Obat Penenang

  • Bagikan

Syamsul Arifien*

Anda bisa bayangkan bagaimana wajah para tokoh bangsa kita itu seandainya keputusan presiden Jokowi berbeda dengan rekomendasi yang sudah terlanjur terjual laris manis di pasar opini publik sejak hari-hari pertama dibentuknya tim 9? Yang kita tahu, statemen-statemen Buya Safii kencang mengalir bagai sebuah keputusan sebelum keputusan, dan terbukti cespleng menggiring arah angin suara publik menjebol dinding istana.

“Pencalonan Budi Gunawan telah menimbulkan perbedaan di masyarakat. Untuk menciptakan ketenangan dan kebutuhan Kepolisian untuk segera dipimpin Kapolri definitif maka istana mengusulkan calon baru”. Kata Presiden.

Puji Tuhan, akhirnya presiden kita mampu memposisikan keseimbangan tubuhnya di tengah badai. Ia serap dengan seksama seluruh energi kehendak rakyat yang mengepung pori-pori kesadaran batinnya, sehingga ia berani mengeluarkan keputusan meski terasa getir bagi koalisi parpol pendukungnya. Meski tidak populer dari sudut pandang hitam putih logika hukum. “Budi Gunawan batal, Badrodin Haiti pengganti”.

Ruang waktu yang direlakan Presiden kepada siapapun untuk berhak memperolok-olok dan menyoraki dirinya, dengan pilihan bersabar menunggu putusan praperadilan,  juga cukup jitu dari sisi kearifan sikap memberikan jalan Budi Gunawan mencari keadilan. Alhasil kesabaran presiden akhirnya menuai dua hasil sekaligus, yakni ‘sertifikat’ yang dikeluarkan Hakim Sarpin Rizaldi, adalah merupakan kemenangan bagi Budi Gunawan, dan juga kemenangan bagi institusi Polri.

Akhirnya semua bergembira. Termasuk saya juga yakin kegembiraan serupa sedang membuncah di dada Komjen Budi Gunawan yang diselamatkan untuk tidak sampai sempat menyentuh kursi tertinggi Polri. Apa jadinya jika misalnya, Budi Gunawan tetap dilantik, secara sosial pasti harga diri Polri akan terjun bebas.  Bukankah hukuman sosial itu lebih kejam karena “berkacamata” tebal?

Lantas apakah api sudah bisa dipadamkan? Untuk satu dua hari barangkali ‘parasetamol’ made in Jokowi ini bisa menjadi obat penenang menurunkan tinggi suhu badan. Meskipun presiden sendiri bisa jadi tambah pening kepala. Kenapa? Karena presiden harus menanggung resiko digoyang-goyang lagi mengingat keputusannya dinilai menabrak hukum tata negara. Bukankah semula penegasan presiden adalah menunda pelantikan, bukannya membatalkan Budi Gunawan dan mengusulkan pengganti Badrodin Haiti.

Belum lagi presiden harus mengadapi reaksi koalisi parpol pendukung Jokowi dan kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang terkena dampak langsung keputusan lost skenario Presiden, yang bisa jadi diam-diam sedang menyiapkan amunisi baru dan sumbu-sumbu api penyulut kegaduhan berikutnya. Juga potensi ancaman pemakzulan oleh DPR. Karena persetujuan DPR atas Budi Gunawan merasa dilecehkan presiden, setelah diketahui hasil kelulusan Budi Gunawan di pengadilan.

Di sisi lain Abraham Samad dan Bambang Wijayanto yang merasa dikriminilisasi, naga-naganya juga sedang menyusun kekuatan serangan balik. Yang tentu saja gerakan mereka akan lebih gampang dan cepat laku keras menghimpun simpati khalayak luas. Karena kriminilasi KPK atau kriminilisasi terhadap komisioner KPK adalah cerminan realita rasa sakit dan ketertindasan panjang masyarakat yang dilakukan para koruptor entah itu koruptor yang berumah di kantor-kantor pemerintahan, di kantor kepolisian, di kantor kejaksaan, di kantor pengadilan, di perusahaan-perusahaan, dimana saja.

Kini Komjen Badrodin Haiti telah mengamini penunjukan presiden. Berhitung waktu sebulan ke depan, insya Allah Kapolri definitif sudah terisi. Tentu saja jika prosesnya nanti tidak ada riak-riak di DPR. Artinya jika dalam masa tunggu reses DPR sekarang ini ada langkah-langkah konstruktif dan bijak dari semua pihak, guna  mengeleminir potensi-potensi kekeruhan. Kita berharap para wakil rakyat dan segenap elemen bangsa bisa mempertimbangkan sisi manfaat dan mudharatnya jika misalnya mau terus-terusan bermain-main api membakar negeri ini.  Apatah lagi, manajemen pengelolaan negara memang sudah terlanjur bosah-baseh.

Di tangan Badrodin Haiti, kita berharap konsolidasi internal kepolisian bisa kembali tertata,  dan dinamisasi hubungan Polri – KPK dapat tersambung kembali secara konstruktif, apalagi dengan setelah adanya reposisi – pengangkatan pelaksana tugas pimpinan KPK. Tentu saja ini adalah gambaran dan harapan ideal. Bisa jadi realitanya hari-hari  besok tidak seringan yang kita bayangkan.

*Ketua Kelompok Musik Gamelan Jamus Kalimosodo Lampung

Loading...
  • Bagikan