Beranda Views Opini Mesuji Bergolak Lagi

Mesuji Bergolak Lagi

2102
BERBAGI
Tiga korban bentrokan di kawasan hutan Register 45 Mesuji diangkut mobil polisi, Rabu, 17 Juli 2019.

Oleh : Oki Hajiansyah Wahab

Rabu sore (17/7), seorang jurnalis senior menghubungi untuk memberitahukan perihal bentrokan yang menimbulkan korban di Register 45 Mesuji. Penulis sendiri belum mendengar kabar tersebut sampai diberitahukan. Beberapa saat kemudian kiriman video dan foto terkait peristiwa tersebut mulai beredar.

Penulis tentu tidak terlalu terkejut mendengar berita ini. Hal ini telah diprediksi sejak awal. Ingatan penulis kembali muncul saat menjadi bagian dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Mesuji pada akhir 2011 lalu dan saat menulis disertasi tentang konflik dan eksklusi sosial di Kawasan Hutan Register 45 Mesuji.

Konflik yang tidak diselesaikan dengan baik hanya akan menjadi bara dalam sekam. Alhasil, korban demi korban terus berjatuhan dari waktu ke waktu. Kerumitan konfigurasi konflik di Register 45 sendiri yang melibatkan beragam kelompok aktor didalamnya acapkali mengalami pasang surut. Konflik semakin kronis tatkala politik pengabaian dan eksklusi sosial yang terus dikembangkan pada gilirannya membuat konflik semakin sulit diatasi.

Akar Masalah

Persoalan di Register 45 pada hakikatnya adalah warisan konflik monopoli penguasaan tanah sejak puluhan tahun lalu. Monopoli penguasaan kawasan hutan oleh pihak swasta memicu ketidakadilan yang berimplikasi pada perebutan akses penguasan kawasan hutan. Ketimpangan pengelolaan kawasan hutan akibat pemberian akses pengusahaan hutan kepada swasta di masa lalu sendiri berimplikasi langsung pada semakin sempitnya akses petani terhadap tanah.

Konflik Mesuji yang sempat menjadi perhatian nasional pada akhir 2011 lalu tidak mendapatkan jalan penyelesaian yang memadai. Dari waktu ke waktu konflik hanya jeda sejenak untuk kemudian muncul kembali. Hal ini terjadi karena tidak tersedianya mekanisme penyelesaian konflik yang berperspektif keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Model pengelolan hutan berbasis kemitraan yang ditawarkan perusahaan dan juga pemerintah tidak berjalan dengan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh proses partisipasi yang semu serta proses negosiasi yang tidak seimbang yang lebih cenderung kepada pemaksaan kehendak, take it or leave it . Penelitian terkait implementasi sistem kemitraan ini sendiri telah dilakukan oleh beberapa peneliti dan telah terbit dalam beberapa artikel jurnal ilmiah.

Walhasil, konflik berpindah dari awalnya bermula dari rakyat vs swasta berkembang menjadi rakyat vs swasta dan juga rakyat vs rakyat. Konflik antarkelompok penggarap mulai tumbuh dan berkembang seiring dengan perebutan akses pengelolaan kawasan hutan. Skema kemitraan yang dibenak pembuatnya akan menjadi jalan keluar justru berkembang pada lahirnya konflik baru antar kelompok penggarap.

Di sisi lain proses eksklusi sosial juga terus dilakukan pemerintah setempat dengan mengabaikan hak-hak konstitusional warga setempat. Penutupan sekolah-sekolah yang telah berdiri selama belasan tahun, pengahaian hak identitas dan hak-hak dasar lainnya menyebabkan warga semakin tersudut dan memburuk kehidupannya.

Politik pengabaian yang dilakukan pemerintah daerah pada hakikatnya adalah upaya diam-diam untuk mengusir warga yang berdiam didalamnya. Sayangnya strategi ini tidak cukup berhasil dan terbukti warga masih terus berdiam didalam kawasan hutan tersebut. Para pengambuil kebijakan sering lupa bahwa masalah tanah adalah masalah penghidupan. Para penggarap sendiri telah terlatih menghadapi dan mengatasi situasi semacam ini selama belasan atau bahkan puluhan tahun.

Ke depan penyelesaian konflik agraria tidak bisa lagi diselesaikan lewat penyelesaian penegakan hukum ansih. Pendekatan multidisipliner menjadi penting untuk menjadi bagian tak terpisahkan dalam upaya penyelesaian konflik yang telah berurat berakar. Secara teknis menjadi penting untuk mendistribusikan akses pengelolaan kawasan hutan kepada para pihak sebagai upaya menghadirkan kedamaian dan keadilan di kawasan ini.

Ke depan menjadi pekerjaan rumah pemerintahan baru baik di pusat maupun daerah untuk mendesain ulang skema penataan dan pengelolaan kawasan hutan yang lebih partisipatif dan berperspektif keadilan. Politik untuk terus mempertahankan kuasa kawasan hutan berbasis monopoli pihak swasta terbukti tidak mampu menyelesaikan konflik di Register 45 Mesuji.

Dengan demikian hal yang harus menjadi refleksi bagi semua pihak adalah pentingnya kesadaran untuk menghadirkan keadilan dalam akses pengelolaan kawasan hutan di Register 45 mesuji. Hal ini sendiri pada hakikatnya adalah upaya untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.***

*Dr. Oki Hajiansyah Wahab adalah Staf Pengajar di Universitas Muhammadiyah Kotabumi

BACA JUGA: Bentrok di Register 45 Mesuji, Tiga Warga Dikabarkan Tewas

Loading...