Dr. Eng. IB Ilham Malik
Mudik Idul Fitri pasca-pandemi Covid-19 saat ini bukan saja memberikan pemahaman tentang antusiasme dan kesibukan pola perjalanan jutaan warga, tetapi juga memberikan peringatan adanya persoalan pemusatan kegiatan ekonomi yang akut.
Selama berhari-hari kendaraan melakukan perjalanan dari berbagai tempat ke “kampung” halaman, seolah tidak ada putus-putusnya aliran kendaraan itu. Kemacetan terjadi di berbagai ruas dan simpul perjalanan. Mulai jalan tol yang padat merayap ataupun juga kemacetan di pelabuhan akibat antrian kendaraan menaiki kapal. Lalu lintas sekitar turut “terganggu” akibat adanya aliran kendaraan lintas daerah. Pergerakan lokal (yang kita sebut pergerakan internal) menjadi terhambat oleh lintasan kendaraan (external to external).
Google map turut membantu sebaran perjalanan dan pemilihan rute untuk memudahkan pengendara. Namun jangan lupa, di beberapa tempat terjadi penutupan “jalan kampung” oleh aparat atau tokoh setempat guna menghalangi kendaraan untuk melintas di jalan kampung mereka. Google map mengarahkan pengendara melalui jalan-jalan kampung. Warga terkejut karena jalan kampung mereka yang semula sepi, tenang dan aman dilalui oleh anak-anak, tiba-tiba ramai oleh kendaraan dengan berbagai jenis dan nomor plat luar daerah. Kejutan ini membuat sebagian warga kampung senang, tetapi di kampung lainnya tidaklah senang. Tetapi inilah serunya bagian dari arus mudik.
Pusat pertumbuhan memang memberikan harapan baru bagi kawasan. Maka, dahulu, pola pemusatan ekonomi dipilih dalam rangka memusatkan konsentrasi sumber daya agar tumbuh meninggi dan kemudian melebar ke sekitarnya. Seperti pola pertumbuhan gunung, ia akan meninggi tetapi secara bersamaan “kaki”-nya juga akan semakin melebar. Dengan begitu, keterbatasan sumber daya “saat itu” dijawab dengan kebijakan memusat dan trikcle down effect pun terjadi. Konsepnya baik dan sudah berdampak baik pula.
Tetapi era lama sudah berubah. Kondisi pada saat ini membawa regulator untuk berubah. Konsepnya tidak lagi memusat dalam jumlah sedikit. Tetapi, tetap boleh memusat, namun berjumlah banyak. Dengan begitu, “cakupan layanan” pusat pertumbuhan juga akan semakin banyak. Langkah ini perlu diambil sejalan dengan semakin tingginya jumlah penduduk kawasan. Dan mereka masing-masing membutuhkan pusat pertumbuhan sendiri. Dan berjarak dekat. Tidak bisa lagi memusat dalam jarak jauh seperti sekarang ini.
Ketika DKI Jakarta menjadi pusat pertumbuhan, maka efeknya menjadi terlalu luar biasa. Berhari-hari aliran kendaraan keluar dari Jakarta dan membuat macet jalanan, simpul dan kota-kota lainnya, memberikan gambaran seberapa besar kekuatan ekonomi pusat pertumbuhan DKI Jakarta. Bukan saja bagi Jawa, tetapi juga bagi Sumatera. Kita bisa melihat seberapa besar aliran keluar dan masuk kota-kota di ruas jalan tol dan arteri. Juga kita bisa melihat padatnya penyeberangan Selat Sunda.
Dan ini semua tentu harus ada langkah untuk menekannya. Setidaknya, tren pertumbuhannya tidak lagi tumbuh tinggi setiap tahun. Karena jika perjalanan ini semakin tinggi disetiap tahunnya, sejalan dengan naiknya jumlah penduduk nasional, maka ini akan menjadi masalah yang tidak ada akhirnya. Caranya adalah dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan baru diberbagai tempat secara cepat, cermat dan telaten. Sehingga penyebaran pusat pertumbuhan akan berbuah peningkatan kesejahteraan dan menekan arus migrasi antar provinsi atau antar pulau.
Dalam konteks ini maka keberadaan IKN menjadi pemantik dalam skala besar. Lalu disusul dengan “menerapkan” kebijakan pembangunan 10 metropolitan baru secara konsisten. Dan bahkan di scale up. Bahkan, seperti yang pernah saya sampaikan pda 2019 ke teman-teman di Bappenas, saya mengusulkan adanya 15 kota metropolitan baru yang perlu dibina, diarahkan, didampingi, dibantu dan dibangun agar bisa menjadi penahan laju persoalan ketimpangan ekonomi.
15 metropolitan tersebut sebagian mencakup beberapa kota metropolitan baru yang beberapa tahun lalu diumumkan Bappenas. 15 metropolitan tersebut adalah Padang, Batam, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Tangerang Selatan, Bogor, Tasikmalaya, Malang, Denpasar, Samarinda, Pontianak, Banjarmasin, dan Manado. Disertasi penulis (2015-2019) membahas 15 kota ini dari sudut pandang dampak pertumbuhan penduduk terhadap perubahan bentuk ruang kota per persil dan perubahan land use dalam kurun waktu pengamatan 30 tahun (1980-2010). Dan hubungan antar mereka dengan kawasan sekitarnya dalam sudut pandang metropolitan baru.
Mudik yang terjadi bertahun-tahun harus dilihat dalam pemaknaan. Dan pesan apa saja yang hendak disampaikan alam pada kita semua. Dengan begitu kita bisa terus memparipurnakan bangsa kita. Setiap hal yang ada perlu ditempatkan pada jalur yang benar dan memacu prosesnya agar bisa cepat mencapai kesejahteraan abadi.
Kota-kota memberikan harapan itu. Itulah sebabnya saya mengkhawatirkan berkembangnya desa-desa secara fisik (tetapi secara sosial-budaya, saya sangat setuju). Tetapi secara fisik, ini tidak akan baik bagi bangsa kita. Ada persoalan laten didalamnya. Ada opsi kebijakan lain yang bisa kita pilih jika kita ingin memberikan kebaikan pada banyak warga kita (terutama yang bermukin di daerah rural). Bukan melulu memakai cara pandang sederhana dan “terkesan cepat” berupa dana desa. Perlu ada pemilihan kebijakan didalam isu ini.
Mungkin perlu ada pemilahan sudut pandang terhadap 83 ribuan desa di Indonesia, yang tidak serta merta bisa terselesaikan masalahnya dengan dana desa. Meskipun mungkin secara politik ini adalah kebijakan yang manarik. Namun dari sudut pandang manajemen infrastruktur ini akan menjadi bumerang. Tentang ini akan kita bahas kedepannya. Tetapi memang, membangun 15 metropolitan baru (menyokong 10 metropolitan yang sudah dicanangkan) akan menjadi pendekatan baru pembangunan ekonomi dan usaha baru untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat.
Memikirkan ulang kebijakan pembangunan yang sudah dijalankan selama ini akan menjadi tugas besar para pemikir. Mudah-mudahan regulator akan menemukan jalan terbaik bagi keparipurnaan bangsa kita di kancah dunia beberapa dekade ke depan.***
*Dr. Eng. Ir. IB Ilham Malik, IPM adalah Kepala Pusat Riset dan InovasiMetropolitan, Institut Teknologi Sumatera (Itera)
