Beranda News Jiran Sumatera Nur Kholis Diusulkan Jadi Calon Wakil Walikota Palembang

Nur Kholis Diusulkan Jadi Calon Wakil Walikota Palembang

269
BERBAGI

PALEMBANG, Teraslampung.com – Nur Kholis, mantan Direktur LBH Palembang yang kini menjadi komisioner Komnas HAM, menuai dukungan untuk diangkat menjadi Wakil Walikota Palembang mendampingi Harnojoyo, menyusul ditetapkannya Wakilota Romi Herton sebagai tersangka kasus suap Pilkada Palembang pada 2013 lalu.

Chairil Syah, praktisi hukum dan tokoh masyarakat Sumsel di Jakarta, menilai Nur Kholis adalah salah satu tokoh muda Sumsel, yang cukup dikenal di tingkat nasional, dan memiliki track record yang baik, sehingga layak memimpin Palembang.

“Saya kira Nur Kholis. Dia pantas memimpin Palembang mendampingi Harnojoyo. Nur Kholis memang sejak muda dikenal sebagai pejuang demokrasi dan HAM di Sumatera Selatan maupun di tingkat nasional. Dia pernah menjadi direktur Walhi Sumsel, direktur LBH Palembang, sebelum terpilih menjadi anggota Komnas HAM,” kata Chairl, di Palembang, Senin (14/7).

Menurut Chairil, Nur Kholis merupakan sosok penting di balik program bantuan hukum gratis
yang dijalankan Alex Noerdin. Yang merupakan program bantuan hukum gratis pertama di Indonesia. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya itu, kata Chairil, juga dikenal sebagai aktor penting dalam proses reformasi di Indonesia, khususnya di Sumsel.

“Dia memiliki hubungan yang baik dengan banyak pihak. Terutama di kalangan politisi, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, termasuk di kalangan aktifis NGO, baik di Sumsel maupun nasional. Nur Kholis merupakan sosok yang bukan senang membangun
permusuhan, tapi merupakan sosok yang mampu mencari jalan keluar dari setiap persoalan. Palembang membutuhkan sosok pemimpin seperti ini,” kata Chairil Syah, yang juga dikenal sebagai tokoh reformasi 1998 di Sumsel.

Chairil mengaku yakin Nur Kholis akan mampu bekerjasama dengan Harnojoyo dan berbagai pihak di Palembang. Menurut Chairil, Palembang akan menjadi maju tanpa rasa permusuhan di kalangan praktisi politik maupun kelompok kekuatan di masyarakat.

“Semua pihak akan bersatu dan bekerjasama. Yang jelas dia tokoh yang bersih, dan kemungkinan kelakukan kekotoran juga sangat jauh, karena dia merupakan seorang cendikiawan, bukan praktisi ekonomi maupun partai politik,” tegasnya.

Nur Kholis dilahirkan di Sungai Lilin, Sumatera Selatan, pada 21 Oktober 1970. Orangtuanya dikenal sebagai tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan agama. Saat kuliah di FH Unsri, dia aktif di organisasi
pencinta alam Wigwam. Saat mahasiswa itu dia menjadi relawan di LBH Palembang. Setamat kuliah, dia aktif di LBH Palembang. Melakukan sejumlah pendampingan bagi masyarakat yang menjadi korban hukum akibat pembangunan.

Dia berada di depan dalam perjuangan reformasi, bersama para aktivis 1998 lainnya. Dia pun kemudian memimpin Walhi Sumsel dan LBH Palembang, juga anggota Dewan Nasional Walhi.

Sebelum menjadi anggota Komnas HAM, Nur Kholis menyelesaikan pendidikan Master of Art (M.A) tahun 2008 dari Sung Kong Hoe University, Korea Selatan. Berapa pendidikan mengenai HAM telah diselesaikan Nur Kholis. Antara lain Asian Human Rights Training and Study Session (FORUM ASIA –Universitas Chulalongkorn, 2002); Summer Camp on Human Rights (SKHU Universitas And ARENA, 2007); dan DTP on Human Rights, Advocacy and Business Program: A Capacity Building Program for Advocates from the Asia-Pacific Region (Universitas New South Wales, 2010).

Sepanjang tahun 2009 – 2012 Nur Kholis menjadi Ketua Dewan Anggota di WARSI yang aktif dalam advokasi hak-hak Suku Anak Dalam. Pada 2003-2004 Nur Kholis menjadi anggota Panwaslu Sumatra Selatan. Pada 2007-2010, dia menjadi anggota Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM.

Lalu pada 2010 – 2012, dia menjadi Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM yang bertugas menyampaikan laporan secara periodik tentang aktivitas Komnas HAM pada sidang-sidang ICC
(International Coordinating Committee), APF (Asia Pacific Forum), dan SEANF (South East ASEAN National Forum). Nur Kholis memiliki sejumlah karya tulis, antara lain, “LBH dan Konsep Bantuan Hukum Struktural” (Jurnal,2005), “Wajah Bantuan Hukum di Sumatera Selatan” (Buku,2007), “Korban pelanggaran HAM di Era Global” (Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM,2009). (Dewira/Che Wijaya)

Loading...