Noverisman Subing Minta Gubernur Copot Tauhidi Sebagai Penjabat Bupati Lampung Timur

Anggota Komisi III DPRD Lampung, Noverisman Subing
Bagikan/Suka/Tweet:
Noverisman Subing (Ist)

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com- Anggota  Komisi III DPRD Lampung Noverisman Subing meninta agar Gubenur Lampung M.Ridho Ficardo  melakukan pergantian Pj  Bupati Lampung Timur Tauhidi. Alasannya, mantan Asisten Pemprovb Lampung itu sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi di Dinas Pendidikan Lampung.

“Ini terkait masa depan Lampung Timur. Makanya, masalah Lampung Timur harus segera diambil langkah cepat oleh pemprov. Sebab, Lamtim saat ini sedang membutuhkan pemimpin dalam hal menghadapi pemilihan kepala daerah,” kata mantan Wakil Bupati Lampung Timur itu, Senin (9/11).

Menurut Nover, penjabat kepala daerah yang diusulkan gubenur kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) bertugas untuk  melakukan pengisian kekosongan lantaran daerah tersebut sedang melakukan Pilkada. Maka dalam  hal ini gubenur harus melakukan pergantian sekaligus pencopotan Tauhidi.

Pihak legislatif berharap agar Tauhidi segera diganti dan apabila tidak segera diganti, proses pembangunan di Lamtim akan terganggu.

“Sebab kebijakan pembangunan pun akan tertunda juga. Kendati begitu, Nover memastikan akan segera mendesak gubenur untuk  melakukan pergantian atau perombakan. Saya meminta agar  mantan Kepala Dinas Pendidikan Lampung  untuk menghadap gubenur dan  menceritakan persoalan yang dihadapinta sambil  menyerahkan surat pengunduran diri agar Tauhidi  konsentrasi menghadapi masalah hukumnya,” katanya.

Nover meminta agar Gubernur Lampung sesegera mungkin mencari penggantinya. “Toh persoalan ini juga sudah menjadi serius dimata pusat,”katanya.

Sementara, Kepala Inspektorat Lampung Sudarno Eddi mengaku, Pemprov Lampung masih belum ada langkah terkait masalah Tauhidi.. “Nanti dulu soal itu karena saat ini pak gubenur sudah ngomong belum dulu memikirkan itu,” ujarnya.

Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung menambahkan, persoalan itu merupakan kewenangan  pimpinan.”Biar pimpinan (gubenur) saja, ya.”

Mas Alina Arifin