Beranda Headline OTT KPK: Di Lamsel, Agus BN Pernah Disebut sebagai “Bupati Swasta”

OTT KPK: Di Lamsel, Agus BN Pernah Disebut sebagai “Bupati Swasta”

3477
BERBAGI
Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan tiba di Kantor KPK, Jakarta, Jumat (27/7/2018). Foto: kompas.com)

TERASLAMPUNG.COM — OTT KPK terhadap Bupati Lampung Selatan Zainidin Hasan, anggota DPRD Lampung dari Fraksi PAN, dua  kadis,dan seorang pengusaha pada Kamis-Jumat kemarin (26-27/7/2018) membuat banyak warga Lampung prihatin. Keprihatinan banyak diungkapkan melalui media sosial.

Namun, banyak pula yang marah dan justru ‘mem-bully’ Zainudin Hasan habis-habisan. Ada pula warganet yang mengingatkan kembali peristiwa sekitar dua tahun lalu, saat terjadi unjuk rasa di Kantor Pemkab Lampung Utara untuk ‘mengusir bupati swasta’.

Peristiwa dua tahun itu diungkapkan kembali oleh mantan wartawan dan mantan anggota Dewan,Syahidan M.H. Dari kisah faktual (unjuk rasa) yang kembali diungkapkan oleh Syahidan itu, sebagian publik di Lampung pun menjadi mafhum kenapa saat OTT KPK kemarin Bupati Zainudin Hasan ‘satu paket’ dengan Agus Bhakti Nugroho.

Berikut penuturan Syahidan M.H.:

MELAWAN LUPA

Warga atau publik Kabupaten Lampung Selatan tentu masih ingat tentang sebuah peristiwa sekitar akhir tahun 2016 lalu. Saat itu terjadi gelombang demontrasi atau unjuk rasa yang cukup besar (besar-besaran) yang dilakukan oleh warga dan para aktifis di kab Lamsel, di seputaran kantor Bupati Lamsel di Kalianda. Materi unjuk rasa, cuma satu: singkirkan dan usir “Bupati Swasta  Lampung Selatan” dari Kalianda (Lamsel). Siapakah yang dituding oleh para demonstran sebagai bupati swasta? Tak lain dan tak bukan adalah Agus Bhakti Nugroho (ABN).

Menurut para demonstran, ABN mempunyai kekuasaan hampir menyerupai Zainudin Hasan (bupati sebenarnya). Seluruh tetek bengek tentang agenda bupati, harus melalui ABN. Bahkan saat itu ABN juga di sinyalir oleh para demonstran, sebagai pengatur setoran uang proyek dari para rekanan.

Mendapat tudingan seperti itu, tentu Zainudin Hasan bereaksi keras. Di hadapan para demonstran, bupati yang ‘konon’ kabarnya amat agamis ini, menepis semua tudingan itu, bahkan dengan sura keras, bupati menyampaikan kepada para demonstran, bahwa jika ada keluarganya atau orang-orang yang mengaku dekat denganmya dan meminta-minta proyek atau setoran uang proyek, agar satker terkait langsung menelpon dirinya atau aparat hukum Untuk ditangkap. Karena dirinya (Zainudin-pen) tidak mau dirusak oleh orang-orang yang berperilaku korup.

Akhirnya aksi demontrasi tersebut bubar, tanpa ada solusi dan hasil yang diharapkan, bahkan mentah di hadapan sang bupati. Pasca kejadian itu, karir ABN terus ‘moncer’ di mana ada bupati, pasti ada ABN, terkesan antara ABN dan Zainudin Hasan bak sepasang suami istri, selalu se iring sejalan. ABN terus menapaki karirnya, menjadi anggota DPRD Prov Lampung, menggantikan Hazizi (adik kandung Zainudin Hasan) yang ter PAW. Publikpun cukup terkejut, ketika ABN di dapuk oleh Zainudin Hasan (ketua DPW PAN Lampung) sebagai ketua Fraksi PAN DPRD Lampung.

Dengan jabatan itu, ABN tetap intens berada di samping bupati, bahkan kabar terakhir, ABN di daulat sebagai caleg DPR RI yang konon katanya no urut 1 dari dapil Lampung 1. Hari ini, apa yang di sampaikan oleh para demonstran tahun 2016 di Kantor Bupati Lamsel, terjawab. Pimpinan KPK menyatakan bahwa ABN mengatur hampir seluruh proyek-proyek di Lamsel dan Zainudin Hasan mempergunakan ABN sebagai penerima uang suap proyek dari para rekanan. H

Hampir seluruh media (TV, koran dan online) menyajikan berita2 tsb dan akhirnya ABN dan Zainudin Hasan oleh KPK ditetapkan sebagai tersangka. Yah, para demonstran tahun 2016 lalu sudah benar, tapi sayang, mereka melapor pada orang yang salah, dan bisa saja, pada saat itu tidak menyadari, bahwa mereka melapor pada Zainudin Hasan yang memang ‘tuan’-nya ABN.

Loading...