MK Tolak Uji Materi UU MD3, Koalisi Merah Putih akan Sapu Bersih Jabatan Unsur Pimpinan DPR RI

  • Bagikan

JAKARTA, Teraslampung.com–Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji formil dan materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) terkait mekanisme pemilihan pimpinan DPR dan alat kelengkapannya.

Dengan begitu, meskipun PDIP menjadi pemenang Pemilu 2014, tidak secara otomatis PDIP akan kebagian kursi untuk menempatkan orang-orangnya sebagai pimpinan DPR RI, Unsur pimpinan alat kelenhkapan DPR RI mulai Fraksi, Komisi, Bamus, bahkan Majelis Etik DPR akan disapu bersih  oleh wakil partai yang tergabung dalam Koalisi Merah putih.

“Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Hamdan Zoelva saat mengucapkan amar putusan, Senin (29/9).

Putusan tersebut mengukuhkan ketentuan Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU MD3 yang pada pokoknya menyatakan pimpinan DPR, pimpinan Komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Badan Anggaran, pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan, dan pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dipilih secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mengajukan uji formil UU 17/2014 karena masuknya Pasal 84 UU 17/2014 dan perubahan ketentuan Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2004 serta pembahasannya melanggar prosedur pembuatan Undang-Undang sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Tata Tertib DPR Pasal 142 ayat (4) Tatib DPR, yaitu asas “keterbukaan,”.

Menurut Pemohon, Pasal 84 UU 17/2014 tidak ada dalam “Naskah Akademik RUU MD3” dan juga tidak ada dalam “Keterangan Pemerintah terkait RUU MD3”. Pasal 84 UU 17/2014 dan perubahan rumusan Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU 17/2004 muncul diakhir proses pembahasan RUU MD3 di rapat Pansus RUU MD3.

Sedangkan alasan pengujian materiil Pemohon adalah pasal-pasal yang diujikan bertentangan dengan UU 12/2011 karena materi muatan Pasal 84 UU 17/2014 tidak mengandung asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU 12/2011. Lebih lanjut, ketentuan pasal-pasal yang diujikan telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para

Pemohon karena PDI Perjuangan tidak dapat menikmati haknya untuk langsung menjadi Ketua DPR sekalipun telah menjadi peraih suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014. Padahal, pada era sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 UU 27/2009 ditentukan bahwa “partai politik peraih suara terbanyak pertama langsung menjadi Ketua DPR-RI”.

Menanggapi permohonan tersebut, secara formil, MK berpendirian hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan tidak dapat menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Mahkamah mengatakan pembentukan UU 17/2014 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, yaitu telah dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Menurut MK, walaupun perubahan pasal tersebut tidak bersumber dari Naskah Akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU, namun tidak serta merta hal-hal yang tidak termuat dalam Naskah Akademik kemudian masuk dalam Undang-Undang menyebabkan suatu Undang-Undang menjadi inkonstitusional.

Terkait  asas keterbukaan, MK menilai tidak terbukti karena ternyata seluruh proses pembahasannya sudah dilakukan secara terbuka, transparan, yang juga para Pemohon ikut dalam seluruh proses itu. “Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum,” ujar Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.

Sedangkan terkait pengujian materiil, MK mengatakan UUD 1945 tidak menentukan bagaimana susunan organisasi lembaga DPR termasuk cara dan mekanisme pemilihan pimpinannya. UUD 1945 hanya menentukan bahwa susunan DPR diatur dengan Undang-Undang. Pasal 19 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa susunan DPR diatur dengan Undang-Undang.

“Menurut Mahkamah, hal itu berarti bahwa bagaimana organisasi termasuk mekanisme pemilihan pimpinannya adalah wilayah kebijakan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya,” tambahnya.

Oleh karena itu, MK menilai perubahan pengaturan mekanisme pemilihan pimpinan dan alat kelengkapan DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3 tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon.

Menanggapi putusan MK tersebut,pengamat politik dari LIPI, J. Kristiadi, mengatakan UU MD3 termasuk UU yang paling aneh karena prosesnya sangat tiba-tiba.

“Tidak ada naskah akademik, tiba-tiba ada pembahasan UU MD3 di DPR. Penetapannya dilakukan setelah hasil Pileg diketahui dan sehari menjelang Pilpres. Tidak bisa dibantah, UU ini menjadi desain besar untuk melumpuhkan pemerintah mendatang,” kata Kristiadi, Senin malam (29/9).

Bambang Satriaji/R

  • Bagikan