Beranda Views Opini Merekam Program Kandidat Pilkada Lampung

Merekam Program Kandidat Pilkada Lampung

253
BERBAGI
Oleh: Andi Desfiandi*
Tiga minggu jelang hari H pencoblosan pilkada serentak 2018 tiba, kepala berita dan hentak isu panas jadi lalapan isi kepala. Sambil fokus puasa, sambil lalu hiruk-pikuk warta menandai hidupnya proses ruang dan waktu, berdemokrasi dengan riang gembira.
Untung rakyat sudah kelewat cerdas. Kecerdasan politiknya, bukan lagi dalam dua hal, pertama, mengidentifikasi bentukan baru dan pola lama kemasan baru afirmasi mandirinya terhadap rekam jejak kandidat pilkada, dan kedua, oleh karenanya memiliki referensi khas hasil political tracing-nya sendiri yang makin paripurna hingga tiba di bilik suara.
Penentunya, pukul 7 pagi hingga jam satu siang 27 Juni 2018, tiga minggu lagi. Saat mana, kartu nama yang tak lux lagi, jam dinding baterai beli sendiri, sarung yang baru terpakai sekali sayang terus dilipat lagi, kalender meja yang entah mungkin sudah pindah jadi bantalan kursi, dsb, bertemu pembuktian empirisnya.
Efektifkah media sosialisasi, alat peraga kampanye, senyum tim sukses, perayu politik, dan pekik juru kampanye, lempangkan aras proses memilah dan memilih rakyat 27 Juni?
Bagaimana nasib dan masa depan 1,045 juta jiwa rakyat miskin di Lampung di tangan keempat paslon gubernur-wakil gubernur Lampung? Mampukah pilkada Lampung, juga Tanggamus dan Lampung Utara jadi prototipe terbaik persembahan ujung Sumatera untuk sumbangsih kualitas demokrasi Indonesia hari ini? Tanda tanya besar masih selimuti alas pikir kita.
Pertanyaan berikutnya, bagaimana elaborasi sejati visi-misi dan program kerja kandidat terpaut, dengan besaran pragmatisme politiknya dalam upayanya meraup sebesar-besarnya (baca: target menang) suara pemilih?
Studi kasus pilkada serentak 2018 di 171 daerah provinsi/kabupaten/kota se-Tanah Air, wajib didorong maju proses politiknya jadi jejak digital portofolio rekrutmen elite –demi menyebut seleksi politik– terbaik rakyat sebagai si empunya kedaulatan.
Hemat penulis, karakter demokrasi borjuasi ala Barat yang melingkupi proses elektoral kita ini, masih cukup waktu didekatkan pada besaran preferensi (kecenderungan politik) rakyat calon pemilih pada kerangka programatik kandidat yang memenuhi empat syarat material.
Pertama, terukur. Rakyat wajib, hendaknya, diimbau, akan, dan sudah sepatutnya memilih kandidat dengan rekam jejak programatik yang bisa, layak, patut, bakal sesuai tenggat, dan maka dari itu harus, terukur. Clear and clean difinalisasi konkretisasinya selama lima tahun.
Bagaimana jika kasusnya proyeksi programatik yang secara skim pembiayaan pembangunannya kelak besar kemungkinan over-tenggat lima tahun? Proyeksi tahun jamak misalkan? Tetap saja, terukur jadi obat manjur.
Kedua, membumi. Sebab itu, basis kinerjanya jelas, sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan. Dilarang utopis. Kandidat terpilih mesti menjamin program kerjanya kelak ialah ketersediaan alat produksi dan basis pendukung kenaikan produktivitas rakyat plus pasokan mata rantai (baca: hilirisasi industri) menuju kemandirian ekonominya, tanpa tercerabut dari akar kepribadian budayanya, dan karena itu bisa berdikari politik. Azimat, Trisakti Soekarno.
Ketiga, money follow program. Reorientasi sumber daya pembangunan yang elan vitalnya dihela rezim Jokowi-JK ini juga kata kunci. Tumbuh kembang metodologi inovasi alternatif  pembiayaan pembangunan terutama yang bersumber dari non-APBN/APBD, menggantikan mekanisme konvensional pembiayaan pembangunan berbasis anggaran negara/daerah (tradisi habis pakai) mesti jadi energi kolektif mengejar pemajuan peradaban.
Ambil misal skim pembiayaan kolaboratif, Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) sebagai basis tata kelola dana pembangunan jangka panjang yang per konsepsinya zero intervensi, jaminan, dan sumbangan langsung pemerintah. Contoh kasus pembangunan infrastruktur, yang diminati sektor swasta dengan margin imbas hasil (investment return), di atas 13 persen.
Atau pola public private partnership melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang masih ada intervensi pemerintah melalui anggaran, jaminan, dan kontribusi lewat dukungan dana tunai pemerintah atau Viability Gap Fund (VGF) –di Lampung baru Pesawaran satu-satunya yang telah ajeg menjalankan role model ini, penerbitan obligasi negara/daerah termasuk penggunaan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), dsb.
Keempat, sinergis. Bentuk negara kesatuan yang telah final sesuai amanat konstitusi, jadi keniscayaan absolut programatik kandidat berikutnya. Karenanya, mana ada cerita di Indonesia, yang bayi pembangunan daerahnya lahir bukan dari ruang lingkup (sphere) NKRI.
Kisah sukses daerah sebagai basis otonom menaja pembangunan berbasis kemandirian lokal, tetap bermakna ujud kecakapan tata kelola menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan berbasis persatuan, sinergi. Poin, sinergi ialah energi.
Syarat material inilah, muasal dari mana kita mulai. Program kandidat telah terekam rakyat. Jangan paksa empati rakyat balik kanan bak kilat. Bahaya, pat gulipat bisa berbuah rakyat cabut mandat. Hendaklah kandidat, sebaik-baiknya wali amanat. Ujudkan daulat rakyat.
Menutup ini, demi terbangunnya mutualisme proses sekaligus produk pilkada dengan arus deras kehendak tunggal rakyat yang satu sisi rindu perubahan sejati dan tetap ingin harga cabai murah di sisi lainnya.
Penulis ingin mengutip narasi besar Presiden Joko Widodo, bahwa lepas pilkada, hendaknya antar tetangga rukun kembali, antar kampung guyub kembali, sebab pilkada sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, harus diluruskan benang merahnya sebagai alat ukur demokratis menjaring pemimpin terbaik yang akan berlomba-lomba dalam kebaikan, menuju asa bangsa pemenang. Semoga.***
* Dr. Andi Desfiandi, M.A. adalah Ketua Yayasan Alfian Husin dan  Ketua BPH Tim Bravo-5 Lampung