Mitra Kerja BKKBN Lampung Diminta Berperan Aktif dalam Program KKBPK

Rakornis KKBPK Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Selasa, 30 April 2019
Rakornis KKBPK Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Selasa, 30 April 2019.
Bagikan/Suka/Tweet:

TERASLAMPUNG.COM — Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Uliantina Meiti, meminta mitra kerja untuk berkomitmen dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

“Keberhasilan program program KKBPK tak mungkin ditentukan oleh BKKBN saja, tetapi juga membutuhkan dukungan, komitmen kepedulian tinggi, partisipasi dan kerja sama dari pemangku kepentingan dan mitra kerja seluruh tingkatan,” kata Meiti pada Rakornis KKBPK Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Selasa, 30 April 2019.

Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) KKBPK Provinsi Lampung diikuti sekitar 80 peserta dari pemangku kepentingan dan mitra kerja daerah.

Uliantina Meiti mengatakan pemerataan pengelola dan pelaksanaan program KKBPK, terutama di daerah yang memiliki capaian rendah, termasuk daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan serta kampung KB, memerlukan dukungan komitmen dari pemangku kepentingan dan mitra kerja.

“Pemangku kepentingan dan mitra kerja  meliputi organisasi profesi, organisasi pendidikan, kepemudaan, perempuan, swasta, para tokoh agama, masyarakat, dan tokoh adat,” katanya.

Menurutnya, dukungan komitmen yang bersinergitas dan terpadu dari pemangku kepentingan serta mitra kerja diperlukan secara operasional mulai dari tingkat pusat hingga ke lini lapangan.

Dikatakannya, BKKBN telah membangun kemitraan yang diwadahi dengan menjalin nota kesepahaman dengan pemangku kepentingan dan mitra kerja agar program tersebut berjalan dengan baik.

“Efektivitas implementasi nota kesepahaman tersebut juga perlu juga dievaluasi bersama. Kemitraan yang terjalin dan telah dituangkan dalam MoU dapat dilaksanakan secara konkret termasuk hambatan dan keberhasilannya,” kata dia.

Menurutnya, hal ini sangat penting karena kerja dan karya nyata sangat dibutuhkan untuk keberhasilan program KKBPK.

“Karena itu, diharapkan kemitraan yang terjalin saat ini tak terhenti pada penandatanganan nota kesepahaman. Pembangunan yang dilaksanakan selama ini kurang bermakna jika laju pertumbuhan pendudukan tidak terkendali,” ujarnya.