Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Panwaslu Lampura Beberkan Penggunaan Anggaran yang Dikelolanya

Panwaslu Lampura Beberkan Penggunaan Anggaran yang Dikelolanya

416
BERBAGI
Ketua Panwaslu Lampung Utara, Zainal Bachtiar,menjelaskan penggunaan anggaran yang selama ini diterima lembaganya, Sabtu (21/4/2018).
Ketua Panwaslu Lampung Utara, Zainal Bachtiar,menjelaskan penggunaan anggaran yang selama ini diterima lembaganya, Sabtu (21/4/2018).

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Kerap dituding menyelewengkan anggarannya, Panitia Pengawas Pemilu Lampung Utara (Panwaslu Lampura) akhirnya buka – bukaan seputar realisasi pengguna‎an anggaran hibah yang mereka terima.

Sebelumnya, sebuah organisasi kemasyarakatan menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut mereka transparan dalam penggunaan dana hibah Pilkada dan meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan korupsi di tubuh Panwaslu.

‎”Perlu kami tegaskan kembali bahwa penggunaan anggaran oleh Panwaslu Lampura sudah sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan Pilgub Lampung dan Pilbup Lampura,” tegas Ketua Panwaslu Lampura, Zainal Bachtiar dalam rilis yang diterima oleh Teraslampung.com, Sabtu (21/4/2018).

Dari total alokasi anggaran‎ hibah sebesar Rp12,9 Miliar, menurutnya, hingga saat ini, dana yang mereka terima baru mencapai sekitar Rp7 Miliar. Dana itu mereka terima terhitung dalam rentang waktu Oktober 2017 hingga April 2018.

Sejatinya, Pemkab Lampura menjanjikan akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp5 Miliar pada tahun 2017 silam. Namun, dalam perjalanannya, dana yang mereka terima hanya Rp2 Miliar‎ pada tahun itu.

“Karena hanya Rp2 Miliar yang digelontorkan, banyak dari kegiatan Panwaslu yang belum bisa terbayar meski kegiatannya sudah dilak‎sanakan,” paparnya.

Pemkab baru kembali mengucurkan dana hibah untuk Panwaslu sebesar Rp5 Miliar pada akhir Januari dan April 2018 ini. Dengan demikian, total dana hibah yang mereka terima baru Rp7 Miliar dari total Rp12,9 Miliar yang dijanjikan.

“Pencairan Rp5 Miliar itu terbagi dalam dua tahap. Rp3 Miliar pada akhir bulan Januari dan Rp2 Miliar pada bulan April ini,” urai dia.

Seluruh anggaran yang telah diterima itu dipergunakan untuk pelbagai kepentingan dan kegiatan Panwaslu dan Panwascam. Di antaranya kegiatan bimbingan teknis/pelatihan/rapat, honorarium Panwaslu, Panwascam dan seluruh staf Panwaslu dan Panwascam.

Lalu, untuk menyewa kendaraan operasional Panwaslu empat unit, sewa kantor (Panwaslu dan Panwascam), perlengkapan kantor Panwaslu dan Panwascam, biaya perjalanan dinas di dalam maupun luar kota bagi Panwaslu dan Panwascam.‎ Ditambah dengan pembayaran honorarium Panitia Pengawas Lapangan yang baru terbentuk pada Januari lalu.

Selanjutnya, anggaran yang ada juga mereka peruntukan bagi kegiatan sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpada) yang terbentuk sejak bulan November 2017 silam. Sentra Gakkumdu ini terdiri dari tiga komponen, yakni kepolisian, kejaksaan dan panwaslu.

‎”Segala bentuk anggaran yang dipergunakan oleh sentra Gakkumdu Lampung Utara ditanggung oleh Panwas Kabupaten,” katanya.

Sementara mengenai biaya sewa kendaraan operasional Panwaslu yang sempat dipersoalkan oleh sejumlah pihak, ia menjelaskan, ‎penyewaan kendaraan ini melibatkan pihak ketiga dengan skala nasional. Pihak ketiga itu harus memiliki e-katalog dan pembayaran biaya sewa pun harus melalui transfer bank dan tidak menggunakan sistem tunai.

Dalam hal sewa kendaraan roda 4 (empat) yang diperuntukkan untuk operasional Panwas Kabupaten juga melibatkan pihak ketiga skala Nasional dalam hal ini pihak ketiga harus memiliki e-katalog, biaya pembayaran sewa pun tidak dengan tunai tetapi menggunakan transfer bank.

‎”Seluruh pendistribusian anggaran honorarium dan operasional perkantoran juga melalui transfer bank,” bebernya.

Dengan baru diterimanya Rp7 Miliar dari total Rp12,9 Miliar yang tertuang dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Panwaslu masih memiliki anggaran Rp5,9 Miliar yang belum dibayarkan oleh Pemkab Lampura.

“Jika dalam perjalanannya nanti masih ada dana hibah yang masih tersisa meski tahapan Pilkada telah‎ berakhir, sisa dana itu akan kami kembalikan ke kas daerah dan tidak serta merta harus dihabiskan,” tandas dia.