Feaby|Teraslampung.com
Kotabumi–Hanya dalam waktu tiga hari, DPRD Lampung Utara telah merampungkan pembahasan dua Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) berbeda dari Bupati Lampung Utara. Kedua LKPj itu yakni LKPj tahun anggaran 2018 dan LKPj Akhir Masa Jabatan (LKPj) bupati periode 2014-2019.
Laporan hasil pembahasan kedua LKPj yang dilakukan oleh dua Panitia Khusus berbeda dilaporkan dalam sidang paripurna DPRD Lampung Utara di gedung DPRD, Jumat sore (22/3/2019).
Sidang paripurna LKPj tahun 2018 menjadi sidang pertama yang dilakukan oleh DPRD Lampung Utara. Setelah rampung pembahasan hasil pembahasan Pansus LKPj 2018, sidang kemudian dilanjutkan dengan agenda LKPj AMJ 2014-2019.
Berdasarkan hasil pembahasan Pansus DPRD tentang LKPj 2018, Pansus merekemondasikan setidaknya delapan catatan kepada pihak eksekutif untuk ditindaklanjuti.
“Rekomendasi pertama, hendaknya pihak eksekutif menyelesaikan seluruh hutang proyek tahun 2017 dan 2018 kepada pihak ketiga,” kata juru bicara Pansus LKPj 2018, Sandy Juwita dalam sidang.
Selanjutnya, Pansus juga meminta ada langkah antisipasi terhadap kekosongan blanko KTP/KK/akte. Lalu, kelangkaan pupuk juga harus dapat dicegah.
Kemudian, promosi/mutasi hendaknya mengedepankan profesionalitas. Kelima, harus ada pemerataan dan penyerapan pagu anggaran. Keenam, menghindari adanya klaim program pusat yang dikaitkan dengan politik. Ketujuh, membina partai politik supaya harmonisasi dapat terus terjaga.
Menyikapi rekomendasi tersebut, Bupati Lampung Utara yang mendelegasikan kehadirannya kepada Asisten II Sekretaris Kabupaten, Toto Sumedi mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh DPRD tersebut.
“Pelbagai rekomendasi ini akan ditindaklanjuti demi kepentingan masyarakat,” kata dia.
