Beranda News Pilgub Lampung Money Politic Pilgub Lampung, Tokoh Agama Dorong KPU-Bawaslu Tegas

Money Politic Pilgub Lampung, Tokoh Agama Dorong KPU-Bawaslu Tegas

317
BERBAGI
Fajrun Najah Ahmad dan Watoni Noerdin melaporkan kasus politik uang dalam Pilgub Lampung ke Bawaslu, Rabu malam (27/6/2018)
Fajrun Najah Ahmad dan Watoni Noerdin melaporkan kasus politik uang dalam Pilgub Lampung ke Bawaslu, Rabu malam (27/6/2018)

TERASLAMPUNG.COM — Merebaknya politik uang (money politic) pada Pilgub Lampung  27 Juni 2018 lalu membuat banyak kalangan prihatin. Keprihatinan juga diuangkapkan sejumlah tokoh agama.

Terkait money politic, beberapa tokoh agama di Lampung mendorong para penyelenggara pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar menegakan hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sebagai rakyat, kami mendorong agar hukum ditegakan untuk terciptanya pilkada yang demokratis, jujur, adil dan bebas dalam menentukan pilihan pasangan calon gubernur – wakil gubernur Lampung,” kata Prof.Dr. K.H. Mohammad Mukri, Ketua Pengurus Besar Nahdlatu Ulama (PBNU) Provinsi Lampung, Mukri, Rabu (4/7).

Tokoh agama yang juga Rektor Universitas Islan Negeri (UIN) Raden Intan itu meminta para penyelenggara pemilu harus mengambil tindakan dengan bersikap untuk menanggapi maraknya dugaan money politic.

BACA: Dugaan Money Politic Pilgub Lampung tidak Diproses Panwaslu, Ini Alasannya

“Jika terbukti adanya money politik ini, kata Mukri, maka hukum harus ditegakan dengan seadil-adilnya. Kita kan sepakat menyelenggarakan pilkada dengan demokratis dan jujur. Jadi, ketika ada dugaan money politik, maka Bawaslu yang menentukan dan jika terbukti, maka lembaga penyelenggara pemilu ini harus berani menegakan hukum. Karena money politik merupakan langkah dalam menghalalkan segala cara untuk menyampai tujuan,” kata mantan Ketua GP Ansor Lampung yang juga pernah menjadi Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Lampung itu.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (PERADAH) Provinsi Lampung, Ketut Artaye. Ketut Artaye  meminta para penyelenggara pemilu, baik Bawaslu dan KPU bisa menegakan aturan yang berlaku untuk mengantisipasi maraknya dugaan money politik di ajang pesta demokrasi lima tahunan tingkat provinsi tersebut.

Menurut Ketut Artaye, money politic tidak mendidik masyarakat Lampung. Menurutnya, pada ajang kontestasi pilkada, kompetisi harus mengutamakan kualitas pasangan calon gubernur – wakil gubernur Lampung periode 2019-2024 mendatang.

“Para penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu ini harus tegas sesuai dengan aturan main yang telah diberlakukan. Jadi sudah tidak ada lagi toleransi, apapun itu. Jika itu sudah berada di luar aturan, jadi harus di tindak tegas dong,”kata Ketut.

BACA: Bawaslu RI Kirim Utusan untuk Proses Dugaan Politik Uang Arinal-Nunik

“Jika terbukti melakukan money politik, dan tidak bisa menindak tegas, maka perlu dipertanyakan peran netralitas dari para lembaga penyelenggara pemilu ini. Sementara beberapa bukti dan data sudah jelas,” tambahnya.

Saat ini, ia menilai, keterbukaan informasi dari para penyelenggara pemilu ini masih kurang. Oleh karena itu, ia meminta agar para lembaga penyelenggara pemilu ini harus bisa menunjukan peran yang lebih aktif, terbuka dan lebih meningkatkan integritas.

BACA: Politik Uang Pilgub Lampung Terjadi di 15 Kabupaten-Kota