Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Oknum Dispenda Lampung Utara Diduga Pungut Pajak Secara Ilegal

Oknum Dispenda Lampung Utara Diduga Pungut Pajak Secara Ilegal

2563
BERBAGI

Feaby/Teraslampung.com‎

Bukti penarikan retribusi yang dilakukan oknum Dinas Pendapatan Daerah Lampung Utara yang diduga menyalahi Perda nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.



KOTABUMI–Ketidaktahuan para wajib pajak terkait aturan penarikan pajak  atau Retribusi Izin Gangguan (RIG) di Lampung Utara (Lampura) diduga menjadi celah bagi oknum Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) untuk melakukan pungutan ilegal.

Yang dialami Yono, salah satu keluarga wajib pajak pemilik usaha penggilingan padi di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kotabumi, misalnya. Ia  mengaku kerap dimintai pajak oleh oknum Dispenda meski usaha keluarganya tak lagi maksimal. Menariknya, besaran retribusi yang dibayar oleh Triyono diduga tak sesuai aturan. Bahkan, retribusi yang sedianya dibayar setahun sekali itu malah ditarik setahun dua kali dengan besaran bervariasi.

“Masa keluarga saya diminta pajak RIG setahun bisa dua kali. Jumlahnya  beda-beda lagi. Ada yang Rp.300 ribuan dan yang terakhir Rp.100 ribuan,” keluh Yono, Selasa (26/5).

Lucunya lagi, kata Yono, selain diminta setahun dua kali, oknum Dispenda tersebut juga menetapkan besaran retribusi yang tak sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (RIG). 

Yono mengaku, sepanjang pengetahuannya, besaran pajak yang harus dibayarkan pada tahun kedua dan tahun berikutnya itu sedianya hanya sekitar 30 persen. Sementara kenyataannya, keluarga tetap membayar pajak itu sama tiap tahunnya alias tak mengalami pemotongan sebagaimana yang diharuskan dalam Perda tersebut. 

“Sejak beberapa tahun terakhir, keluarga saya bayar Rp.300 ribuan terus. Kalau menurut aturannya, wajib pajak itu harus bayar 30 persen pada tahun kedua dan seterusnya dan bukan 100 persen terus,” sergah dia.

Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Penilaian dan Penetapan Dispenda, Laila Syari membenarkan sejatinya penarikan RIG ini dilakukan hanya satu tahun sekali sesuai dengan Perda yang ada. 

Contoh Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

“Penarikan retribusi RIG itu pertahun. Yang bulanan penarikan pajaknya itu pajak parkir, hiburan, pajak rumah makan,” papar dia.

Ia juga mengakui bahwa setiap wajib pajak di wilayah Lampura diberikan keringanan dengan hanya membayar pajak sebesar 30 persen pada tahun kedua dan seterusnya. Sedangkan pada tahun pertama, wajib pajak wajib membayar pajak sebesar 100 persen alias belum diberikan keringanan. 

“Pada tahun ke-2, wajib pajak hanya bayar 30 persen dari pajak yang harus dibayarkan,” tegas dia.

Lucunya, ketika disinggung mengenai berbagai kejanggalan yang diduga dilakukan oknum Dispenda terkait penarikan RIG, Laila enggan berkomentar banyak. Ia terkesan buang badan dalam persoalan ini meski yang menarik retribusi ‘bermasalah’ itu diduga merupakan bawahannya.

 “Nah, kalau soal itu, silahkan langsung konfirmasi ke Kabid Pendaftaran dan Pendataan. Karena itu bagian mereka,” kelit dia.

Sayangnya, baik Kabid Pendaftaran dan Pendataan, Adila Indriani maupun bawahannya belum berhasil dikonfirmasi. Tak ada satu orang pun di dalam ruangan di kantor tersebut.

Loading...