Dr. Eng. IB Ilham Malik
Akademisi Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota ITERA,Praktisi Manajemen Proyek Investasi Infrastruktur Perkotaan di Malcon Engineering School
Seperti biasa, ketika kepala daerah sudah mulai terpilih, maka akan ada agenda untuk mewujudkan program. Berbagai macam program yang pernah di kampanyekan pada masa Pilkada, dikomitmenkan untuk dapat diwujudkan demi kepentingan masyarakat. Begitu katanya.
Dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan, setidaknya dalam siklus kepemimpinan daerah yang terjadi setiap lima tahun, kita akan melihat apakah program yang dicanangkan berada pada jalur yang benar atau malah sebaliknya. Mengapa demikian? Karena ini berkaitan dengan tahapan dalam pelaksanaan program yang sebenarnya tidak boleh keluar dari siklus proyek.
Jangan artikan proyek ini adalah proyek yang dijadikan sebagai bancakan bagi berbagai macam pihak. Sebab definisi proyek adalah sesuatu program yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, mutu tertentu dan anggaran biaya tertentu. Jadi dia bukan sesuatu yang bersifat rutin. Itulah kenapa pembayaran gaji pegawai tidak dimasukkan dalam kategori proyek, sebab dia bersifat rutin.
Secara konseptual, berdasarkan dari pengalaman dan identifikasi berbagai macam tahapan proyek yang sudah pernah ada, para ahli kemudian menyimpulkan bahwa ada 20 item tahapan dalam pelaksanaan suatu proyek. Dan 20 item tahapan tersebut, dikumpulkan dalam empat kolom utama yaitu kolom konseptual, kolam perencanaan dan pengembangan pemantapan, kolom implementasi dan kolom operasi.
Untuk masuk ke dalam kolom operasi setiap proyek harus sudah melewati 18 tahapan pelaksanaan proyek. Jadi ada begitu banyak tahapan yang harus diselesaikan. Tetapi 18 tahapan inilah yang kemudian bisa memberikan jaminan bahwa suatu proyek yang direncanakan akan benar-benar bisa dioperasionalkan seperti yang diharapkan.
Bagi para perencana, perancang, pelaksana dan pengawas suatu proyek, sebenarnya seluruh tahapan ini adalah sesuatu yang sudah sangat jamak dilaksanakan. Dalam hal ini pada proyek yang berada di swasta. Sebab pemilik proyek yaitu investor tidak mau bermain dengan situasi yang ada, sebab anggarannya sangat banyak atau sangat besar. Sehingga mereka harus berhati-hati dalam menggunakan anggaran yang ada. Terlebih mereka menyadari bahwa setiap proyek ada tiga hal yang selalu tarik menarik yaitu anggaran, waktu dan mutu.
Karena itu, ketika kita melihat proyek yang dibangun oleh pihak swasta dan dioperasionalkan oleh pihak swasta, kita sering dibuat kagum dan terbelalak. Dan kita seringkali memuji dan akhirnya sering mendatangi tempat itu. Banyak yang tidak menyadari bahwa di belakang semua proyek itu ada para perencana, perancang, pelaksana dan pengawas pelaksanaan proyek, yang berjibaku untuk melaksanakan seluruh tahapan proyek dengan baik. Dan di dalamnya ada setidaknya 20 item tahapan proyek sebagai tahapan utama dalam setiap proyek yang ada, yang mereka lakukan dengan hati-hati.
Menariknya, kondisi berbeda ketika kita melihat dan menggunakan proyek pemerintah. Seringkali ketika kita menggunakan suatu bangunan tertentu baik berupa gedung maupun infrastruktur, yang dibangun oleh pemerintah, kita atau banyak pihak merasa tidak puas. Dan menilai bahwa ada kekurangan di sana dan di sini, dan proyek tersebut terlihat dilaksanakan dengan asal. Dan seringkali kita melihat bahwa suatu proyek tertentu yang sudah masuk tahapan operasional, dan tidak menunggu waktu yang lama, bangunan atau infrastruktur tersebut pun berhadapan dengan masalah.
Pertanyaannya, mengapa demikian? Mengapa ketika proyek swasta selalu mendapat pujian dan semua orang yang menikmatinya, dinilai bahwa produk tersebut bagus, dan mereka seringkali datang berulang ke tempat itu? Mengapa ketika berkaitan dengan produk yang sudah selesai dibangun oleh pemerintah bersama rekanannya, proyek itu malah mendapatkan kritik dan bahkan tidak membuat orang datang berulang guna menikmati proyek yang sudah dibangun?
Sebenarnya secara selintas kita semua sudah tahu apa penyebabnya. Tetapi setidaknya dalam sudut pandang akademik, kita dapat katakan bahwa ada tahapan proyek yang tidak dilalui dan tidak dilaksanakan dengan baik.
Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa ada empat kolom utama di setiap proyek. Empat kolom tersebut adalah kolam konseptual di mana di dalamnya ada lima tahapan proyek yang harus di laksanakan dengan baik. Kolom perencanaan dan pemantapan ada enam tahapan proyek yang harus dilakukan. Kolom implementasi ada tujuh tahapan proyek, dan kolom operasi ada dua tahapan proyek.
Dari itu semua, kebanyakan proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah yang pada saat sekarang ini sudah dioperasionalkan, sesungguhnya masih berada dalam tahapan konseptual tapi sudah dibangun dan dioperasionalkan. Dari lima tahapan konseptual mulai dari perumusan gagasan, kerangka acuan, studi kelayakan, indikasi dimensi lingkup proyek, dan indikasi biaya dan jadwal, bisa kita katakan bahwa proyek yang sekarang ini sudah diimplementasikan, sebenarnya masih dalam tahapan ini. Dan masih membutuhkan perencanaan dan pemantapan proyek. Bahkan kadang di kolom konseptualnya juga masih membutuhkan penyempurnaan.
Sehingga, tidak mengherankan jika setelah proyek itu di bangun dan dioperasionalkan, bahkan masyarakat biasa pun akan melihat bahwa ada kekurangan yang harus disempurnakan lagi. Tetapi kalau dia disempurnakan maka produk itu sudah bisa dikatakan harus di mulai ulang dari tahapan sekian persennya.
Misalnya saja ketika ada proyek pembangunan jalan, di dalam lahan jalan itu ada jalur utilitas. Seharusnya utilitas itu dulu yang dibangun, setidaknya tempatnya, baru kemudian badan jalan dibangun. Tetapi kenyataan yang terjadi tidak begitu. Seringkali, ada jalan yang sudah selesai dibangun, beberapa waktu kemudian dibongkar pada bagian tertentu untuk pemasangan berbagai macam utilitas.
Berbagai macam proyek yang sudah diagendakan oleh setiap kepala daerah yang saat ini sudah terpilih dan ditetapkan sebagai pemenang dalam Pilkada beberapa waktu yang lalu, harus dapat dipastikan melalui setiap kolom tahapan perencanaan, yang mana di dalamnya ada 20 item kegiatan. Jika hal itu tidak dilakukan maka akhirnya program yang direncanakan untuk dilaksanakan dan bisa dirasakan oleh masyarakat menjadi tidak bisa tercapai tujuannya.
Untuk itu, konsepnya adalah setiap tahapan harus dilalui dengan baik. Tetapi agar bisa cepat terimplementasi maka proses untuk melaksanakan 20 tahapan itu jangan terlalu lama. Terkait dengan jadwal pelaksana kegiatan itu bisa diatur. Para perencana tentu saja memiliki kemampuan untuk merencanakan pelaksanaan proyek tertentu dalam batas waktu tertentu. Terlebih, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa setiap rencana selalu saja menyadari bahwa ada unsur anggaran, unsur waktu, dan unsur biaya yang akan memberikan pengaruh pada setiap output proyek.
Pertanyaannya, apakah kepala daerah akan memiliki perhatian terhadap hal ini? Tentu saja harapan yang kita sematkan pada mereka sangatlah tinggi. Dan kita berharap jawaban atas pertanyaan itu adalah “Ya”.
