Beranda Views Opini Model Baru Pemilihan Gubernur

Model Baru Pemilihan Gubernur

323
BERBAGI
Arizka Warganegara

Oleh: Arizka Warganegara*

Jika penghapusan pemilihan kepala daerah (pilkada) di level provinsi di Indonesia dilakukan,maka terdapat beberapa opsi bagi pemilihan gubernur ke depan, beberapa opsi tersebut akan terurai dalam tulisan berikut ini:

Opsi pertama, gubernur akan dipilih langsung oleh presiden. Argumentasinya adala:dalam konteks negara kesatuan gubernur bertindak sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah, maka secara politik gubernur memegang kewenangan yang diberikan presiden kepadanya dan mempunyai inisiatif kewenangan bagi daerahnya sebagai bagian dari pemberian mandat Presiden kepada gubernur tersebut.

Opsi kedua, gubernur akan dipilih kembali oleh DPRD secara murni melalui mekanisme pemilihan keterwakilan. Secara detail penjabarannya, setiap anggota DPRD mempunyai satu suara untuk memilih gubernur hal ini merujuk kembali seperti pada UUNO.22 Tahun 1999, diawal reformasi, gubernur, bupati dan walikota memang dipilih oleh anggota DPRD.

Opsi ketiga, ini merupakan usulan penulis yang menurut saya sebagai bagian dari kompromi politik. Pada tahap awal para calon gubernur akan diuji kelayakan dan kepatutannya oleh para anggota DPRD. Hasil uji kelayakan dan kepatutan  itu kemudian diajukan kepada presiden. Atau mekanisme sebaliknya: presiden yang menentukan satu atau lebih calon gubernur kemudian DPRD yang melakukan (fit and proper test) uji kelayakan dan kepatutan kemudian dilanjutkan untuk memilih satu diantara beberapa nama yang diajukan pesiden tersebut.

Proses seperti ini sudah sering dilakukan oleh Presiden sebagai contoh misalkan pemilihan Gubernur Bank Indonesia (BI) beberapa waktu lalu yang menghasilkan Darmin Nasution sebagai Gubernur BI terpilih.

Beberapa Kekurangan dan Kelebihan

Memang ketika kita menilik berbagai kemungkinan opsi tersebut masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya.
Pada opsi pertama misalkan, ketika gubernur sebagai kepala daerah di sebuah provinsi murni dipilih oleh presiden maka yang akan terjadi adalah sebuah subjektifitas politik.

Sebuah “tema” besar yang sebenarnya sangat kita hindari di era reformasi, masih ingat misalkan di era Orde Baru betapa politik patronase menjadi sangat kental terutama untuk pengisian pos bupati, walikota sampai gubernur.

Dengan konsep teritorial politik maka setiap pejabat yang menduduki pos-pos tersebut mesti ditunjuk dan mendapat “restu” secara politik oleh presiden, sehingga kepemimpinan politik daerah tidak bisa berkembang dengan baik apalagi bicara soal penataan demokrasi di level lokal.

Walaupun dalam mekanisme seperti ini ada kebaikannya terutama dalam menjaga ranah integrasi bangsa, dengan konsep teritorial politik melalui mekanisme gubernur ditunjuk oleh presiden seperti ini maka secara politik konsep unitary state atau Negara Kesatuan akan terjaga dengan baik.

Pada opsi kedua, gubernur dipilih oleh anggota DPRD, dengan model yang kedua ini kita pernah menerapkannya dan pada waktu itu diatur dalam UU NO.22 Tahun 1999. Secara umum model pemilihan murni melalui mekanisme DPRD ini sangat murah dan mudah teknisnya, panitia pemilihan hanya menyiapkan kertas pemilihan dan kotak pemilihan kemudian pemilihan pun dapat dilaksanakan.

Kelemahan dengan model seperti ini, akan terjadi konfigurasi politik daerah yang legislative heavy dimana lembaga legislatif akan lebih mendominasi perjalanan pemerintah daerah. Lgikanya: secara politik gubernur dipilih oleh anggota DPRD.

Menurut saya, opsi yang paling ideal adalah opsi yang ketiga yaitu kewenangan DPRD hanya sampai pada tahap melakukan uji kepalakan dan kepatutan  saja terhadap para kandidat gubernur tersebut. Langkah selanjutnya DPRD melakukan perangkingan berdasarkan pembobotan kuantitatif dari calon yang memiliki skor tertinggi sampai terendah.

Mekanisme selanjutnya: nama-nama calon Gubernur tersebut diserahkan kepada Presiden untuk kemudian dipilih nah dalam konteks ini hak prerogratif presiden untuk menentukan gubernur terpilih.

Makanisme ini menurut saya sangat kompromis dibandingkan dengan opsi pertama atau kedua, secara politik kepentingan elit politik lokal terakomodasi, disisi lain kepentingan presiden sebagai pemengang mandat kekuasaan tertinggi juga terakomodasi. Walaupun mekanisme yang ketiga ini akan sangat sulit untuk diakomodasi akan tetapi kita tetap berharap dengan tulisan sederhana ini para elit politik terketuk hatinya.***

* Dosen FISIP Universitas Lampung. Kandidat doktor Migration and Etnics Politics di University of Leeds, Inggris.

Tulisan ini pernah dipublikasikan di media sosial 2010 lalu. Teraslampung.com memuatnya ulang dengan pertimbangan topik sangat aktual dengan isu mutakhir di Indonesia dengan banyaknya kepala daerah hasil pilkada langsung yang tersangkut kasus hukum.