Solidaritas Peduli Profesi (FSPP) menggelar aksi di RSUD, DPRD dan Dinas Kesehatan Kabupaten Waykanan menyusul seorang perawat bernama Novita Sari pada Kamis (7/2/13) dituding telah melecehkan profesi pewarta dengan pernyataan: “Wartawan taik kucing!”

Di siang terik itu, puluhan pewarta dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Waykanan,  Kelompok Kerja Wartawan Waykanan (Pokjawan) dan Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI) Waykanan membentangkan kertas karton dengan berbagai tulisan, seperti “Insan Pers Bukan Taik Kucing”, “Tindak Tegas Pelaku Pelecehan Terhadap Pers”, dan “Audit Anggaran RSUD Waykanan”, sambil menyerukannya dengan lantang.

“Tidak ada perkembangan pelayanan dan kemajuan pembangunan kesehatan dengan kenyataan seperti itu! RSUD ZA Pagaralam juga masih menunjukkan diri sebagai ahli rujuk pasien ke klinik swasta yang tenaga medisnya mengambil dari RSUD ZA Pagaralam sendiri. Pekerjaan rumah itu harus secepatnya diselesaikan!” ujar Ketua KOWAPPI Waykanan, Ali Udin.

Menanggapi semua itu, Heru menyatakan menyambut baik dan menganggapnya sebagai pemacu untuk perbaikan di RSUD ZA Pagaralam yang antara lain memiliki fasilitas instalasi gawat darurat pelayanan 24 jam, meliputi unit gawat darurat (UGD), laboratorium, farmasi, dan ambulance itu.

Anggaran dan Pengawasan

Pemerintah Kabupaten Waykanan berupaya meningkatkan kualitas kesehatan menjadi program prioritas guna menciptakan masyarakat sejahtera dan produktif.

BACA JUGA:   Jerat Hukum bagi Pejabat Humas dan Kominfo

Pada berbagai kesempatan, Bupati Bustami Zainudin yang menetapkan Senin sebagai Hari Kesehatan Bangkit menegaskan bidang kesehatan merupakan program prioritas daerah bermotto “Ramik Ragom” yang berarti beragam itu.

Bustami yang secara resmi menjadi Bupati Waykanan 23 Agustus 2010 bersama Wakil Bupati Raden Nasution Husin itu menjelaskan, tujuan pembangunan kesehatan adalah terselenggara upaya kesehatan masyarakat yang adil, merata, terjangkau dan bermutu.

Alokasi APBD bagi RSUD Z.A. Pagaralam yang memiliki instalasi rawat inap kelas III dan VIP serta instalasi rawat jalan yang pelayanan medis spesialisnya meliputi poliklinik penyakit dalam, bedah, kebidanan dan penyakit kandungan pada 2012 hampir Rp10 miliar.

“Dana itu terdiri dari belanja tidak langsung Rp5,287 miliar, lalu belanja tidak langsung Rp4,644 miliar,” ujar Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Waykanan Edward Anthony menjelaskan anggaran bagi institusi yang memiliki pelayanan medis umum meliputi poliklinik umum dan gigi tersebut.

Lalu pada 2013, alokasi APBD bagi RSUD Z.A. Pagaralam yang memiliki instalasi penunjang medik seperti laboratorium, radiologi, farmasi, ambulans, fisoterapi, pemeliharaan sarana rumah sakit dan kamar jenazah itu mengalami peningkatan signifikan. Ada tambahan sekitar Rp6 miliar lebih dari tahun sebelumnya sehinga menjadi Rp17,464 miliar.

Dana sebesar itu, kata Edward, untuk belanja langsung Rp10,988 miliar, sementara untuk belanja tidak langsung Rp6,475 miliar.

Menurut Edward  alokasi dana untuk gaji keseluruhan dokter di tahun 2013 Rp1,311 miliar. Lalu untuk paramedis, tetap, Rp204 juta per tahun. Total alokasinya tercatat sekitar 2.06 persen dari APBD Waykanan 2013, Rp775,8 miliar, yang disahkan DPRD setempat pada Senin (26/11/12).

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, Neneng Rahmadin, mengaku cukup prihatin melihat kondisi fisik RSUD Z.A. Pagaralam itu berharap sederhana, APBD yang tidak terlalu besar digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

“Ketika ada satu kasus di RSUD Z.A. Pagaralam dilaporkan masyarakat dan lembaga tertentu, Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu tentu merespon. Karena tanpa ada itu pun, kita memang ada pengawasan,” ujar Neneng.

Bagi Kabupaten berpenduduk sekitar 472.918 jiwa yang tersebar di 222 kampung/kelurahan di 14 kecamatan itu, Rp100 juta untuk kebutuhan obat di RSUD Z.A. Pagaralam tentu tidak besar.

Meski almarhum Chrisye meyakini mendung tak berarti hujan. Tapi lazimnya, mendung akan menurunkan hujan. Hujan yang semoga mampu menghapus lekatan kelam pelayanan buruk RSUD Z.A. Pagaralam.  Hujan yang semoga bisa menjernihkan pikiran dan hati manajemen RSUD Z.A. Pagaralam untuk senantiasa mengabdi pada negeri. Hujan yang mungkin akan meluruhkan paradigma percaya masyarakat setempat kepada legislatif selaku wakilnya terkait pengawasan anggaran, termasuk pula pada yudikatif, juga eksekutif, mengingat, APBD dan APBN milik masyarakat bangsa Indonesia yang harus diawasi penggunaannya supaya lempang dan tidak ada penyelewengan.

“Salah pai ampai pandai, cadang pai ampai helau,” kata masyarakat Lampung. Artinya: salah dulu baru tahu, rusak dulu baru bagus. Maknanya, orang yang menginginkan kebaikan harus berani berbuat (mencoba) lebih dulu. Walaupun pada awalnya sering mengalami kesalahan akhirnya akan ditemukan cara tepat untuk memperbaikinya.

Suatu fase yang kiranya telah dilalui RSUD Z.A. Pagaralam yang dipimpin Edwin Rusli mulai 16 Oktober 2006 hingga digantikan Dwi Sunarjadi 16 Februari 2012 dan berdiri pada 2005 itu untuk membuat masyarakat menarik bibir, tersenyum, karena pelayanan kesehatan optimal diberikan.

*Tercatat sebagai Wartawan Muda di Dewan Pers dengan Nomor ID 3464

  • Bagikan