Beranda Views Opini Moralitas Publik dalam Pilkada

Moralitas Publik dalam Pilkada

271
BERBAGI
Ridwan Saifuddin*
Ihwal moralitas calon kepala daerah selalu penting dikedepankan seiring proses pergantian kepemimpinan di
daerah. Meski, dalam periode ini, tampaknya yang lebih mengemuka adalah besaran
modal kapital yang disiapkan oleh para calon untuk mendapat suara rakyat. Tak
heran, muncul calon-calon dengan latar belakang yang belum terverifikasi secara
baik oleh publik, baik terkait asal-usulnya, kecapakan dan kemampuan, maupun
pengalaman kepemimpinannya. Apakah ini efek pemilu-pilkada sebelumnya?
Ideologi pemilih
diantaranya dapat dikenali dari respon publik terhadap isu moralitas kandidat. Mekanisme demokrasi tidak memberikan batasan moralitas atau kualitas dalam suatu kompetisi politik. Syarat pencalonan dibuat lebih bersifat normatif-administratif. Demokrasi sebagai one person one vote,
adalah ukuran tunggal untuk menjatuhkan legitimasi menang-kalah setiap kali kompetisi.
Dengan demikian, definisi moralitas atau dalam terminologi lain kualitas kepemimpinan
hasil sebuah proses demokrasi, adalah kesepakatan dari everyone voters.
Pada ranah
kesepakatan voters inilah, diskursus seputar moralitas calon pemimpin
begitu penting. Kompetisi demokrasi, sebagai sebuah proses, berlangsung
bertahap melibatkan lembaga-lembaga demokrasi dan rakyat yang mengeksekusi.
Tahap pertama, partai sebagai institusi utamanya dalam proses rekrutmen,
kaderisasi, sekaligus pendidikan politik. Dalam pemilu, partai adalah rahim dimana
para kader calon pemimpin politik disemai dan dilahirkan. Kualitas proses di
internal partai tersebut, secara langsung menentukan kapasitas dan moralitas
pemimpin politik mendatang.
Pilkada secara
langsung telah membuka ruang munculnya figur-figur politik baru dengan berbagai
latar belakang. Tak cuma buat mereka yang berstatus kader partai. Namun, soal
moralitas kepemimpinan dan kualitas hasil pilkada, bukan melulu soal banyaknya calon
atau semakin mudahnya siapa saja untuk maju menjadi kandidat kepala daerah.
Kualitas hasil kompetisi demokrasi sebanding dengan kualitas semua instrumen dan
pelaku dalam sistem tersebut. Faktanya, partai sebagai lembaga utama demokrasi
masih menghadapi persoalan serius dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan
pendidikan politik yang menjadi tugas utamanya.
Rakyat, dengan
demikian, harus mengambil peran untuk mengeliminir dampak disfungsi partai
dalam menjalankan tugasnya
tersebut. Orientasi rakyat dalam
menentukan calon pemimpin harus lebih baik dan lebih bijaksana; untuk tidak meniru
perilaku kebanyakan politisi yang cuma mementingkan diri sendiri. Demokrasi
memberi ruang bagi berkembangnya kebaikan-kebaikan, jika orang-orang yang baik dalam
sistem ini mampu memerankan dirinya dengan menularkan kebaikan kepada orang
lain, sehingga orientasi yang baik menjadi konsensus bersama dan menjadi dasar para
pemilih dalam memutuskan pilihan politiknya.
Dalam sistem one
person one vote
, ada anggapan, satu suara ulama sama dengan satu suara
pengamen jalanan; atau suara seorang profesor sama nilainya dengan suara
seorang pemuda pengangguran. Anggapan tersebut, jika ditelan mentah-mentah,
akan berbahaya bagi masa depan demokrasi itu sendiri. Cara pandang yang
berorientasi pada proses, akan melihat sistem tersebut sebagai peluang bagi
orang-orang baik dengan kapasitas yang tinggi untuk berperan maksimal dalam
proses politik lokal maupun nasional. Dengan peran maksimal pada tokoh masyarakat, cendekiawan, dan
simpul-simpul warga lainnya,
diharapkan dapat mencerahkan mayoritas pemilih akan
pentingnya moralitas dan kapabilitas calon pemimpin yang kelak dipilih. Peran
pendidikan dan penyadaran tersebut akan membuat orientasi pilihan politik khususnya massa mengambang akan lebih baik dan bijaksana, sehingga tidak
akan keliru dalam memilih pemimpin.
Orang-orang
dengan kapasitas yang tinggi dalam sistem demokrasi dapat memberikan kontribusi
penting bagi masyarakat maupun terhadap
institusi-institusi demokrasi. Proses inilah yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas dan moralitas kader-kader serta calon pemimpin politik
mendatang. Kegusaran terhadap sistem demokrasi, sejatinya adalah kegusaran
terhadap karakter dan perilaku unsur-unsur di dalamnya yang diperlihatkan
secara terbuka; semacam oportunisme akut! Maka, membangun sistem
adalah juga membangun karakter dan moral pelakunya, tak terpisah satu dengan lainnya. Karenanya, dalam perspektif
proses demokrasi, anggapan bahwa suara siapa saja bernilai sama perlu dilihat secara kritis.
Dalam proses pilkada,
ideologi pemilih perlu dibangun dalam rangka menegakkan kedaulatan dan
kemuliaan rakyat. Bahwa suara rakyat bukan tiket untuk meraih jabatan nan
nikmat. Cita-cita rendah pemilih sekadar mendapat receh dari para kandidat,
harus ditinggalkan, jika tak ingin nasibnya semakin terpuruk dan terus dipandang
rendah oleh penguasa kelak. Kesadaran rakyat untuk memuliakan
dirinya dan menyadari kedaulatannya, akan membuat kedudukannya menjadi tinggi
di mata penguasa. Kesadaran, bahwa kedaulatan merupakan modal terbesar rakyat
untuk meningkatkan kualitas hidup dalam sistem demokrasi langsung sekarang ini.
Ringkasnya, kualitas hidup rakyat akan bergantung pada di mana rakyat
memposisikan diri dalam momentum pilkada ini; sebagai pengecer suara atau
sebagai aktor perbaikan?

Ketika rakyat
pemilih sudah kehilangan harga diri, yang akan terpilih pun pasti jauh dari kriteria
pemimpin sejati. Seperti sebuah riwayat, bahwa pemimpin itu adalah cermin dari
rakyat yang dipimpin. Jika rakyat punya kedaulatan dan harga diri yang tinggi,
maka pemimpin sejati akan muncul melalui proses yang baik. Begitu pula sebaliknya…

* Peneliti di Bappeda Kota Metro

Loading...