Pagar Makan Sekolahan

Bagikan/Suka/Tweet:

Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Ilmu-Ilmu Sosial di Pascasarjana FKIP Unila

Beberapa puluh tahun lalu, pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) mendirikan sekolah dasar di seluruh pelosok negeri ini. Niat baik itu pada tataran kebijakkan di pusat sangat baik. Dengan cara itu, Indonesia mengejar jumlah warganya untuk menjadi melek huruf. Namun, pada pelaksanaan di lapangan, sekolah inpres dibangun berdekatan dengan sekolah swasta. Tentu saja niat baik ini menjadi buyar karena “ditunggangi” oleh kepentingan-kepentingan kekuasaan pada waktu itu.

Abad sudah berganti, daerah sudah berkembang, pemerintahan (seharusnya) makin cerdas — terutama dalam mengimplementasikan kebijakkan menjadi pelaksanaan. Ternyata tidak semua itu benar adanya. Di Lampung, misalnya, saat ini masih juga ditemukan kelakuan seperti abad lalu: sekolah negeri didirikan berhimpit tembok dengan sekolah swasta dengan jenjang yang sama.

Otonomi daerah menjadi bermakna menyimpang dari hakikatnya, karena dimaknai kebebasan otoriter pemerintahan kepada pihak lain, terutama pada pihak swasta pada bidang pendidikan. Tentu ini sangat berbahaya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Seharusnya negara hadir untuk memberikan solusi bersama, duduk bersama dalam kesetaraan.

Sebelum membangun sekolah negeri seharusnya ada pemetaan akan kebutuhan dan lokasi, yang ini dilakukan oleh semua unsur yang ada dalam masyarakat itu, terutama pihak swasta yang sudah lebih dahulu memiliki lembaga pendidikan di tempat itu.

Pengalaman masa lalu menunjukkan Sekolah Taman Siswa yang hebat pada masanya, justru dibunuh oleh kita sendiri karena membuat sekolah negeri di lokasi yang sama. Sehingga Ki. Hajar Dewantara hanya dikenang dalam sejarah, tetapi tidak untuk karyanya. Demikian juga sekolah yang dibangun oleh PGRI justru ‘dibunuh beramai-ramai’ dengan mendirikan sekolah ditempat yang sama pada jenjang yang sama. Ironisnya lagi, yang mengajar di sekolah negeri tadi anggota PGRI pula.

Semua ini sebenarnya bersumber dari gagalnya perencanaan pembangunan. Menurut teori pembangunan modern karena disebabkan oleh: Pertama, dokumen yang menjadi pedoman belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyusunan rencana pembangunan. Akibatnya, pelaksana di lapangan masih memiliki peluang untuk bermain mata demi kepentingan pribadi atau sekelompok orang.

Kedua, standar pengendalian dan evaluasi belum akuntabel. Akibatnya, evaluasi selalu dilaksanakan pada akhir, sementara yang proses kurang begitu ditindaklanjuti. Hal itu memunculkan sikap “kejar target dan kejar tayang”. Ini dapat kita lihat hasil pembangunan fisik yang usianya tidak sesuai dengan rancangannya.

Ketiga, kurang meratanya infrastruktur teknologi. Akibatnya, pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan dengan cepat menjadi sangat lambat. Keempat, kualitas pengelolaan data dan informasi masih kurang. Kelima, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia.

Agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam pembangunan infrastruktur pendidikan, masing-masing peran harus menyadari untuk memaksimalkan potensi yang ada. Sekolah swasta tidak perlu takut tersaingi oleh sekolah negeri jika pandai menjaga kualitas layanan. Banyak sekolah swasta yang mampu bertahan karena mampu “menjual” mutunya kepada masyarakat. Bahkan ada sekolah swasta yang sudah menutup pendaftaran, sementara sekolah lain, termasuk negeri, masih menerima murid baru.

Demikian halnya dengan pemerintah, saat akan merencanakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan hendaknya didahului oleh studi yang matang terhadap lokasi sasaran. Dasar filosofi yang dipakai adalah kebutuhan. Bukan keinginan. Kalau paradigma ini yang digunakan, maka akan meminimalkan benturan pada waktu pelaksanaan di lapangan. Tidak kalah pentingnya juga adalah melibatkan secara maksimal masyarakat sekitar. Hal ini akan membangun chimestry antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga aspek rasa memiliki akan tumbuh yang kemudian akan ikut memelihara keberlangsungan dari sarana dan prasarana yang dibangun.

Pemikiran dikotomi negeri versus swasta di dunia pendidikan sudah seharusnya diakhiri, karena itu hanya akan membuat benturan psikologis yang melukai. Oleh karena itu bantuan apapun bentuknya sudah seharusnya juga diberi hak yang sama, tinggal bagaimana mengatur mekanisme. Jangan sampai “tembok sosial” yang kita bangun selama ini justru makin mempertajan/mempertebal dikhotomi antara swasta dan negeri.

Sebagai contoh: program Bina Lingkungan atau dikenal Billing seharusnya juga melibatkan swasta. Sebab pendanaan untuk siswa Billing dari pemerintah dikucurkan kepada swasta akan ada multidampak. Siswa jelas tidak harus jauh dari rumah, sedangkan untuk sekolah akan ada penghargaan sosial dan material dari masyarakat sekaligus dari keberadaan program. Prinsip ini dalam filsafat manajemen pendidikan disebut progam yang menularkan hidup bagi kehidupan lain.