Beranda News Lingkungan Mitra Bentala Tolak Revisi Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

Mitra Bentala Tolak Revisi Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

1481
BERBAGI
Direktur Mitra Bentala,Mashabi
Direktur Mitra Bentala, Mashabi

TERASLAMPUNG.COM — Lembaga Advokasi Lingkungan Mitra Bentala menolak rencana DPRD Provinsi Lampung yang merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lampung (RZWP3K).

BACA: Fraksi Nasdem Lampung Tolak Revisi Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

“Perda itu baru diterbitkan disahkan pada tahun 2018.Baru seumur jagung, belum secara maksimal diimplementasikan, jadi belum tahu efektifitas dalam implementasinya, kok mau direvisi,” ungkap Direktur Mitra Bentala, Mashabi,  kepada teraslampung.com, Sabtu 15 Agustus 2020.

Menurut Mashabi, Perda No. 1 tahun 2018 itu secara substansi sudah mengakomodir soal lingkungan pesisir serta kehidupan masyarakat pesisir dan untuk apa Perda itu direvisi oleh dewan.

“Saya nilai Perda itu cukup mengakomodir urusan lingkungan pesisir dan kehidupan masyarakat pesisir dan yang paling menjadi tandatanya besar adalah apa urgensinya tiba-tiba muncul inisiatif DPRD untuk merevisinya,” jelasnya.

Mitra Bentala sebagai lembaga yang konsern terhadap isu-isu lingkungan di Lampung mendorong mengimplementasikan Perda tersebut karena menurut Mashabi sejak diterbitkannya Perda No. 1 tahun 2018 penerapannya sangat lemah.

“Kami menilai sejak diterbitkan belum terlihat penerapannya secara tegas dan konsisiten. Seperti contoh dua tahun terakhir ini persoalan tambang pasir laut terus berlangsung dan tidak ada tindakan tegas dari penegak hukum maupun pemerintah,” ungkapnya.

“Dan perlu diingatkan bahwa di Perda ini secara substansi disebutkan tidak ada lagi aktivitas tambang pasir di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Lampung,” jelas Mashabi.

Direktur Mitra Bentala, Mashabi menduga, revisi Perda No. 1 tahun 2018 tentang tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lampung (RZWP3K) oleh dewan ada maksud-maksud tertentu.

“Perlu diingatkan secara prosedur untuk merevisi sebuah regulasi semacam Perda harus memenuhi beberapa kriteria sehingga layak untuk ditinjau ulang atau direvisi. Melihat beberapa hal ketentuan yang ada, maka Perda Nomer 1 tahun 2018 saya nilai belum layak untuk direvisi,” jelasnya.

“Revisi ini menurut saya inisiatif yang tidak popular oleh DPRD menjadi pertanyaan besar di masyarakat. Aneh. Ada apa? Apa masksudnya. Itulah berbagai pertanyaan-pertanyaan muncul dari bebagai pihak termasuk kami,” ujarnya.

Dandy Ibrahim