MK Putuskan UU Cipta Kerja Institusional Bersyarat, Pemerintah Dilarang Keluarkan Kebijakan Strategis

  • Bagikan
Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan MK soal uji materi UU Cipta Kerja, Kamis sore (25/11/2021).
Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan MK soal uji materi UU Cipta Kerja, Kamis sore (25/11/2021).

TERASLAMPUNG.COM, JAKARTA –– Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja institusional bersyarat. MK memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu dua tahun ke depan.

“Menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan channel YouTube MK, Kamis (25/11/2021).

Jika dalam tenggat waktu dua tahun tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka UU atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang dicabut oleh UU Nomor 11/2021 harus dinyatakan berlaku kembali.

Keputusan MK itu menimbulkan konsekuensi atau dampak yang harus ditanggung pemerintah. Antara lain, pemerintah dilarang mengeluarkan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal itu ditegaskan Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan sidang juga disebutkan bahwa MK menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan demgan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara daring.

MK menilai dalam pertimbangannya metode penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuataan UU baru atau melakukan revisi.

MK juga menilai,  pembentukan UU Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan kepada publik. Salah satu indikasinya adalah naskah akademik dan rancangan UU Cipta Kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

“Padahal berdasarkan pasal 96 ayat 4 UU 19 tahun 2011, akses terhadap UU diharuskan untuk memudahkan masyarakat memberikan masukan secara lisan atau tertulis,” kata Hakim Mahkamah

MK menyatakan, UU Cipta Kerja inkostitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun setelah putusan dibacakan.

Dalam putusan ini, empat hakim MK menyatakan dissenting opinion. Keempatnya yaitu Anwar Usman, Daniel Yusmic, Arief Hidayat, dan Manahan M.P Sitompul.

Putusan MK ini merujuk pada uji formil yang diajukan oleh lima penggugat terdiri dari seorang karyawan swasta bernama Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, seorang pelajar bernama Novita Widyana, serta tiga orang mahasiswa, yakni Elin Diah Sulistiyowati, Alin Septiana, dan Ali Sujito. Adapun uji formil tersebut tercatat dalam 91/PUU-XVIII/2020.

Tanggapan Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, menyatakan meskipun MK memutuskan UU Cipta Kerja institusional bersyarat, tetapi UU Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional.

“Putusan MK telah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama dua tahun putusan dibacakan,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers Putusan Judicial Review UU Cipta Kerja di MK, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Airlangga menegaskan, dengan demikian peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku.

“Selanjutnya pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut,” kata Airlangga.

 

  • Bagikan