Beranda Views Opini Mewujudkan Meritokrasi di Partai Politik

Mewujudkan Meritokrasi di Partai Politik

570
BERBAGI
Pandu Wibowo (Foto: dok pribadi/istimewa)

Oleh: Pandu Wibowo*

Fenomena kemunculan anggota keluarga pejabat politik dan pemerintahan yang maju sebagai kandidat kepala daerah di Pilkada serentak 2020 menjadi sorotan para pengamat dan juga masyarakat. Timbul pertanyaan apakah kandidat yang muncul tiba-tiba dan terpilih sudah melewati semua tahapan proses kaderisasi dan seleksi di internal partai politik? mengingat di internal partai politik juga memiliki kader-kader lain. Pertanyaan selanjutnya apakah kandidat tersebut memiliki kapasitas dan kompetensi dalam memimpin pemerintahan daerah ketika terpilih nanti?

Pada prinispnya, sah-sah saja anggota keluarga dari pejabat politik dan pemerintahan maju sebagai kandidat kepala daerah dalam Pilkada serentak 2020, selagi memenuhi persyaratan dan memiliki kualitas serta kompetensi. Dalam hal persyaratan formal pendaftaran kandidat kepala daerah di Pilkada mungkin dapat dipenuhi dan publik dapat melihat bukti-bukti tersebut. Namun, proses yang bersangkutan tiba-tiba dipilih oleh partai politik untuk dicalonkan, ini yang menjadi pertanyaan publik dan tidak bisa dillihat publik transparansinya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Schattscheider yaitu: “polical parties create democracy”. Partai politiklah yang membangun tatanan demokrasi, bukan sebaliknya. Bagaimana sebuah demokrasi itu bisa dibangun dengan sehat dan berkualitas, sedangkan partai politik tidak bisa mendokratisasikan dirinya sendiri. Sejalan dengan Schattscheider, Susan Scarrow (2005) juga mengemukakan terkait hubungan partai dan demokrasi yakni “Political parties are crucial actors in representative democracies. Parties can help to articulate group aims, nurture political leadership, develop and promote policy alternatives, and present voters with coherent electoral alternatives’’. Kunci menjadikan demokrasi itu sehat dan berkualitas adalah jalannya proses meritokrasi yang dimulai dari internal partai politik itu sendiri yang mana partai politik memainkan peran strategis dalam proses demokratisasi di Indonesia (Marryman, 2009). Sebagaimana yang disampaikan oleh Cardoso (1995), kelemahan partai politik adalah tidak bisa mendemokratisasikan dirinya sendiri, terutama dalam hal rekrutmen dan kaderasasi yang berujung pada pemilihan kandidat yang hanya mementingkan popularitas tanpa didukung elektabilitas untuk menduduki jabatan-jabatan strategis baik di legislatif maupun eksekutif.

Merujuk yang disampaikan para ahli di atas, permasalahan tidak adanya transparansi terkait rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik memang terjadi di Indonesia. Sehingga, publik disuhuguhi calon yang tiba-tiba muncul bukan dari proses rekrutmen dan kaderisasi yang panjang, melainkan karena kedekatan dengan petinggi partai, adanya unsur kekerabatan dengan petinggi partai, dan popularitas semata. Bagaimana sebuah partai politik ingin mewujudkan tujuan utamanya sebagaimana ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2008 yakni mengehmbangkan kehidupan demokrasi dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, apabila dirinya sendiri (partai politik) tidak dapat mendemokratisasikan dirinya sendiri.

Dalam rangka mewujudkan demokratisasi di internal partai politik tersebut, maka yang harus dibangun terlebih dahulu oleh partai politik yakni meritokrasi di internal partai politik itu sendiri guna menata manajemen SDM di internal partai politik.

Tujuan dari penerapan meritokrasi ini adalah melahirkan kader-kader terbaik sebagai pemimpin bangsa yang nantinya juga akan membuat kebijakan publik yang tepat sasaran serta memberikan pelayan publik yang optimal. Penulis menyampaikan bahwa ada 7 aspek penerapan sistem merit/meritokrasi yang harus dibangun, yaitu: (a) perencanaan, (b) perekrutan, (c) pembinaan, (d) pengembangan, (e) penghargaan, (f) penjatuhan hukuman disiplin, dan (g) promosi.

a. Perencanaan. Perencanaan kebutuhan SDM atau kader perlu disusun dengan tepat oleh partai politik mulai dari pengurus tingkat pusat, daerah, cabang, dan ranting. Tujuannya adalah agar partai politik memiliki SDM yang dapat ditugaskan di semua kegiatannya.

b. Prekrutan. Setelah diketahui kebutuhan kadernya, maka selanjutnya partai politik dapat melakukan prekrutan. Prekrutan kader di dalam partai politik harus distandarisasi guna menjaga kualitas dari kader itu sendiri. Partai politik harus memiliki mekanisme prekrutan yang jelas dan terbuka, sehingga masyarakat yang ingin bergabung mengetahui dengan mudah informasinya.

c. Pembinaan. Aspek pembinaan adalah salah satu bagian kaderisasi yang cukup penting karena disinilah para kader yang telah direkrut diperkenalkan tentang ideologi partai, struktur organisasi, platform, pogram kerja, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Apabila pembinaan ini dilakukan dengan konsisten dan terstandardirasi dengan baik, maka kader-kader yang telah direkrut ini bukan hanya menjadi kader atau pengurus, melainkan menjadi ideolog partai yang memliki loyalitas dan militansi.

d. Pengembangan. Aspek pengembangan juga menjadi salah satu bagian kaderisasi yang tidak kalah penting. Setelah melewati masa pembinaan, kader partai politik harus dikembangkan secara kompetensi dan kapasitasnya terait kebijakan serta pelayanan publik. Karena kader-kader partai politik inilah yang nantinya akan dicalonkan oleh partai politik untuk menjadi pemimpin mulai dari tingkat daerah sampai nasional.

e. Penghargaan. Pemberian reward bagi kader yang beprestasi kiranya harus dilakukan oleh partai politik untuk menghargai kader tersebut sekaligus semakin meninggikan loyalitas serta militansi seorang kader dalam mengabdi.

f. Penjatuhan hukuman disiplin. Penjatuhan hukuman disiplin terhadap kader partai yang tidak patuh terhadap kebijakan partai politik harus disusun dengan sebaik-baiknya, mulai dari pemberian hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat.

Pemberian hukuman disini bukan untuk semata-mata langsung mengeluarkan kader dari keanggotaan partai politik, melainkan juga bagian dari pembinaan kader tetap patuh terhadap kebijakan partai.

g. Promosi. Aspek promosi adalah aspek yang sangat penting karena memiliki kaitan dengan pencalon kader menjadi pemimpin di tingkat daerah sampai nasional. Dalam rangka tetap menjaga kualitas dan kompetensi kader tersebut, maka promosi yang dilakukan harus berdasarkan tahapan-tahapan meritokrasi yang sebelumnya telah dilakukan (pembinaan, prekrutan, pembinaan, pengembangan, penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin). Sehingga, saat partai politik menawarkan kandidatnya ke publik untuk menjadi pemimpin bukan lagi berdasarkan kedekatan, kekerabatan, dan popularitas semata, melainkan berdasarkan meritokrasi.

Sebagaimana 7 (tujuh) aspek pembangunan meritokrasi di atas, maka partai politik harus sudah menyadari arti penting meritokrasi dalam mewujdukan kualitas partai politik dalam pembangunan demokrasi. Partai politik harus sudah memulai mereformasi dirinya sebagai kawah candradimuka calon-calon pemimpin bangsa.

Tentu dalam mewujudkan meritokrasi di internal partai politik tidak mudah, butuh kesadaran bersama dari semua partai politik dan juga butuh pendekatan sistem. Seleksi calon anggota legislatif (DPR dan DPRD) serta eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Kepala Daerah) memang menjadi otoritas partai politik. Meski demikian, jika merujuk pada ketentuan yang ada baik Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan seleksi calon dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal partai. Dalam hal ini sebetulnya terdapat dua indikator yang perlu diperhatikan dalam seleksi calon yang patut diperhatikan oleh partai yakni “demokratis” dan “terbuka”. Namun, sayangnya ketentuan ini tidak menjabarkan secara lebih spesifik indikator dari seleksi calon yang demokratis dan terbuka seperti apa. Sehingga sejauh ini proses seleksi calon masih menjadi urusan dapur partai (Perludem, 2019).

Pendekatan sistem yang paling efektif dalam mereformasi partai politik agar membangun meritokrasi di dalam dirinya adalah dengan melakukan revisi UU Partai Politik, UU Pemilu, dan juga UU Pilkada. Perlu ada penambahan Pasal khusus atau bahkan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur proses dan standirisasi pelaksanaan meritokrasi partai politik. Bahkan jika diperlukan, perlu dibentuk badan/lembaga khusus yang melakukan pengawasan terhadap partai poltik mulai dari proses manajemen SDM sampai dengan sirkulasi anggaran/keuangan partai politik.

Pendekatan sistem juga dapat dilakukan dengan memperkuat kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menentukan partai politik yang akan berkontestasi di Pileg dan kandidat yang akan maju sebagai calon Kepala Daerah dan Kepala Negara. Jadi syarat utama partai politik itu dapat maju sebagai kontestan Pileg bukan hanya lagi memenuhi ambang batas yang ditetapkan dengan Parliamentary Threshold melainkan juga seberapa tingkat maturitas dari sistem merit/meritokrasi yang telah bangun oleh partai politik. Begitupun pencalonan kandidat kepala daerah dan kepala negara dari partai politik bukan didasarkan lagi pada jumlah kursi legislatif, melainkan juga berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dilalui kandidat tersebut dalam sistem merit yang telah dibangun oleh partai politik.

Memang butuh kesedaran bersama antar partai politik apabila ingin mewujudkan demokrasi yang berkualitas di republik ini, dengan ditandai mau diaturkan partai politik dalam mewujudkan meritokrasi di internalnya. Memang butuh perjuangan dalam pendekatan sistem/regulasi untuk memaksa partai politik patuh dalam menerapkan meritokrasi, namun dalam hal ini negara harus sudah menata kembali sistem perpolitikan tanah air guna mewujudkan demokrasi dan sistem presidensialisme yang maju satu langkah ke depan.***

*Pandu Wibowo, S.Sos, M.E. adalah peneliti di Center for Information and Development Studies (CIDES)