Oleh: Pandu Wibowo, S.Sos, M.E*
Kebijakan one way di Tol Cikampek melahirkan kemacetan baru di ruas jalan lainnya. Bahkan terjadi kemacetan lebih parah dan tidak bergeraknya kendaraan sepanjang 5 km yang terjadi di Tol Cipularang arah Jakarta. Ini yang disebut dengan eksternalitas. Dampak dari sebuah kebijakan.
Baumol (1978) mengatakan bahwa eksternalitas adalah dampak yang timbul dari suatu kegiatan yang tidak dikompensasi ataupun diapreasiasi. Jadi eksternalitas bisa bersifat tidak terduga dan pasti ada karena efek dari kegiatan/kebijakan yang dilakukan. Kemacetan yang timbul seperti di Tol Cipularang arah Jakarta merupakan realitas dari kebijakan one way di jalan tol Cikampek. Tujuan kebijakan one way sangat baik yakni mengurai kemacetan karena mudik lebaran, namun harus ada dampak yang diterima dan kerugian waktu yang harus dibayar oleh pengguna jalan dan kendaraan lainnya yang tidak menggunakan one way tersebut.
Apakah kebijakan one way di jalan tol Cikampek telah tepat?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dimengerti terlebih dahulu pendekatan user priority. User priority adalah prioritas yang harus dipilih guna kemaslahatan yang lebih banyak walau adanya dampak yang diterima oleh sebagian orang. Dalam konteks mengurai dan mengatasi kemacetan, pendekatan user priority harus direlevansikan dengan pendekatan buy travel time. Jadi, waktu tempuh perjalanan itu ada time value dan biayanya. Oleh sebab itu, jika lebih banyak orang yang diuntungkan dari sebuah kebijakan one way walau ada sebagian orang yang terkena dampaknya dan dampaknya itu masih bisa teratasi, maka sebuah kebijakan dapat dikatakan feasible.
Jika tidak diterapkan kebijakan one way maka jumlah kendaraan ke arah timur untuk mudik akan membludak sehingga menyebabkan kemacetan luar biasa karena jumlah kendaraan dari Jabodetabek ke Jawa Tengah dan Jawa Timur sangat banyak. Namun jika diterapkan one way, maka terjadi kelambatan waktu dan kemacetan kendaraan dari arah Bandung dan wilayah priangan yang menuju Jakarta. Akan tetapi, apabila kita menggunakan pendekatan user priority dan mempertimbangkan pendekatan but travel time di atas, maka kebijakan one way di jalan tol Cikampek telah tepat dilakukan. Hal ini beralasan karena jumlah kendaraan dari barat ke timur jauh lebih banyak daripda timur ke barat.
Yang menjadi persoalan saat ini adalah pemerintah memang telah berhasil mengurai kemacetan karena mudik lebaran dengan sistem one way, namun tidak memikirkan dampak panjang lainnya. Kita terlalu fokus terhadap satu hal dalam menyelesaikan masalah, namun melupakan dampak setelahnya yang akan melahirkan masalah baru. Ini yang tidak boleh dilewati oleh pembuat kebijakan dan pengambil keputusan. Pemerintah tidak dapat memprediksi adanya kemacetan panjang dari timur ke barat (Bandung-Jakarta) karena adanya kebijakan sistem one way bahkan sampai terjadi protes yang berujung penutupan jalan di tol ke arah Bandung oleh sejumlah pengguna jalan.
Solusi dan Mengurangi Eksternalitas
Dalam rangka mengurangi eksternalitas kebijakan, maka solusi yang perlu ditempuh oleh pembuat kebijakan, yaitu: Pertama, sosialisasi kebijakan. Sosialisasi sangat penting dalam mengimplementasi kebijakan. Jika informasi yang disampaikan kurang terdengar bahkan tidak sampai di masyarakat, maka kebijakan yang dibuat akan mengalami kendala bahkan gagal. Contoh apabila kebijakan one way disosialisasikan dengan baik dan tepat sasaran maka tidak akan ada pengguna jalan dari Bandung ke Jakarta yang pergi di waktu one way -mereka akan mengetahui dampak kemacetan yang diterima. Sosialisasi kebijakan tidak bisa satu, dua, tiga minggu saja. Sosialisasi kebijakan itu harus satu sampai dua bulan sebelum diimplementantasikan khusus kasus kebijakan one way di tol Cikampek.
Kedua, kesadaran warga masyarakat dan pengguna jalan. Warga masyarakat yang juga sekaligus pengguna jalan harusnya telah mencari informasi terlebih dahulu sebelum berpergian terlebih di waktu menjelang lebaran idul fitri ini. Hal yang dapat dilakukan seperti membaca berita atau melihat maps apakah ada kemacetan atau tidak sebelum berangkat. Warga masyarakat seharusnya juga mendukung kebijakan pemerintah yang mana hal ini juga adalah sikap toleransi kepada sesama yang ingin mudik lebaran. Sikap nendukung ini dapat dilakukan dengan menahan diri untuk pergi di waktu yang tidak disarankan atau menggunakan jalan lainnya (jalan nontol).
Ketiga, rekayasa jalan. Eksternalitas memang sering terjadi saat kebijakan diimplementasikan secara tiba-tiba. Namun, respon cepat harus dilakukan agar masalah tidak semakin membesar. Untuk kasus kemacetan arah Bandung Jakarta, seharusnya pihak berwenang telah memberikan informasi secara aktif sebelum masuk tol Cipularang arah Bandung-Jakarta bahwa masih berlakunya waktu one way. Selain itu juga bisa diarahkan melewati jalan non tol terlebih dahulu. Dengan rekayasa jalan ini pasti dapat mengurai kemacetan lainnya karena kebijakan one way.
Keempat, perbaiki fasilitas jalan non tol. Dalam pendekatan rider psychology, mayoritas orang itu lebih memilih jalan yang jauh tapi tidak macet daripada jalan yang dekat namun macet. Karena ada time value di situ yang membuat orang tidak perlu buy travel time lebih lama. Oleh sebab itu, dengan memperbaiki fasilitas jalan non tol seperti perbaikan jalan, adanya rest area untuk pemudik, penerangan yang cukup, pengatur lalu lintas yang selalu siaga, dan lainnya, maka pengendara akan mempertimbangkan melewati jalan non tol daripada melewati jalan tol dengan harus menunggu waktu yang lama karena kebijakan one way.
Secara psikologis, pendara kendaraan ingin tujuannya itu adalah cepat sampai dan tidak menjadi masalah jika harus membayar waktu tempuh. Dengan fasilitas jalan nontol yang baik dan banyaknya pengendara yang melewati juga akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat sekitar (lokal). Aktivitas ekonomi akan lebih hidup karena ada tukar uang dan barang/jasa di jalanan. Contoh jika pengendara merasa kehausan atau kelaparan dapat berhenti sejenak untuk mampir di warung milik warga.
Kelima, menambah ruas jalan. Ini adalah program jangka panjang yang harus dipikirkan pemerintah. Jumlah ruas jalan yang dibuat tidak seimbang dengan jumlah kendaraan yang diciptakan. Jadi jumlah kendaraan selalu meningkat setiap tahun, namun peningkatan ruas jalan tidak banyak.
Dengan lima solusi di atas, maka diharapkan setiap kebijakan khususnya terkait jalanan, kendaraan, dan orang menjelang lebaran dapat teratasi sehingga tidak menjadi masalah setiap tahunnya.***
*Pengamat Kebijakan Publik (Dosen) FISIP Universitas Sriwijaya, Peneliti Kebijakan Publik Center for Information and Development Studies (CIDES)
