Beranda Kolom Kopi Pagi Nadiem Makarim dan Pendidikan Kita

Nadiem Makarim dan Pendidikan Kita

3210
BERBAGI

Oleh: Arfi Bambani

Penunjukan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang luar biasanya juga mengambil alih lagi sektor pendidikan tinggi yang sebelumnya sempat digabung ke Kementerian Riset dan Teknologi, merupakan angin segar bagi dunia pendidikan kita. Ada kontroversi yang muncul. Ada yang meremehkan, namun ada yang memuji bahwa anak muda usia 35 tahun ini akan membawa perubahan besar. Saya termasuk yang kedua ini.

Pernyataan pengantar Presiden Jokowi saat menyebut Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyiratkan itu. Muncul mantra ‘Link and Match’ yang tahun 1980-an dilansir Daoed Joesoef, Menteri Pendidikan kita saat itu. Saat menjadi aktivis mahasiswa, mantra ini saya tanggapi dengan skeptis, karena itulah alasan Daoed Joesoef memberangus gerakan mahasiswa melalui normalisasi kehidupan kampus dan badan koordinasi kampus (NKK/ BKK). Namun ketika sudah berkecimpung di dunia kerja dan berkali-kali diundang ikut focus group discussion (FGD) membahas kurikulum di universitas-universitas, barulah saya paham lebih jauh soal konsep ini.

Link and match ternyata seperti Pancasila. Dia menjadi jargon namun tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya. Kita tahu nilai-nilai Pancasila itu baik. Masalahnya, pejabat terus korupsi, kebijakan terus dibuat tanpa musyawarah-mufakat. Sekolah disebut link and match dengan pasar tenaga kerja, namun kenyataannya, jangankan link and match, separuh penduduk kita bahkan buta huruf fungsional. Bisa membaca, namun tak paham arti yang dibaca. Boro-boro kita bicara link and match.

Kembali ke dunia saya saat ini. Saya belasan tahun menjadi jurnalis menemukan bahwa banyak kolega seprofesi saya sama seperti saya, melakukan pekerjaan yang sebagian besar dipelajari secara otodidak atau learning by doing karena latar pendidikan yang bukan komunikasi atau jurnalisme. Bahkan sebuah media besar di sini lebih senang merekrut calon jurnalis yang bukan berlatar komunikasi atau jurnalisme. Bahkan media ini pun menghindari aktivis pers mahasiswa. Mengapa begitu?

Jawabannya, sebagian besar lulusan komunikasi atau jurnalistik kita ternyata tidak link and match dengan kebutuhan pasar. Sehingga, media memilih merekrut calon wartawan dari jurusan apapun dan lalu mengirim mereka ke pelatihan internal agar bisa mengejar standar kerja di media tersebut. Namun pelatihan internal ini tentu butuh biaya sehingga kebanyakan media menyerah dengan menerima mutu lulusan apa adanya dan lebih jauh situasi ini membuat kualitas media kita secara umum di bawah standar.

Saya menyadari ketidak-link-and-match-an ini ketika pertama kali diundang sebuah universitas negeri ikut focus group discussion membahas kurikulum. Kurikulum pendidikan S1 komunikasi di universitas tersebut berposisi “nanggung” antara menyiapkan “tukang” atau kejuruan dan “akademisi” yang lebih mengedepankan aspek critical thinking. Kurikulum tidak kejuruan karena belum mutakhir dengan perkembangan platform jurnalistik. Alat-alat praktik pun ketinggalan zaman. Kurikulum kurang akademis karena misalnya menempatkan mata kuliah macam “etika jurnalistik” hanya sebagai sisipan dalam mata kuliah lain yang hanya 3 satuan kredit semester. Tidak mengejutkan jika mutu jurnalisme kita banyak yang kacau secara etika jurnalistik.

Upaya link and match ini saya temukan justru di perguruan-perguruan tinggi swasta. Satu kali saya diundang FGD oleh sebuah perguruan tinggi swasta membahas kurikulum jurnalistik. Saya bukan satu-satunya jurnalis yang diundang. Universitas ini mengundang jurnalis-jurnalis dari beragam latar belakang platform dan posisi. Saya diundang selaku pemimpin asosiasi jurnalis. Ada juga yang diundang selaku jurnalis freelance, jurnalis televisi, dan jurnalis media cetak. Kami semua diminta memberikan proyeksi kebutuhan jurnalis ke depan seperti apa.

Beberapa semester setelah pertemuan itu, universitas tersebut mengenalkan beberapa mata kuliah baru yang bahkan mungkin yang pertama ada di Asia Tenggara. Mereka merilis mata kuliah “Online Fact checking” yang menurut salah satu pengajar di sana kemudian menjadi salah satu mata kuliah pilihan favorit mahasiswa. Keahlian mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini hanya bisa disamai oleh jurnalis yang biasa melakukan investigasi atau sudah mendapat pelatihan fact checking seperti dalam proyek Google News Initiative Training yang saya merupakan project coordinatornya.

Lalu apa yang kemungkinan Nadiem bisa lakukan untuk memperbaiki sistem pendidikan kita ini? Saya lebih tertarik pada upaya meletakkan kembali tujuan pendidikan pada arasnya, menyiapkan generasi baru yang berkarakter, kompeten, dan biasa berkolaborasi. Dan saya terkejut mendengar kata-kata ini muncul dari Nadiem saat pertama kali diwawancara usai dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nilai-nilai ini dipupuk saat pendidikan dasar tentunya.

Untuk pendidikan dasar ini, saya berkaca pada anak saya, kurikulum 2013 yang dia terima jauh lebih baik daripada kurikulum yang saya terima saat sekolah dasar dulu. Ada catatan beban materinya lebih berat daripada saya dulu, namun metode penyampaiannya jauh lebih baik, mengedepankan kerjasama dan terpadu berbasis kehidupan sehari-hari. Mungkin buat Nadiem, pekerjaan rumahnya adalah menyiapkan guru-guru sekolah dasar yang lebih berkualitas. Semoga Nadiem bisa membuat pekerjaan guru menjadi profesi bergengsi karena selain nilai profannya, juga nilai gajinya yang baik.

Untuk pendidikan dasar dan menengah, mungkin saya salah karena berkaca pada masa saya sekolah menengah dulu, mulai dirancang alur kejuruan dan akademis yang lebih baik. Model Jerman yang menyaring siswa berdasarkan kejuruan dan akademisi ini mungkin menarik dipelajari, sehingga membuat sekolah-sekolah kejuruan (vokasi) sama bergengsinya dengan sekolah yang berbasis riset. Saat ini, keduanya nyaris tak bisa dibedakan. Sama “menjual” ijazah sarjana, namun tak jelas yang mana yang vokasi dan mana yang riset/ akademis. Seperti cerita saya tadi saat membahas kurikulum di sebuah perguruan tinggi negeri, kurikulumnya pun serba nanggung antara vokasi dan riset.

Salah satu disrupsi yang mungkin menarik dilakukan untuk vokasi adalah mendorong swasta membuat model perguruan tinggi dengan ikatan kerja. Saat ini, jalur vokasi dengan ikatan kerja dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah, seperti STAN, STIS, atau ekstremnya Akademi Militer. Sebenarnya dulu Telkom, BUMN teknologi kita, mendirikan sekolah tinggi yang awalnya ikatan kerja, namun belakangan jadi umum lagi. Mengapa tidak jika perusahaan-perusahaan swasta seperti Go-Jek, Grab, Tokopedia, Bukalapak, atau Ovo juga mendirikan sekolah sendiri untuk memasok kebutuhan tenaga kerja mereka, misalnya? Dengan begitu, Go-Jek tak perlu lagi mengalihkan divisi penelitian dan pengembangannya ke India.

Hal lain, menjawab juga problem berlimpahnya siswa yang sekolah agama, mengapa tidak Nadiem mencangkokkan kurikulum vokasi ke pesantren-pesantren atau madrasah. Dengan format pesantren berasrama, peluang materi vokasi untuk masuk kurikulum sangat besar dan kemudian pemerintah tinggal membangun jaringan (network) dengan dunia kerja. Misalnya, Go-Jek langsung bekerjasama dengan Pesantren Gontor untuk mengadakan kelas teknologi informasi untuk siswa menengah atasnya. Go-Jek bukan hanya memasok guru, tetapi juga mendirikan laboratorium. Santri-santri terbaik nantinya bisa direkrut Go-Jek.

Sekarang mari kita menunggu, disrupsi apa yang akan dilakukan Nadiem. Setidaknya optimisme saya muncul karena melihat kesenjangan generasi antara Nadiem dan siswa yang sedang belajar tidak terlalu jauh. Dia tentu lebih memahami kebutuhan masa depan daripada profesor-profesor tua yang terlalu lama tinggal di menara gading, tak paham bahwa di luar menara mobil sudah berjalan sendiri tanpa sopir dan kecerdasan-kecerdasan buatan mulai bersimbiosis dengan manusia.***

*Jurnalis

Loading...