Beranda Hukum Nilai PT SGC Arogan, Sejumlah Tokoh Minta HGU yang Jadi Kebun Tebu...

Nilai PT SGC Arogan, Sejumlah Tokoh Minta HGU yang Jadi Kebun Tebu Diukur Ulang

509
BERBAGI
Ketua Forum Komonikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Kabupaten Tulangbawang Gunawan saat menunjukan surat aduan masyarakat soal rekayasa HGU milik PT SGC

TERASLAMPUNG.COM — Masalah terkait hak guna usaha (HGU) PT Sugar Grup Compenis (SGC) tak kunjung beres. Kini, setelah sempat berlarut-larut terkait beberapa gugatan pihak yang mengaku sebagai pemilik sah lahan yang kini jadi kebun tebu, kini muncul lagi gugatan sejumlah elemen masyarakat di Tulangbawang yang meminta agar HGU milik PT Sugar Grup Compenis (SGC) diukur ulang.

Bahkan sejumlah tokoh masyarakat menilai PT SGC terkesan arogan dan memutar balikan fakta sehingga kegiatan penyerobotan lahan milik ulayat Megow Pak Tulangbawang terkesan dilegalkan secara hukum.

Ketua Forum Komonikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Kabupaten Tulangbawang, Gunawan, mengatakan tindakan yang dilakukan oleh PT SGC dengan mencaplok lahan masyarakat demi kepentingan HGU itu tidak rasional.

Menurut Gunawan. pihak SGC hingga saat ini tak mampu menunjukkan berapa luas areal HGU yang telah mereka kuasai berdasarkan peta dan ukur luas lahan SGC.

“Ada dua kemungkian mengapa SGC tidak mampu menunjukan berapa luasan lahan yang meraka miliki, yang pertama ada pemalsuan dukumen luas lahan meraka sehingga ketiaka pembayaran pajak terjadi pengemlangan pajak di mana luas lahan dengan pembayan pajaknya tidak sesuai, intinya pajak yang di bayar SGC kecil sementara lahan yang meraka kelola jauh lebih luas,” terang Gunawan, belum lama ini.

Gunawan mengatakan PT SGC berupaya meminalisir luas lahan yang mereka kelola agar Coperate Social Responsibility (CSR) mereka jauh lebih kecil dengan hitungan penghasilan SGC dalam pertahun.

“Berdasarkan pantauan Forkorindo di dua kecamatan yakni Gedung Meneng dan Dente Teladas, SGC tidak pernah membagikan CSR ke desa penyangga sejak 2013 lalu hingga sekarang, kan luar biasa,” ujar Gunawan.

Perlu di ketahui, lanjutnya, berdasarkan data yang dimiliki PT SGC masuk ke kabupaten Tulangbawang sejak 1992 silam, bukan membeli lahan akan tetapi saat itu PT SGC hanya mengganti tanam tumbuh milik masyarakat Tulangbawang.

“Jadi bahasanya lahan milik PT SGC itu tidak benar, karena PT SGC membeli lahan tersebut dengan siapa, berapa harga lahan tersebut, jangan ngomong beli sementara dukumennya hanya ganti rugi tanam tumbuh,” beber Gunawan

Kemudian, masih kata Gunawan, yang jadi pertanyaan kenapa ketika ganti rugi dulu SGC hanya mengganti rugi lahan masyarakat 200 meter dari bibir sungai atau lebak lebung, sementara saat ini sungai pun dikuasai, bahkan sungai atau rawa-rawa di timbun pihak perusahaan untuk memperluas lahan tanam tebu yang dikelola.

“Ini sudah jelas jelas pembohongan publik yang dilakuakan oleh PT SGC, membanguan opini bahwa semua kampung atau lahan pertanian di dua kecamatan tersebut milik SGC, sementa mereka sendiri bingung dengan data yang mereka miliki, ketika lahan yang mereka kuasai belum di selesaikan ganti ruginya SGC, tantang masyarakat agar persolan tersebut dibawa ke ranah hukum,” kata Gunawan.

Sementara lanjutnya, SGC pegang kendali ibarat kata hukum pun mereka bisa beli atau pasal pun mereka bisa beli karna SGC salah satu perusahaan raksasa di Provinsi Lampung.

“Coba kita lihat mana SGC pernah menunjukan luas HGU mereka atau batas HGU mereka secara tertulis, kemudian ketika SGC Caplok lahan masyarakat mereka menuding masyarakat lah yang salah dan mereka meminta agar perkara di bawa keranah hukum,sementara sampai sekarang ini tidak satu pun masyarakan yang meneng ketika perkara naik, mengingat SGC menguasai berbagai institusi di provinsi Lampung,”ujar Gunawan

Namun dalam hal ini saya meminta kepada eksekutif, legislatif dan Yudikatif serta elemen masyarakat agar bersama-sama mengungkap kebohongan yang telah dilakukan oleh SGC terhadap masyarakat Tulangbawang.

“Sejauh ini siapa yang di untungkan setelah sejak SGC hadir di Tulang bawang, hanya orang orang tertentu yang di untungkan sementara masyarakat Tulangbawang, yang di rugikan mulai dari program pemerintah yang tidak dapat di rialisasikan dengan alasan masuk HGU SGC sampai dampak lingkuang, pembakaran tebu dan limbah penyemrotan tebu menggunakan pesawat, obat Herpisida, yang bedampak terhadap masayarakat,” tungkasnya.

Sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra mendesak pimpinan DPRD Kabupaten Tulangbawang segera membuat tim Pansus terkait dugaan penguasaan tanah warga Kecamatan Gedung Meneng dan Dente Teladas oleh PT. SGC.

“Kami akan menjadi inisiator terbentuknya Pansus. Selain melayangkan somasi ke SGC,” ujar Novi Marzani, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tulangbawang.

Menurut Novi Marzani, Pansus sangat perlu dibentuk karena ada kepentingan warga yang hak-haknya diabaikan. Dengan adanya Pansus, bisa dibuka secara terang benderang hingga tuntas.

“Kami sudah cek ke lapangan dan menerima laporan masyarakat. Ini persoalan serius,” ujar Novi.

Agar persoalan ini tidak berkembang menjadi persoalan sosial, lanjut Novi Marzani, maka Pansus sangat penting dibentuk.

Sementara itu pihak PT SGC hingga berita ini diturunkan belum bisa di hubungi untuk dikonfirmasi terkait masalah ini.

TL/ILS/inilampung.com

Loading...