Feaby|Teraslampung.com
Kotabumi–Fraksi PKB di DPRD Lampung Utara mencurigai Rencana Kerja dan Anggaran atau RKA yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah pada legislatif bukanlah RKA sebenarnya. Alasannya, terdapat perbedaan besar dalam RKA yang disampaikan dan RKA hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Lampung.
“Kecurigaan saya, mohon maaf bukan saya menuduh. Kecurigaan saya ada dua RKA yang disuguhkan OPD-OPD pada kami,” tegas anggota Fraksi PKB Lampung Utara, Emil Kartika Chandra saat menyampaikan secara lisan pemandangan umum fraksinya atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020 di gedung DPRD, Selasa (8/6/2021).
Kecurigaannya ini berawal dari fakta yang ditemukan olehnya di OPD. Semasa pembahasan RKA bersama OPD, pihaknya sama sekali tidak memuat adanya proyek pembangunan fisik di sebuah OPD. Namun, ternyata selepas evaluasi Pemprov Lampung, muncul sejumlah proyek – proyek fisik di OPD tersebut.
“Saya bingung dari mana anggarannya ini, sementara selaku anggota Badan Anggaran, saya tidak pernah membahasnya di sana,” paparnya.
Temuannya sempat ia pertanyakan langsung pada OPD terkait. Sayangnya, ia tak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan dari pejabat terkait. Pejabat tersebut beralasan bahwa kegiatan itu muncul setelah evaluasi APBD. Ke depannya, ia berharap, temuan serupa tak lagi terulang.
“Saya minta OPD transparan, sajikan apa yang ada di OPD itu. Jangan ditutup – tutupi,” kata dia.
Kritikan seputar kinerja OPD yang cukup menohok juga disampaikan oleh Wansori, anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Lampura. Bahkan, menurutnya, RKA di OPD-OPD banyak yang Copy – paste (menjiplak) RKA tahun – tahun sebelumnya.
“Kami pegang juga RKA itu dan kami sinkronkan dengan RKA tahun anggaran yang akan dilaksanakan. Kadang – kadang banyak samanya,” bebernya.
Menurutnya, semua ini diperkirakannya karena ketidakjelian penempatan pejabat yang terjadi di sejumlah OPD. Perkiraannya ini kian diperkuat dengan adanya pejabat yang tidak mengetahui saat diminta memaparkan RKA yang akan dilakukan saat pembahasan.
“Coba orang yang ditempatkan di perencanaan itu, coba diukur dulu kemampuan orang itu. Jangan orang pertanian, ditaruh di perencanaan,” kata dia.
