Mobil Dinas Bupati Lampung Utara Dicegat Peserta Unjuk Rasa

  • Bagikan
Mobil dinas Bupati Lampung Utara, Budi Utomo dengan pelat BE I J dicegat oleh peserta aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Lampung Utara, Selasa (15/6/2021).
Mobil dinas Bupati Lampung Utara, Budi Utomo dengan pelat BE I J dicegat oleh peserta aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Lampung Utara, Selasa (15/6/2021).

Feaby Handana | Teraslampung.com

Kotabumi– Karena dianggap menghindar, mobil dinas Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, dicegat oleh para pengunjuk rasa di depan Kantor DPRD Lampung Utara, Selasa, 15 Juni 2021, sekitar pukul 10.53 WIB. Aksi ini dilakukan tidak lama setelah Budi Utomo menghadiri Sidang paripurna HUT ke-75 Lampung Utara di Gedung DPRD Lampung Utara.

Pantauan di lokasi, sempat terjadi ketegangan antara massa yang tergabung dalam Pemuda – Pemudi Lampung Utara dengan pihak kepolisian akibat insiden tersebut. Salah seorang peserta aksi sempat di‎amankan meski akhirnya kembali dilepas.

Ketegangan akhirnya mereda setelah Kapolres AKBP Bambang Yudho M menjanjikan akan mempertemukan perwakilan massa untuk bertemu langsung dengan bupati. Pihak pengunjuk rasa pun mengakui kekhilafan mereka.

“‎Kami tidak pernah berniat melakukan itu karena aksi ini dilakukan secara spontan,” tegas koordinator aksi, Ade Chandra, di lokasi.

Menurut Ade, spontanitas itu‎ dilatararbelakangi kekesalan mereka saat melihat rombongan mobil dinas bupati ke luar dari pintu gerbang kantor legislatif. Padahal, sebelumnya mereka dijanjikan akan ditemui oleh Bupati atau Sekretaris Daerah Kabupaten.

“Saat kami berorasi, ada utusan mereka yang datang dan bilang pak sekdakab akan menemui kami. Tapi kami enggak mau, kami minta pak bupati yang menemui bukan pak sekdakab,” paparnya.

Menurut Ade ‎aksi unjuk rasa yang mereka lakukan ini semata – mata untuk kepentingan Lampung Utara. Itu ditujukan dalam pelbagai pernyataan sikap mereka saat berorasi.

Pernyataan sikap itu antara lain: pertama, meminta Bupati Budi Utomo‎ untuk tegas dalam mengambil dan memutuskan kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Kedua, meminta sekretaris daerah kabupaten Lampung Utara  menjaga suasana kondusif di internal ASN Pemkab Lampung Utara. Ketiga, Bupati Lampung Utara memaksimalkan kinerja para pejabat sehingga mampu menunjukkan prestasi.

Keempat, meminta Bupati Lampung Utara dan Sekda  mengevaluasi seluruh organisasi perangkat daerah yang tidak mampu bekerja dan selalu membuat kegaduhan. Kelima, meminta Bupati Lampung Utara menyelesaikan permasalahan dan menghilangkan kegaduhan yang terjadi dalam waktu sebulan terakhir.

“Apabila dalam waktu 30 hari tidak ada perkembangan maka kami akan lakukan class action atas visi dan misi bupati,” kata Ade.

Simak Voice on Soundcloud

 

  • Bagikan