Beranda Teras Berita Mulai 16 Agusus 2014 Pemakai Narkoba tidak Ditahan

Mulai 16 Agusus 2014 Pemakai Narkoba tidak Ditahan

195
BERBAGI
Zainal
Asikin/Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG
 Badan Narkotika Nasional (BNN) membuat peraturan bersama Polri, Kejaksaan
Agung, Mahkamah Agung, Kemenkum HAM, Kemensos, dan Kemenkes. Peraturan baru itu
antara lain menyebutkan: mulai 16 Agustus 2014 para pengguna narkoba yang
ditangkap polisi tidak akan lagi ditahan melainkan
direhabilitasi. Seseorang yang terbukti mengkonsumsi narkoba hanya akan
menjalani proses rehabilitasi dan peraturan tersebut mewajibkan penyidik
untuk merehabilitasi pengguna narkoba.
Kabid
Pemberdayaan pada BNN Provinsi Lampung, Abadi Azrai, mengaku sangat mendukung rehabilitasi
bagi para pemakai narkoba. Sebab, kata Abadi, rehabilitasi merupakan indakan
penyelamatan.

“Dampaknya dinilai positif dalam membantu korban narkotika, apalagi
penyalahgunaan narkotika sekarang ini tidak mengenal faktor usia. Kalau
penggunanya masih di bawah umur, maka orang tuanya wajib mengantarkan ke
Institusi Pengawasan Wajib Lapor (IPWL), sementara untuk pengguna yang bukan di
bawah umur, maka harus dilakukan wajib lapor,” kata Abadi kepada Teraslampung.com,
Sabtu (9/8).

Abadi
menuturkan, sebelumnya Kepala BNN Komjen Anang Iskandar menegaskan implementasi
peraturan baru ini dilaksanakan di 16 kota besar sebagai proyek percontohan.
Kota yang menjadi proyek percontohan pusat rehabiliatsi adalah Jakarta Selatan,
Jakarta Timur, Bogor, Tangerang Selatan, Semarang, Surabaya, Makassar, Maros,
Samarinda, Balikpapan, Padang, Sleman, Pontianak, Banjar Baru, Mataram dan
Kepulauan Riau (Kepri).
Dari
16 Kota yang dipilih menjadi pilot project, karena mereka memiliki
infrastruktur pusat rehabilitasi. Namun, sosialiasi ini tidak hanya
berlaku di 16 kota itu saja melainkan bagi Badan Narkotika ditingkat kota dan
provinsi di Indonesia, baik di tingkat Polres/ta dan Polsek/ta.
“Ke
depan, pada tahun 2016 nanti diharapkan infrastruktur rehabilitasi ini dapat
menyeluruh di Indonesia. Nanti akan kita lakukan evaluasi secara berkala,
karena pelaksanaan peraturan ini juga masih tahap uji coba. Dengan adanya
project seperti ini, kita tidak akan mengurangi kewenangan hukum, justru
memberikan rambu-rambu peringatan,” tutur dia.
Abadi
menjelaskan, mereka yang direhabilitasi jika kedapatan sabu kurang dari
satu gram, ekstasi 8 butir dan ganja kurang dari 5 gram dalam penyidikan akan
dilakukan assesment. Kalau terbukti, penyalahguna akan direhabilitasi, sehingga
mereka tidak dimasukkan ke dalam penjara. 
Di
Lampung, tempat rujukan bagi pengguna narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi
antara lain Rumah Sakit Jiwa Lampung, RSU Abdul Moeloek Bandarlampung, Rumah
Sakit Bhayangkara, Pusekesmas Kedaton, dan Puskesmas Sukaraja.
“Di
luar Bandarlampjung, tempat rujukannya adalah Puskesmas Metro Pusat dan
Puskesmas Kotabumi,” kata dia.
Direktur
Narkoba Polda Lampung, Kombes Pol Edi Swasono, mengaku mendukung turan baru
tersebut.Namun, kata Edi, aturan yang baru ini masih memiliki kelemahan.

“Rehabilitasi harus dibarengi dengan proses hukum yang berlaku, jangan salah
jalan atau disalah gunakan nantinya. Selain itu, dalam aturan baru itu belum
disebutkan instansi mana yang akan bertanggungjawab untuk memfasilitasi tempat
melakukan rehabilitasi tersebut,” ujarnya.

Menurut
Edi, peraturan baru itu harus di sinergikan dengan peraturan perundang-undangan
yang lain. Misalnya jika ada tersangka yang sudah nyata-nyata mengedarkan
narkoba lalu direhabilitasi, hal itu dapat merusak jalannya program ini
sendiri.
“Itu
bisa berdampak negatif, ” kata Edi,

Edi mengatakan setiap pengguna narkoba sebaiknya direhabilitasi. Namun, kata
Edi, sebelum dilakukan rehabilitas polisi harus membuktikan dulu apakah pelaku
memang benar-benar sebagai pengguna atau pengedar narkoba.


“Memang benar, target polisi adalah pengedarnya bukan pengguna. Jadi,
pasal yang kami terapkan yakni pasal 112, 113,114 KUHP mulai dari bandar,
pengedar, dan pemilik barang bukti,” kata dia.

Loading...