Beranda Hukum Merasa Dirugikan, Bakal Calon Walikota Bandarlampung Laporkan Tempo ke Mabes Polri

Merasa Dirugikan, Bakal Calon Walikota Bandarlampung Laporkan Tempo ke Mabes Polri

250
BERBAGI
Maruly Hendra Utama manunjukkan majalah Tempo di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Sabtu (11/7). Foto: tempo.co

JAKARTA, Teraslampung.com — Laporan utama majalah Tempo tentang dugaan kriminalisasi KPK yang dilakukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto membuat  bakal calon Walikota Bandarlampung yang pernah mendaftar di DPD PDIP Lampung, Maruly Hendra Utama, gerah. Sabtu siang (11/7/2015) ia mengadukan Tempo ke Bareskrim Mabes Polri.

Kader PDIP (?) yang juga dosen FISIP Universitas Lampung itu datang ke Mabes Polri dengan membawa sejumlah berkas. Antara lain  majalah Tempo dan kompilasi salinan percakapan penyadapan yang ditengarai dilakukan Sekjen  PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan anggota Divisi Hukum PDI Perjuangan, Arteria Dahlan.

Maruly melaporkan Tempo karena laporan utama majalah tersebut diklaim telah merugikan dirinya.

“Berhubung ini menjelang pilkada serentak dan PDIP mengusung saya, saya harus membersihkan nama partai,” kata Maruly, seperti ditulis tempo.co , Sabtu (11/7).

Maruly melaporkan tim redaksi majalah Tempo atas tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong serta fitnah. Maruly tak terima partai yang akan mengusungnya dalam pilkada serentak tersebut dianggap merencanakan kriminalisasi terhadap sejumlah pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Efek berita ini, terkesan bahwa PDI Perjuangan anti-pemberantasan korupsi dan anti-KPK. Ini merugikan partai,” katanya.

Laporan utama majalah Tempo edisi 13-19 Juli 2015  memuat tulisan dugaan kriminalisasi yang dilakukan politikus PDI Perjuangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam laporan tersebut dibeberkan sejumlah transkrip percakapan orang yang diduga Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dengan orang yang ditengarai anggota Divisi Hukum PDI Perjuangan, Arteria Dahlan; Direktur Kriminal Umum Kepolisian Daerah Yogyakarta Komisaris Besar Karyoto; dan mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Abdullah Makhmud Hendropriyono.

Tempo juga melansir percakapan Hasto dengan orang yang diduga Presiden Direktur PT Maknapedia Pusaran Utama Anton Dwisunu Hanung Nugrahanto dan orang dekat Budi Gunawan. Rekaman percakapan itu menjadi bukti dugaan kriminalisasi KPK, meski pimpinan lembaga tersebut membantahnya.

Meski Mabes Polri menerima pengaduan Maruly, belum dipastikan apakah Polri akan menindaklanjuti laporan tersebut.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, sesuai UU Pers pangaduan terhadap majalah Tempo seharusnya ditujukan ke ke Dewan Pers. Sebab, menurut Jenderal Badrodin, permasalahan yang diadukan Maruly itu berkaitan dengan isi berita.

“Tapi, kadang masyarakat kan tidak mau repot. Makanya lapornya ke polisi.Ya, kami juga tidak bisa menolak,” kata Badrodin kepada Tempo.

“Kalau laporannya ke polisi, kami akan berkoordinasi dengan Dewan Pers. Apakah ada unsur pidananya atau tidak. Kalau tidak, cukup diselesaikan ke Dewan Pers,” Badrodin menambahkan.

Sementara itu, mantan Kepala Badan Intelijen Negara, A.M. Hendropriyono, yang selama ini disebut-sebut sebagai keluarga dekat Maruly (Maruly kabarnya keponakan Hendro–Red.),  mengatakan tidak tahu-menahu ihwal pelaporan majalah Tempo oleh Maruly Hendra Utama ke Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI.

“Itu palsu. Mengadu kok mengatasnamakan orang lain,” kata Hendro, seperti ditulis tempo.co,  Sabtu, 11 Juli 2015.

Berbeda dengan Maruly, Hendro justru menilai  tidak ada masalah pada tulisan Tempo. “Saya sudah baca,” ujarnya.

Soal rekaman penyadapan, Hendro mengaku  lupa kapan Hasto menelepon dirinya.

“Apalagi ngomongin Abraham Samad. Saya, kan, tidak seceroboh itu. Kalau toh betul saya disadap, itu pastinya sepotong-sepotong,” kata Hendro.

Bambang Satriaji/Dewi Ria Angela

Loading...