Beranda Views Opini Menyoal Keseriusan Pemerintah dalam Isu Publik

Menyoal Keseriusan Pemerintah dalam Isu Publik

461
BERBAGI
Ketua AJI Bandarlampung, Hendry Sihaloho. Foto: Juwendra Asdiansyah

Hendry Sihaloho
Jurnalis, Ketua AJI Bandarlampung

AKHIR November lalu, saya menghadiri diskusi publik bertajuk “Menakar Kebebasan Berpendapat di Bumi Ruwa Jurai”. Diskusi tersebut bagian dari pelantikan dan pengukuhan pengurus LBH Pers Lampung Periode 2020-2023.

LBH Lampung mengundang sejumlah pihak untuk menjadi narasumber diskusi. Mereka antara lain akademisi Universitas Lampung (Unila) Prof Wahyu Sasongko, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik), dan Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Purwadi Arianto. Ketiganya absen.

Nunik tidak bisa datang karena mengambil cuti untuk mengikuti kampanye pilkada. Purwadi juga tidak dapat hadir. Keduanya mengutus anak buah untuk mengisi diskusi tersebut. Sementara, Wahyu dalam kondisi kurang prima.

Ketika diskusi, Helman Taufik dari Biro Hukum Pemprov Lampung yang mewakili Nunik menyatakan tidak bisa mengambil kebijakan. Pernyataan ini menanggapi pertanyaan ihwal tindakan konkret Pemprov Lampung dalam menjaga dan melindungi kebebasan berpendapat-berekspresi.

Demikian pula utusan Polda Lampung dari Bidkum, AKBP I Made Kartika. Made tidak tahu banyak soal pembubaran acara menonton bareng film “Kucumbu Tubuh Indahku” di Gedung Dewan Kesenian Lampung, Selasa, 12/11/2019. Ia juga tidak dapat menjawab secara gamblang ketika ditanya perkembangan kasus teror dan peretasan terhadap pengurus Unit Kegiatan Penerbitan Mahasiswa (UKPM) Teknokra Unila.

Bukan baru kali ini saya mendengar perwakilan pemerintah menyatakan, “Saya bukan pengambil kebijakan.” Saat diskusi “Mengenang 31 Tahun Peristiwa Talangsari” pada 7 Februari 2020, Hermansyah Saleh dari Kesbangpol Lampung juga menyampaikan hal serupa. Ia tidak bisa memberi kepastian ketika pertanyaan mengenai langkah pemerintah.

Kemudian, pada diskusi daring “Mengurai Sengkarut Kekerasan Seksual di Lampung Timur”, 16 Agustus lalu, pihak pemerintah memilih absen. Begitu pula diskusi publik secara virtual bertajuk “Memutus Rantai Kekerasan Seksual: Apa Sikap NGO di Lampung?” pada 23 Agustus 2020. Tak satu pun wakil/utusan Pemprov Lampung yang datang.

Diskusi serial ini digelar Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Lampung, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Bandar Lampung, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung. Penyelenggaraan diskusi itu merespons kasus kekerasan seksual terhadap anak yang baru lulus sekolah dasar di Lampung Timur. Kasus ini tengah disidangkan Pengadilan Negeri (PN) Sukadana. Terdakwanya, Dian Ansori, anggota Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Lampung Timur-pendamping penyintas yang sedang menjalani pemulihan akibat diperkosa pamannya sendiri.

Semula, pihak panitia meminta kesediaan Nunik untuk menjadi narasumber diskusi. Namun, Nunik mendelegasikan kepada Theresia Sormin-waktu itu masih menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Lampung. Kemudian, Theresia memberikan delegasi kepada bawahannya. Namun, yang bersangkutan tak bersedia dengan alasan bukan pengambil kebijakan. Ujungnya, tak ada wakil pemerintah pada kedua diskusi tersebut.

Saya tidak tahu mengapa pemerintah tidak hadir-kalaupun hadir mengutus yang tak punya otoritas-dalam diskusi-diskusi tersebut. Apakah karena isu pada diskusi itu akan mengkritisi pemerintah? Bukankah kritik, evaluasi, dan masukan perlu dalam merumuskan kebijakan publik?

Ketidakhadiran dan utusan yang tak otoritatif pada diskusi-diskusi tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam merespons isu publik. Sebagai pengampu kebijakan, pemerintah seyogianya memerhatikan kepentingan warga negara, terutama mereka yang lemah dan marginal. Bukankah mengikutsertakan semua kepentingan dalam merumuskan kebijakan salah satu ciri pemerintahan yang baik?

Selain itu, eksekutif perlu memahami hakikat diskusi. Ia menjadi semacam ruang yang menjembatani warga dengan pengambil kebijakan. Juga bentuk kontrol dan menjaring masukan. Secara sederhana, diskusi memotong rantai birokrasi untuk bertemu pihak otoritas.

Hal lain adalah wakil eksekutif mesti menyadari posisinya. Artinya, ketika berdiskusi, Anda berbicara atas nama pemerintah, bukan individu. Karena itu, wakil pemerintah tidak bisa bilang tak tahu. Juga menyampaikan kalimat andalan: “Saya bukan pengambil kebijakan.”

Perlu diketahui, peserta diskusi membawa harapan saat bertemu Anda. Bayangkan, korban Talangsari jauh-jauh dari Lampung Timur menghadiri diskusi di Bandar Lampung untuk kepastian dan kejelasan akan kasusnya. Mereka memendam asa akan keadilan yang tak kunjung datang.

Demikian pula diskusi soal kekerasan seksual. Mereka yang hadir tentu ingin tahu sikap eksekutif. Apa yang dilakukan pemerintah? Bagaimana kebijakan perlindungan perempuan dan anak-anak-orang yang rentan menjadi korban kekerasan seksual?
Saya tak tahu apa pertimbangan pemerintah mengirim utusan yang tidak otoritatif menghadiri diskusi.

Pemimpin yang baik tentu memanfaatkan berbagai ruang agar perencanaan dan perumusan kebijakan mengakomodasi setiap lapisan masyarakat.
Lebih dari itu, diskusi sebenarnya salah satu metode aspirasi ihwal menetapkan kebijakan publik. Justru informasi dari masyarakat terbilang penting. Sebab, wawasan, pengetahuan, dan penguasaan pembuat kebijakan ihwal persoalan publik terkadang terbatas.

Dalam konteks kebijakan, masyarakat berhak menyampaikan pandangan. Keseriusan pemerintah dalam merespons berbagai persoalan justru dapat membangun kepercayaan publik. Lalu, sejauh mana keseriusan pemerintah dalam menyikapi isu-isu publik?

*Catatan: Artikel ini pandangan pribadi, tidak mewakili organisasi.